WAMENA, ODIYAIWUU.com — Pihak Komite Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) Santo Fransiskus Elagaima, Kamupung Hubikosi, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan melayangkan protes ihwal anak-anak sekolah tersebut diminta membuat pernyataan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Protes tersebut disampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yan Permenas Mandenas, S.Sos, M.Si dan Wakil Gubernur Gubenur Provinsi Papua Pegunungan Dr Ones Pahabol, SE, MM saat melakukan kunjungan mendadak di SD YPPK Fransiskus Elagaima tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak sekolah pada Kamis (30/4) lalu.
“Kehadiran pejabat Provinsi Papua Pegunungan (Wagub) dan salah satu anggota DPR RI saudara Yan Permenas Mandenas di SD YPPK Santo Fransiskus Elagaima merupakan ilegal, tidak memiliki etika,” ujar Ketua Komite SD YPPK Santo Fransiskus Elagaima Thadeus Kossay di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Minggu (3/5).
Thadeus menjelaskan kronologi kasus tersebut bermula saat mobil kedua pejabat itu berhenti mendadak di pinggir jalan depan SD YPPK Santo Fransiskus Elagaima yang terletak di Jalan Raya Wamena – Piramid, Kampung Hubikosi, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya.
Keduanya, kata Thadeus, yang juga Ketua Dewan Paroki Gereja Katolik Emanuel Elagaima, Dekanat Pegunungan Tengah, Keuskupan Jayapura, kemudian masuk bersama rombongan tanpa izin dalam halaman sekolah.
“Lalu mendadak memaksakan anak-anak kami untuk membuat sebuah pernyataan berbunyi, ‘Bapak Presiden Prabowo Kami Lapar, Kami Butuh Makan Bergizi Gratis (MBG).’ Pernyataan ini sangat miris dan di-setting,” kata Thadeus kesal.
Menurut Thadeus, Yan Mandenas adalah anggota DPR RI utusan dari Provinsi Papua. Bukan untusan Provinsi Papua Pegunungan. Thadeus menuding Mandenas adalah provokator, menjual orang Papua untuk mencuri perhatian di Jakarta.
“Kami Komite SD YPPK Santo Fransiskus Elagaima bersama orang tua sudah menolak makan bergizi gratis yang disiapkan pihak di luar sekolah. Kecuali makan bergizi gratis berasal dari menu yang diolah sendiri di sekolah. Ini adalah keputusan yayasan di bawah asuhan YPPK,” kata Thadeus.
Thadeus mewakili orangtua siswa SD menolak cara-cara kurang patut oleh pejabat yang datang bertamu di sekolah tanpa memberitahu atau meminta izin pihak sekolah terlebih dahulu. Cara itu, lanjut Thadeus, merupakan pelanggaran etika dan tata krama pejabat negara atau pemerintah.
“Sekolah kami ini swasta, bukan sekolah negeri. Program Makan Bergizi Gratis juga tidak ada di sekolah ini. Jika saja Program MBG di sekolah ini tak masalah dan kami bisa maklumi kedatangannya. Tetapi tiba-tiba datang, malah menimbulkan banyak pertanyaan,” kata Thadeus.
Thadeus menambahkan, pihak sekolah juga tidak menolak Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bagi anak-anak sekolah di seluruh wilayah Indonesia.
“Kami mendukung anak-anak yang sekolah di SMP mendapat makan bergizi gratis. Namun, yang kami soroti cara dan tindakan untuk kehadiran bapak-bapak ini,” kata Thadeus lebih lanjut.
Anggota DPR Yan Mandenas belum merespon pertanyaan media guna melakukan konfirmasi terkait duduk soal kehadirannya bersama Wakil Gubernur Ones Pahabol di SD YPPK Santo Fransiskus Elagaima pada Kamis (30/4) lalu.
Kemudian, meminta para siswa sekolah membuat pernyataan lisan berbunyi, ‘Bapak Presiden Prabowo Kami Lapar, Kami Butuh Makan Bergizi Gratis’. Namun, hingga berita ini terbit belum ada respon dari Mandenas, politisi muda nasional asal tanah Papua. (*)
