Velix Wanggai Sebut Wakil Presiden Gibran Dorong Yahukimo Sebagai Pintu Selatan Pegunungan Papua

Ketua Komite Eksekutif Papua Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA tengah mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Pegunungan Papua, Selasa (21/4). Foto: Istimewa

DEKAI, ODIYAIWUU.com — Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Ketua Komite Eksekutif Papua Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA, Sabtu (25/4) mengatakan, kunjungan kerja mendadak Wakil Presiden Republik Indonesia pada Selasa (21/4) di Distrik Dekai memiliki makna sangat strategis dalam rangka mendorong Kabupaten Yahukimo sebagai pintu selatan Pegunungan Papua.

“Kehadiran Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka di Distrik Dekai pada Selasa, 21 April merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua Pegunungan,” ujar Velix Wanggai saat mendampingi Wakil Presiden Gibran di sela-sela kunjungan kerja di Dekai, Yahukimo, Papua Pegunungan.

Menurut Velix Wanggai, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat itu menyampaikan apresiasi yang besar atas inisiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan dalam menempatkan Yahukimo sebagai pintu gerbang Selatan dari Papua Pegunungan.

“Dengan posisi yang strategis ini, diperlukan strategi terpadu lintas Kementerian dan lembaga dalam mengoptimalkan program percepatan yang merata, baik daerah di dataran rendah dan daerah pegunungan di Yahukimo,” kata Velix, putra asli Papua dan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan tahun 2023-2025.

Gibran, mantan Walikota Solo, juga memberikan atensi atas percepatan infrastruktur dan konektivitas Yahukimo dengan daerah lainnya, baik akses dari Distrik Dekai – Jayawijaya, Dekai – Kabupaten Pegunungan Bintang maupun dari Dekai ke Kabupaten Nduga dan kawasan selatan dari Provinsi Papua Selatan.

“Pembukaan aksesibilitas wilayah ini diikuti dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan ekonomi wilayah di sektor pertanian dan peternakan, serta sektor ekonomi lainnya,” kata Velix, mantan Deputi Bidang Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Velix menambahkan, hal itu penting karena akses tersebut menjadi urat nadi ekonomi Yahukimo sehingga diperlukan peningkatan ruas jalan Dekai – Logpon sebagai hub ekonomi sekaligus pergerakan barang dan jasa dari sisi pantai – sungai selatan ke kawasan Dekai, kota Kabupaten Yahukimo.

Dalam kunjungan di Yahukimo, ujar Velix, Wakil Presiden Gibran mengungkapkan bahwa ia hadir di Dekai untuk memastikan pelaksanaan Program Prioritas Presiden di Yahukimo, seperti persiapan sekolah rakyat berpola asrama, Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang khas Papua, pemeriksaan kesehatan gratis, persiapan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai dari type D menjadi type C, ketahanan pangan Yahukimo, dan agenda prioritas kementerian lainnya.

Dalam kunjungan ini, Wakil Gubernur Papua Pegunungan Dr Ones Pahabol, SE, MM dan Sekretaris Daerah (Sekda) Yahukimo Redison Manurung menjelaskan peran penting Yahukimo sebagai gerbang selatan Papua Pegunungan.

Dengan demikian, perlu untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan ruas jalan Dekai – Logpon. Begitu juga, agenda konektivitas lain seperti dermaga Logpon, akses rute penerbangan Wamena – Dekai, dan listrik di Dekai dan listrik perkampungan.

“Pendekatan sosial yang sesuai dengan masyarakat Papua Pegunungan dilakukan secara humanis yang menyentuh hati masyarakat. Pendekatan ini merupakan kunci dalam pembangunan Papua Pegunungan yang damai,” kata Ones Pahabol.

“Di akhir kunjungan di Dekai, Bapak Wakil Presiden juga menekankan pentingnya mendengar aspirasi masyarakat Yahukimo yang lebih intens. Aspirasi masyarakat akan beliau bahas melalui angkah-langkah percepatan pembangunan Papua Pegunungan, termasuk dengan menteri terkait Kabinet Merah Putih,” kata Velix, doktor jebolan Universitas Padjadjaran, Bandung dan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (*)