TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Tokoh masyarakat Papua Tengah Natalius Edowai, SE, MM mengapresiasi langkah Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob dan Bupati Deiyai Melkianus Mote membangun wilayahnya masing-masing yang berdekatan dengan Bouwobado yang merupakan distrik yang berbatasan dengan dua kabupaten.
“Langkah Bupati Mimika Pak John Rettob dan Bupati Deiyai Pak Melkianus Mote membenahi wilayanya masing-masing yang berbatasan dengan Bouwobado merupakan bentuk tanggung jawab formal. Tujuannya, masyarakat dan wilayah di kedua kabupaten yang berdekatan itu semakin maju dan sejahtera. Itu merupakan tanggung jawab kedua bupati selaku pemimpin kepada warganya,” ujar Natalis Edowai di Timika, kota Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (4/11).
Natalis juga mengingatkan semua pihak dari kedua pihak, baik dari Mimika dan Deiyai agar memberikan kesempatan kepada pemimpin itu untuk membenahi wilayahnya masing-masing yang berdekatan dengan Bouwobado sehingga pembangunan juga menyasar warga masyarakat.
“Pihak-pihak lain di luar kedua pemimpin, baik Bupati Mimika maupun Bupati Deiyai dimohon agar menahan diri dalam urusan tapal batas kedua kabupaten. Biarkan kedua pemimpin bersama warganya di sekitar tapal batas bekerja menata wilayahnya sehingga perlahan maju seperti distrik-distrik lain, baik di Mimika maupun Deiyai,” kata Natalis.
Sedangkan urusan tapal batas wilayah kedua kabupaten, kata Natalius, cukup diserahkan kepada kedua pemimpin bersama jajarannya serta para tokoh dan DPRK Mimika dan Deiyai menyelesaikan dengan mekanisme aturan formal dan adat-istiadat setempat.
“Jadi, kalau urusan pembangunan masyarakat dan wilayah di sekitar Bouwobado kita serahkan kepada masyarakat sekitar bersama bupatinya. Pihak lain dimohon menahan diri dan tidak membawa kepentingan tertentu yang malah berpotensi mengganggu relasi kedua warga masyarakat di sekitar Bouwobado. Saya percaya masyarakat kita di sekitar Bouwobado sangat mengerti bagaimana mereka terlibat bersama kedua bupati ikut menyelesaikan tapal batas,” ujarnya.
Natalis sebelumnya juga menyarankan Bupati Mimika dan Bupati Deiyai memediasi tokoh adat dan tokoh masyarakat pemilik ulayat membicarakan sekaligus menyelesaikan tapal batas Kabupaten Mimika dan Deiyai di Jalan Trans Timika – Deiyai di Distrik Bouwobado.
“Persoalan tapal batas antara Mimika dan Deiyai belakangan sedikit memanas dan menjadi polemik masyarakat kedua kabupaten itu. Saya sarankan kedua bupati mengundang para pemilik ulayat dan memediasi guna memastikan tapal batas yang jelas,” ujar Natalis di Timika, Papua Tengah, Kamis (30/10).
Menurut Natalis, saat mediasi kedua bupati memberikan kesempatan para pemilik ulayat di tapal batas menjernihkan duduk soal yang benar. Dengan demikian, di kemudian hari tidak terjadi lagi klaim kepemilikan satu sama lain yang ujungnya bisa saja tak selesai atau mandeg.
“Jangan biarkan masing-masing pihak turun ke tapal batas lalu mengklaim status kepemilikan di lokasi yang sama. Selain itu saya mengharapkan kedua bupati bersama tim tidak turun ke lokasi terlebih dahulu di waktu berbeda karena malah menambah rumit persoalan klaim kepemilikan para pemangku ulayat di tapal batas,” kata Natalis lebih lanjut.
Pihaknya juga meminta jajaran pemerintah kedua kabupaten mengambil langkah bijak menyelesaikan persoalan status tapal batas. Masyarakat kedua belah pihak sama-sama perlu didengar bagaimana cara menyelesaikan sengketa tapal batas dengan kearifan lokal yang diwariskan para tokoh pendahulunya.
“Sekali lagi, Bupati Mimika dan Bupati Deiyai perlu segera mengundang dan memediasi para tokoh kedua wilayah khususnya pemilik ulayat agar mereka bicara menyelesaikan dengan kepala dingin sehingga pemerintah tinggal membuat berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak beserta pemerintah sebagai mediator dan saksi,” katanya. (*)
