DAERAH  

Natalis Agapa: Semua Program Bantuan Pemerintah Harus Dibarengi Pendampingan Berkelanjutan

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Dogiyai Natalis Agapa, SE, M.Si. Foto: Istimewa

MOWANEMANI, ODIYAIWUU.com — Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Dogiyai Natalis Agapa, SE, M.Si menegaskan, semua program pembanguhan ekonomi berupa paket bantuan pemerintah kepada masyarakat tidak berhenti hanya pada tahap penyaluran.

Natalis meminta kepada semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dogiyai yang menangani sektor perekonomian seperti Dinas Pertanian dan Tanaman Hortikula; Dinas Perikanan; Dinas Petenakan serta Dinas Koperasai dan UKM, dan lainnya agar pemberian bantuan dari program pemerintah disertai pendampingan berkelanjutan.

“Ketika kita memberikan bantuan kepada masyarakat, kita juga harus melakukan pengawasan dan pendampingan,” ujar Natalis mengutip laman resmi Pemkab Dogiyai, dogiyaikab.go.id di Mowanemani, kota Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, Kamis (19/11).

Penegasan tersebut disampaikan Natalis saat memimpin Apel gabungan ASN yang diikuti oleh para pimpinan OPD, para sekretaris dinas, badan, kantor, para kepala bagian (Kabag), kepala bidang serta para pegawai staf dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai, Senin (16/11).

Natalis mengingatkan, jangan sampai setelah bantuan diberikan, tidak lagi diketahui apakah bantuan tersebut dimanfaatkan dengan baik atau tidak. Karena itu, pimpinan OPD terkait harus memastikan masyarakat benar-benar mengembangkan usaha mereka.

Ia menambahkan bahwa Dogiyai memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat mendukung untuk mengembangkan usaha-usaha produktif. Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara baik melalui pendampingan, pembinaan, pengawasan dan kerja sama seluruh perangkat daerah.

“Saya mengajak seluruh pimpinan OPD dan jajaran pegawai agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat ekonomi lemah. Mama-mama Papua penjual hasil bumi dan para pelaku usaha kecil yang memiliki potensi ekonomi di kampung-kampung perlu didatangani dan didampingi,” ujar Natalis.

Hal tersebut penting mengingat mama-mama Papua menghadapi keterbatasan akses dan sangat membutuhkan pendampingan. Pemerintah daerah diharapkan hadir secara aktif untuk memberikan perhatian, membuka akses pelayanan serta membantu masyarakat mengembangkan usaha produktif yang mereka miliki.

Dalam kesempatan tersebut, Natalis menegaskan bahwa disiplin dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai.

Ia mengingatkan seluruh ASN dan tenaga kontrak agar menaati ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan pemerintah, yakni masuk kantor pukul 08.00 WIT dan menyelesaikan aktivitas kerja hingga pukul 15.00 WIT.

“Kedisiplinan waktu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pegawai diharapkan tidak hanya hadir di kantor, tetapi juga benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing,” kata Natalis lebih lanjut.

Natalis juga mengingatkan pentingnya memahami pembagian kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga pemerintah distrik.

Setiap tingkatan pemerintahan, ujarnya, memiliki tugas, fungsi serta kewenangan dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya mengajak seluruh ASN dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dogiyai untuk terus meningkatkan disiplin, tanggung jawab, koordinasi dan semangat kerja dalam menjalankan roda pemerintahan serta mendukung pembangunan daerah,” katanya.

Natalis menambahkan, melalui kedisiplinan aparatur dan pengawasan program pembangunan yang berkelanjutan, seluruh Program Pemkab Dogiyai dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Natalis juga mengingatkan pentingnya menciptakan situasi keamanan dan kenyamanan daerah agar aktivitas pemerintahan, pelayanan publik serta kegiatan investasi dan usaha ekonomi dapat berjalan dengan baik. (*)