Perihal Wakil Presiden, Guru Besar UGM Sebut Pemerintahan Prabowo Penuh Kubangan Masalah

Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan). Sumber foto: bbc.com, Kamis, 12 November 2026

YOGYAKARTA, ODIYAIWUU.com — Guru Besar Tata Kelola Kebijakan Publik Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Gajah Mada Prof Dr Phil Gabriel Lele, SIP, M.Si mengatakan, bila calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka jatuh ke kader Partai Gerindra hal tersebut bukan soal keterpenuhan semua kriteria yang disyaratkan.

Namun, hal tersebut lebih pada keengganan partai politik pendukung menjadi bagian pemerintahan yang berusia tinggal tiga tahun. Publik tahu, bergabung dengan Pemerintahan Presiden Prabowo saat ini adalah bergabung dengan kubangan masalah.

“Episentrum masalahnya adalah Presiden sendiri. Maka kalau kita bertanya lebih tajam lagi ialah memangnya Prabowo butuh pembantu sekelas Wakil Presiden? Hemat saya beliau (Presiden) tidak butuh itu. Beliau tidak kekurangan pembantu,” ujar Gabriel Lele dalam Poscad Akbar Faizal Uncensored di Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Gabriel, persoalannya Presiden tidak punya kerelaan untuk mendengar, tidak ingin mendapat input yang jujur untuk memperbaiki kebijakannya. Pergantian Wakil Presiden hampir tidak memiliki urgensi secara sosial bagi masyarakat.

“Kecuali kepentingan untuk menunjukkan bahwa pajangan ketatanegaraan yang sudah dipenuhi oleh seorang presiden. Dan itu hadir dalam sosok seorang wakil presiden. Yang publik harapkan sebenarnya bukan itu. Kecerdikan partai pengusung untuk membuat kriteria sedemikian rupa sehingga kriteria itu tidak masuk dan dipenuhi partai pengusung. Dengan begitu mereka bebas dari masalah,” katanya.

Sehingga bila terjadi masalah dalam sistem pemerintahan ini maka Partai Gerindra bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi bergabung dengan pemerintahan saat ini, ujar Gabriel, hal tersebut lebih merupakan liability ketimbang sebuah privilege apalagi secara elektoral.

“Jadi hanya gesture politik saja bahwa partai koalisi mendukung Presiden dengan sejumlah kriteria, menyerahkan pilihan itu kepada presiden tetapi dengan cara itu juga partai-partai pengusung sedang berusaha menjauhkan diri secara normatif sekaligus etis,” kata Gabriel.

Selain itu, kata Gabriel, posisi wakil presiden tidak akan menyelesaikan masalah karena masalahnya ada di presiden. Jadi pada akhirnya, soal itu terkait kalkulasi elektoral ketika keputusan itu dilakukan pada 2023-2024, saat itu ada optimisme bahwa pemerintah saat ini tidak sama baiknya dengan pemerintahan Jokowi sebelumnya bahkan lebih baik.

“Tetapi yang kita saksikan dua tahun belakangan, persis kebalikannya. Saya bahkan mengatakan, negara ini akan baik-baik saja kalau presiden berhenti untuk mengeluarkan pernyataan apapun bahkan berhenti untuk membuat semua kebijakan yang selama ini dilakukan,” ujar Gabriel.

Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11) sekitar pukul 11.20 WIB menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. Gibran menjadi Wakil Presiden kedua sepanjang sejarah Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatan.

Menyusul pengunduran dirinya, pada Kamis petang, Gibran mengunggah sebuah video di akun Instagramnya. Dalam video tersebut, Gibran menyatakan bahwa pengunduran dirinya “tidak berkaitan dengan ijazah”.

“Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” ujar Gibran.

Gibran juga menegaskan, seluruh dokumen pendidikannya ada, lengkap, dan telah diserahkan ke pengadilan.

“Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik, administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian,” kata Gibran, mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah. (*)