Oleh Ben Senang Galus
Penulis buku Epistemisida Papua, tinggal di Yogyakarta
KARENA itu sosialisme Papua bukan berarti seluruh tanah harus dimiliki negara. Sebaliknya, masyarakat adat harus mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan pemanfaatan tanah dan sumber daya yang berkaitan dengan kehidupannya.
Berpihak kepada Masyarakat
Menurut penulis, sosialisme Papua juga harus berbicara tentang siapa yang menikmati hasil pembangunan. Papua memiliki sumber daya alam yang besar, tetapi keberadaan sumber daya alam tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila masyarakat lokal tidak memperoleh manfaat yang adil.
Mochamad Indrawan, dkk. yang membahas pembangunan Papua dan Papua Barat menekankan pentingnya pembangunan yang digerakkan secara lokal. Mereka melihat kekayaan biokultural tanah Papua sebagai sumber penting bagi pembangunan ekonomi lokal, tetapi manfaatnya harus dapat ditangkap oleh masyarakat adat.
Mereka juga menekankan pentingnya keseimbangan antara partisipasi berbagai pihak dan penguatan inisiatif masyarakat lokal. Pendapat tersebut sangat relevan dengan gagasan sosialisme Papua. Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari jumlah investasi, produksi, atau pendapatan daerah.
Ukuran keberhasilan pembangunan juga harus mencakup apakah masyarakat memperoleh pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan, pekerjaan, infrastruktur, modal usaha, dan kesempatan untuk mengembangkan ekonominya sendiri.
Dengan kata lain, kekayaan Papua harus memberikan manfaat kepada masyarakat Papua, terutama masyarakat yang secara langsung hidup di wilayah sumber daya tersebut.
Hal ini tidak berarti menolak investor atau perusahaan dari luar. Investasi tetap dapat menjadi bagian dari pembangunan, tetapi harus berlangsung dalam hubungan yang adil, transparan, dan menghormati hak masyarakat.
Economic Equality dalam Sosialisme Papua
Salah satu tujuan penting sosialisme Papua adalah economic equality atau kesetaraan ekonomi. Akan tetapi, kesetaraan ekonomi tidak berarti setiap orang harus memiliki jumlah uang yang sama.
John E Roemer dalam Prospects for Achieving Equality in Market Economies menjelaskan bahwa kesetaraan ekonomi dalam masyarakat modern dapat didukung melalui kebijakan redistribusi dan pengurangan ketimpangan modal manusia melalui pendidikan publik (The Oxford Handbook of Economic Inequality, Oxford University Press, 2012, hlm. 693–708).
Dengan demikian, kesetaraan bukan hanya persoalan membagi uang, tetapi juga memastikan masyarakat mempunyai kemampuan yang lebih seimbang untuk meningkatkan kehidupannya.
Roemer membahas sosialisme dan demokrasi sosial sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan serta menekankan redistribusi dan pendidikan publik sebagai instrumen penting.
Dalam konteks Papua kesetaraan ekonomi berarti masyarakat harus memperoleh akses yang lebih adil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, modal, teknologi, dan pasar. Masyarakat di wilayah terpencil tidak boleh terus-menerus tertinggal hanya karena lokasi geografisnya.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pendidikan dan pelatihan keterampilan masyarakat. Generasi muda Papua harus memiliki kesempatan untuk menjadi guru, dokter, pengusaha, teknisi, akademisi, petani modern, nelayan, pengelola sumber daya alam, dan pemimpin ekonomi.
Kesetaraan bukan berarti memberikan jabatan tanpa kemampuan, melainkan menciptakan kesempatan agar kemampuan tersebut dapat berkembang.
Ekonomi Berbasis Komunitas
Salah satu bentuk praktis sosialisme Papua dapat dikembangkan melalui koperasi dan ekonomi komunitas. Koperasi memungkinkan masyarakat menggabungkan modal dan tenaga untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian dapat digunakan bagi kepentingan anggota dan komunitas.
Model tersebut dapat dikembangkan pada berbagai bidang, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, perdagangan, kerajinan, pariwisata, dan pengolahan hasil alam. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pekerja pada perusahaan besar, tetapi juga dapat menjadi pemilik dan pengelola kegiatan ekonomi.
Gagasan ekonomi berbasis masyarakat juga sejalan dengan penelitian tentang pembangunan komunitas adat di Papua. Yannice Luma Marnala Sitorus dalam Community Driven Development in Traditional Communities in Papua menunjukkan bahwa pendekatan community-driven development berusaha memberdayakan komunitas agar mampu secara bersama-sama menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi mereka.
Namun, penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Papua menghadapi tantangan dan belum selalu menghasilkan perubahan sosial yang diharapkan. (Yannice Luma Marnala Sitorus, Journal of Regional and City Planning, Vol. 28, No. 1, 2017, hlm. 16–31).
Hal ini memberikan pelajaran bahwa sosialisme Papua tidak cukup hanya diwujudkan melalui program pemerintah. Masyarakat harus benar-benar dilibatkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan. Pemberdayaan harus menghasilkan kemandirian, bukan ketergantungan.
Prinsip Solidaritas
Sosialisme Papua juga dapat dibangun melalui prinsip solidaritas. Solidaritas berarti keberhasilan seseorang atau kelompok tidak dipandang terpisah dari kehidupan komunitas.
Orang yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih besar dapat berkontribusi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat yang menghadapi kesulitan memperoleh dukungan agar dapat bangkit.
Prinsip tersebut berbeda dengan pemikiran yang hanya menempatkan keberhasilan ekonomi sebagai hasil persaingan individual. Dalam sosialisme, hubungan ekonomi idealnya juga mengandung unsur kerja sama dan tanggung jawab sosial.
Namun, solidaritas tidak boleh dipaksakan. Solidaritas yang sehat harus dibangun melalui kesadaran, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat. Jika semua keputusan hanya dibuat oleh pemerintah atau elite tertentu, maka istilah “kepentingan bersama” dapat digunakan untuk membenarkan kekuasaan yang tidak demokratis.
Karena itu, sosialisme Papua harus sekaligus menjadi sosialisme yang demokratis. Masyarakat harus mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, mengawasi pemerintah, menentukan prioritas pembangunan, dan menolak kebijakan yang merugikan kehidupan mereka.
Hubungan dengan alam juga harus menjadi bagian dari sosialisme Papua. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan hutan, laut, sungai, tanah, dan sumber kehidupan masyarakat.
Indrawan, dkk dalam A Time for Locally Driven Development in Papua and West Papua menekankan bahwa keanekaragaman hayati dan budaya Tanah Papua dapat menjadi sumber pembangunan ekonomi lokal apabila pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan dan masyarakat adat memperoleh manfaatnya (Development in Practice 29, no. 6, 2019: 817–823).
Karena itu, sosialisme Papua harus mempunyai dimensi ekologis. Kekayaan alam bukan hanya milik generasi sekarang. Ia juga merupakan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Ekonomi harus menghasilkan kesejahteraan tanpa menghancurkan sumber kehidupan.
Beberapa Tantangan
Meskipun gagasan sosialisme Papua memiliki potensi, terdapat beberapa tantangan. Pertama, Papua sangat beragam sehingga tidak mungkin dibuat satu model ekonomi yang berlaku sama untuk semua wilayah.
Kedua, sistem yang terlalu terpusat pada negara dapat menciptakan birokrasi, ketergantungan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, sistem ekonomi berbasis komunitas juga tidak otomatis bebas dari konflik.
Persoalan mengenai siapa yang mewakili masyarakat, siapa yang berhak atas tanah, dan bagaimana keuntungan dibagi harus diatur secara jelas dan transparan.
Penelitian Wycliffe Antonio dan Charisse Griffith-Charles dalam Achieving Land Development Benefits on Customary/Communal Land mengenai tanah adat di kawasan Melanesia menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan terhadap tanah komunal dapat menghasilkan manfaat ekonomi.
Tetapi juga dapat menimbulkan konflik apabila aturan formal tidak sesuai dengan praktik dan hubungan sosial masyarakat adat (Land Use Policy 83, 2019: 124–133). Karena itu, kebijakan ekonomi Papua harus menghormati hukum adat sekaligus menyediakan kepastian hukum yang adil.
Pada akhirnya, sosialisme Papua bukanlah usaha untuk memaksakan ideologi dari luar ke dalam masyarakat Papua. Ia dapat dipahami sebagai gagasan yang berusaha mengembangkan prinsip keadilan sosial berdasarkan realitas kehidupan masyarakat Papua.
Sosialisme Papua dapat dibangun di atas beberapa prinsip utama: kebersamaan, solidaritas, kesetaraan kesempatan, penghormatan terhadap tanah adat, pengelolaan sumber daya yang adil, demokrasi ekonomi, kemandirian masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
Masyarakat Papua tidak harus dipaksa menjadi seragam. Sebaliknya, keberagaman merupakan kekuatan yang harus dihormati. Setiap masyarakat adat dapat mengembangkan bentuk ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayahnya.
Dengan demikian, economic equality dalam konteks Papua bukan berarti semua orang memiliki kekayaan yang sama. Kesetaraan berarti setiap orang mempunyai kesempatan yang adil untuk hidup layak dan mengembangkan dirinya, sementara masyarakat secara bersama-sama memperoleh manfaat yang wajar dari sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Sosialisme Papua yang ideal adalah sosialisme yang berakar pada masyarakat, karakter atau ciri khas masyarakat Papua, bukan sekadar pada negara, berorientasi pada keadilan, bukan keseragaman, dan mengutamakan kemandirian, bukan ketergantungan.
Ia harus mampu menggabungkan kebersamaan dengan kebebasan, pembangunan dengan kelestarian lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial.
Dengan dasar tersebut, sosialisme Papua dapat menjadi sebuah gagasan untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri, setara, demokratis, bermartabat, dalam bingkai negara Papua merdeka. (Bagian kedua, terakhir)
