Keuskupan Timika Sebut Konflik Kapiraya Mengusik Dua Komunitas yang Sudah Lama Hidup Bersama

Uskup Keuskupan Timika Mgr Dr Bernardus Bofitwos Baru, OSA didampingi Saul Wanimbo (kiri) dan Rudolf Kambayong (tengah) dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) saat menggelar konferensi pers terkait konflik Kapiraya di Istana Keuskupan, Jalan Cendrawasih, Kompleks Bobaigo, Mimika Baru, Papua Tengah, Kamis (5/3). Foto: Screenshot video

TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Uskup Keuskupan Timika Mgr Dr Bernardus Bofitwos Baru, OSA didampingi Saul Wanimbo dan Rudolf Kambayong dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP), Kamis (5/3) menyebut, konflik Kapiraya mengganggu relasi dua komunitas warga yaitu warga masyarakat atas dan warga masyarakat bawah yang sudah hidup bersama sejak lama.

“Salah satu tempat yang cukup nyaman, tenang dan kehidupan bersama sebagai manusia bisa dipertontonkan secara nyata, ada di pesisir Kabupaten Mimika. Tempat ini sarat akan sumber daya alam yang sungguh memanjakan siapa saja yang hadir di sana,” ujar Uskup Bernardus melalui keterangan tertulis dari Timika, kota Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (5/3).

Dalam keterangan pers bersama yang digelar di Istana Keuskupan, Jalan Cendrawasih, Kompleks Bobaigo, Mimika Baru, disebutkan, berapa tahun belakangan wajah Kapiraya telah berubah.

“(Wajah wilayah Kapiraya) berubah karena ada aktivitas pertambangan lokal di Kampung Wakia dan sekitarnya, termasuk Kampung Kapiraya yang disebut-sebut terkait batas-batas wilayah adat dan batas-batas administrasi kabupaten-kabupaten sekitar,” ujar Uskup Bernardus.

Karena pertambangan masyarakat lokal dan batas-batas wilayah inilah, masyarakat atas dan bawah diperhadap-hadapkan dan kini menjadi konflik antar warga.

“Konflik ini kemudian menjadi buruk karena warga bukan saja menggunakan alat atau senjata tradisional tetapi juga menggunakan senjata modern jenis senapan angin, yang oleh masyarakat dikenal dengan nama senjata tabung,” kata Mgr Bernardus, Uskup kelahiran 22 Agustus 1969 di Dusun Bokraby (Bakrabi), Distrik Mare, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

“Akibat konflik tersebut jatuh korban luka dan banyak juga kerusakan dan kerugian material masyarakat setempat. Banyak warga terpaksa harus meninggalkan kampung, rumah, dan dusun kemudian pergi mencari tempat-tempat yang lebih aman,” kata Uskup Bernardus.

Seruan moral dan spiritual Gereja Katolik dalam Ajaran Sosial Gereja Katolik, Ensiklik Laudato Si bertujuan menjaga bumi sebagai “rumah bersama” melalui pertobatan ekologis, keadilan sosial dan tanggungjawab bersama terhadap tempat, lingkungan tempat umat hidup.

Dalam Ensiklik Laudato Si semua orang dipanggil untuk mencintai, merawat dan melindungi bumi sebagai rumah bersama demi generasi sekarang dan generasi yang akan dating. Gereja Katolik Keuskupan Timika sangat prihatin dengan konflik antar masyarakat yang terjadi hari-hari ini.

“Untuk itu kami mengajak masyarakat, semua pihak dan secara khusus kepada umat beriman yang sedang ada dalam masa Pra Paskah, masa pertobatan untuk berdoa, memohon Roh Tuhan untuk membersihkan hati, pikiran dan membantu menata langkah kita ke depan agar lebih pasti (Bdk.Mazmur 51:12),” kata Uskup Bernardus.

Menurut Uskup Bernardus, atas keprihatin atas konflik dan situasi di Kapiraya dan sekitarnya Keuskupan Timika menyampaikan serukan sebagai berikut. Pertama, kepada pemerintah pusat agar segera mengambil langkah cepat guna membantu warga pengungsi terdampak konflik terutama membantu bahan makanan dan pengobatan.

Kedua, kepada semua perusahaan dan siapa saja, terutama yang beraktivitas terkait pertambangan di sekitar daerah konflik agar berhenti beroperasi hingga konflik antar warga masyarakat memperoleh kejelasan hukum, kesepakatan damai antar pihak-pihak yang bersengketa dan konflik dinyatakan selesai.

Ketiga, kepada Kepolisian Republik Indonesia agar menjalankan tugas pengamanan secara profesional, netral, dan proporsional demi mencegah konflik antar warga, melindungi warga sipil dan menjamin rasa aman bagi semua pihak.

Keempat, kepada pemerintah pusat dan dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia agar meninjau ulang surat keputusan (SK) terkait tapal batas administrasi kabupaten dan jika perlu dicabut.

Kelima, kepada semua warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh muda, dan warga umat beriman agar menahan diri serta tidak terprofokasi oleh cerita oleh berita-berita yang tidak benar.

Keenam, kepada semua pihak yang berkemauan baik, baik itu di daerah konflik, instansi terkait di Provinsi Papua Tengah, di tanah Papua maupun di tingkat nasional agar bersama-sama mendukung tim harmonisasi dalam upaya-upaya perdamaian yang sedang berjalan saat ini.

“Kami, Gereja Katolik Keuskupan Timika berdoa memohon bantuan Tuhan agar kita semua dikuatkan untuk jalan bersama, mencari cara-cara terbaik untuk menyelesaian persoalan-persoalan yang ada agar kita tetap terus hidup sebagai manusia dan orang-orang percaya. Kiranya tanah Papua boleh menjadi berkat bagi siapa saja,” ujar Mgr Bernardus, Uskup putra asli Papua dan doktor bidang Misiologi lulusan La Pontificia Università Urbaniana, Roma. (*)