Oleh Frans Maniagasi
Pengamat Politik Lokal Papua
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian atas nama Presiden, Selasa (5/9) pukul 08.00 WIT akan melantik Dr Muhammad Ridwan Rumasukun, SE, MM sebagai Penjabat Gubernur Papua Bersama sembilan penjabat gubernur di seluruh Indonesia yang berakhir masa jabatannya. Proses gladi bersih berdasarkan informasi yang beredar berlangsung pada Senin (4/9) pukul 14.00 WIB di Kantor Kemendagri, Jalan Madan Merdeka, Jakarta.
Dengan pelantikan Ridwan, Pelaksana Harian Gubernur Papua dan Sekretaris Daerah, sebagai Penjabat Gubernur Papua maka polemik atau pro-kontra, spekulasi, manuver, aspirasi, dan tuntutan seputar siapa yang menjadi “gubernur administrative” selama setahun ke depan (2023-2024), berakhir.
Pasca pelantikan Ridwan sebagai gubernur administratif Papua, ada beberapa agenda krusial dan masalah mendesak yang urgen yang mesti diselesaikan dalam jangka dekat dengan tetap melaksanakan tugas pemerintahan sehari hari serta pelayanan publik dan pembangunan.
Selain menyiapkan Pemilu 2024 yang sudah berada di ambang pintu (pendaftaran Capres dan Cawapres pada Oktober-November) sebagai event nasional yang memiliki makna strategis dalam rangka menentukan arah dan perjalanan bangsa dan negara ini untuk lima tahun ke depan (2024-2029).
Konsolidasi
Dalam pengamatan penulis, selama 10 tahun dalam masa pemerintahan Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal (Alm) perlunya dilakukan konsolidasi internal penataan struktur, organisasi, personalia di kantor Gubernur Papua di Dok II Jayapura.
Hal yang nampak adalah kurangnya disiplin ASN, kepatuhan dan kecintaan para pegawai terhadap pekerjaan hingga penataan struktur, organisasi dan personalia birokrasi pemerintahan di kantor Gubernur, perlu menjadi prioritas oleh penjabat Gubernur.
Hal ini jika dianalogikan bahwa birokrasi pemerintahan seperti sebuah mesin yang secara kontinyu berputar dalam menjalankan fungsi-fungsinya guna menunjang jalannya roda pemerintahan, pelayanan publik dan pemerintahan untuk memacu percepatan pembangunan di Papua demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat menuju kesejahteraan.
Dengan demikian membutuhkan disiplin, kepatuhan serta kesejahteraan ASN dengan sungguh-sungguh, selain itu melaksanakan merit sistem dalam menempatkan dan memposisikan personalia berdasarkan kemampuan dan keahlian seseorang pada jabatan dan eselonisasi yang pass (the right man on the right place) sesuai profesionalisme, integrity, dan kinerjanya.
Kemegahan kantor gubernur yang telah dibangun dan diwariskan oleh Lukas Enembe selaku gubernur, maka di dalam kemegahan kantor itu mesti diisi tenaga-tenaga ASN yang benar-benar disiplin, trampil, profesional, dan berintegritas. Sebab keberhasilan pembangunan Papua ditentukan aparat birokrasi sebagai pelaksana pemerintahan yang jujur, disiplin, profesional, dan tegak lurus ke atas dan sungguh mengabdi rakyat.
Profesionalitas, loyalitas, dan kejujuran serta mengabdi pada negara dan pemerintah serta melayani masyarakat merupakan nilai-nilai dan etos kerja yang sudah pernah dicontohkan dan dipraktikkan di wilayah ini. Pengalaman empiris yang pernah dilakoni para pendahulu bapak bapak kita mestinya memotivasi para ASN kita baik di kantor Gubernur Dok II maupun di seluruh tanah Papua.
Selain konsolidasi dan penataan struktur dan personalia di kantor gubernur, penjabat gubernur juga perlu melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan dua institusi utama otonomi khusus (otsus) yaitu DPRP dan MRP.
Kemudian menuntaskan persoalan MRP yang tinggal pengesahannya oleh Kemendagri hingga pelantikannya. Di samping itu konsolidasi dan komunikasi juga dilakukan dengan institusi-institusi vertikal yang ada di daerah sesuai peran dan tugas penjabat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Memang tampaknya tidak sederhana belum lagi masalah sehari hari mulai dari pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah sosial yang membutuhkan stamina dan tenaga ekstra dari seorang penjabat gubernur dan tim kerjanya terutama ring satu di Dok 2. Belum lagi melakukan interaksi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan kewajiban seperti tokoh adat, agama, perempuan, pemuda, kalangan perguruan tinggi dan aktivis LSM yang semua ini akan menunjang persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu di depan mata.
Prime mover
Satu hal yang tidak dapat diabaikan juga bahwa Papua sebagai provinsi induk mesti menjadi penggerak utama, prime mover untuk provinsi-provinsi lain di tanah Papua. Artinya, sebagai provinsi induk akan menjadi patokan untuk provinsi-provinsi baru hasil pemekaran. Karena provinsi-provinsi atau DOB ini masih berstatus administrative, belum terbentuk pemerintahan definitif hasil pemilihan.
Oleh karena itu, provinsi induk menjadi penggerak sekaligus menjadi pengarah, pembimbing, dan pendamping sejauh dibutuhkan oleh provinsi-provinsi DOB. Kita boleh berbeda wilayah administrasi pemerintahan tetapi mesti dipahami sepenuhnya bahwa wilayah-wilayah administratif itu berada dalam satu kawasan yang sama yaitu di atas tanah Papua.
Maka sesuai amanat Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Papua merupakan satu kesatuan sosial budaya, ekonomi dan memiliki sumber daya yang mestinya digunakan untuk memajukan kepentingan masyarakat Papua sehingga dapat mendekatkan masyarakat kita pada kesejahteraan bersama.
Artinya, ibarat kehidupan bertetangga. Apabila dalam kehidupan sosial rumah tangga jika ada keluarga yang memiliki kelebihan makanan misalnya, sementara tetangga di sebelah berkekurangan maka tentu kita tak dapat menutup mata dan mengisolasi diri dari tetangga yang berkekurangan tersebut. Justru di sinilah kita diuji untuk mesti saling berbagi di antara kita.
Pada tataran yang sama pada level provinsi tentu ada provinsi yang kaya SDA maka jika berlebihan dapat di-sharing kepada provinsi atau wilayah lainnya. Prinsip kebersamaan inilah yang mesti menjadi pegangan dan komitmen kita bersama ke depan.
Mesti disadari sepenuhnya, jangan berharap orang lain yang datang membantu kita. Pemerintah pusat juga memiliki keterbatasan daya dan dana yang tak dapat membuat Papua terus-menerus tergantung pada pusat. Ada wilayah wilayah lain yang membutuhkan perhatian juga dari Pusat.
Dengan momentum otsus di era kedua ini kita mesti berpikir bersama dan bertindak bersama untuk saling mengisi satu sama lainnya. Juga saling menguatkan basis-basis ekonomi dan sosial kita.
Apalagi melihat trend perkembangan perubahan ke depan di mana ekonomi nasional tidak saja fokus pada pertumbuhan ekonomi tapi sudah berubah ke paradigma investasi.
Papua sebagai wilayah yang akan menjadi perebutan investasi dan membanjirnya kapital dan pemodal baik dari nasional maupun global, sehingga hal ini perlu diantisipasi bersama. Selamat bertugas kepada Penjabat Gubernur Papua. Selamat bekerja dan sukses selalu. Tuhan berkati.
