Oleh Dr Felix Baghi, SVD
Dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, Flores
FILM Pesta Babi yang sedang tersebar sekarang memperlihatkan satu kenyataan yang sering disembunyikan oleh retorika pembangunan negara: bahwa di balik istilah “proyek strategis nasional”, “hilirisasi”, “ketahanan pangan”, dan “investasi”, sering bekerja suatu struktur oligarki yang mempertemukan kekuasaan politik, modal korporasi, aparat keamanan, dan birokrasi negara dalam satu kepentingan bersama: akumulasi keuntungan.
Masalah terbesar negara ini bukan sekadar korupsi individual, tetapi kolonisasi negara oleh oligarki. Negara yang seharusnya menjadi pelindung warga berubah menjadi manajer kepentingan modal.
Hukum disusun agar investasi dipercepat, izin dipermudah, tanah dipetakan sebagai komoditas, sementara masyarakat adat diperlakukan sebagai hambatan administratif yang harus “ditertibkan”.
Dalam logika ini, rakyat hanya penting selama tidak mengganggu sirkulasi kapital. Pandangan kritis menuntut kita membongkar asumsi tersembunyi di balik narasi resmi negara.
Ketika pemerintah menyebut proyek besar sebagai “kemajuan”, pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah: kemajuan untuk siapa? Siapa yang menikmati keuntungan?
Siapa pula yang membayar ongkos sosial dan ekologisnya? Dan mengapa kelompok yang paling terdampak justru paling sedikit dilibatkan dalam pengambilan keputusan?
Di sinilah film ini menjadi penting. Ia menunjukkan bahwa pembangunan di bawah oligarki sering bekerja melalui manipulasi bahasa. Perampasan tanah disebut “optimalisasi kawasan”.
Penghancuran hutan disebut “pembukaan lahan”. Penggusuran masyarakat adat disebut “relokasi”. Militerisasi disebut “pengamanan investasi”. Bahasa dipakai untuk menutupi kekerasan struktural agar tampak legal dan rasional.
Lebih jauh, oligarki bekerja bukan hanya lewat ekonomi, tetapi juga lewat produksi ketakutan. Ketika warga menolak proyek, mereka dicap anti pembangunan, provokator, separatis atau penghambat negara.
Ruang kritik dipersempit. Diskusi dibubarkan. Aktivis diawasi. Ini memperlihatkan gejala demokrasi yang makin prosedural tetapi kehilangan substansi.
Negara masih mengadakan pemilu, tetapi arah kebijakan strategis tetap ditentukan oleh segelintir elite ekonomi-politik yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
Yang paling ironis: negara sering memakai nama rakyat untuk merampas hak rakyat sendiri. Atas nama kesejahteraan nasional, masyarakat lokal kehilangan tanahnya. Atas nama pertumbuhan ekonomi, hutan dihancurkan.
Atas nama investasi, ruang hidup generasi mendatang dikorbankan. Ini adalah paradoks moral negara oligarkis: ia berbicara tentang kemajuan sambil menciptakan ketimpangan yang lebih brutal.
Karl Marx menunjukkan bahwa negara dalam kapitalisme cenderung menjadi “komite eksekutif” bagi kepentingan kelas dominan.
Dalam konteks hari ini, kritik itu terasa relevan: banyak kebijakan publik tampak lebih responsif terhadap kebutuhan investor dibanding jeritan masyarakat adat, petani, nelayan, atau warga miskin kota.
Demokrasi akhirnya direduksi menjadi legitimasi elektoral bagi agenda ekonomi elite. Sementara itu, seperti dikritik oleh Habermas, ruang publik yang sehat membutuhkan komunikasi bebas dari dominasi.
Tetapi dalam sistem oligarkis, media, buzzer politik, dan propaganda pembangunan dipakai untuk membentuk opini publik agar rakyat menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang normal. Kritik dianggap ancaman, bukan bagian penting dari demokrasi.
Karena itu, kritik terhadap negara dalam film Pesta Babi bukan sekadar kritik terhadap satu proyek atau satu rezim. Ini adalah kritik terhadap model kekuasaan yang menjadikan rakyat kecil sebagai korban permanen dari aliansi antara negara dan modal.
Ketika tanah, hutan, air, bahkan tubuh manusia dinilai hanya berdasarkan profitabilitas, maka negara kehilangan legitimasi etiknya. Negara seharusnya hadir untuk melindungi yang lemah dari kekuatan modal, bukan menjadi broker bagi perampasan ruang hidup rakyatnya sendiri.
Jika tidak, pembangunan hanya akan menjadi nama lain dari kolonialisme internal: bangsa merampas bangsanya sendiri, pemerintah menaklukkan rakyatnya sendiri, dan oligarki menikmati keuntungan di atas reruntuhan kehidupan mereka yang disingkirkan.
