JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Suahasil Nazara, Selasa (20/10) mengatakan, gaji aparatur sipil negara (ASN) belum akan disalurkan lewat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Menurut Suahasil Nazara, untuk saat ini gaji ASN tetap akan disalurkan dengan mekanisme yang sudah ada saat ini. “Akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer seperti sekarang,” ujar Suahasil kepada wartawan di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (20/10).
Pihak Kementerian Koperasi Republik Indonesia sebelumnya mengusulkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu mitra penyaluran pembayaran pemerintah.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, usulan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui koperasi telah diajukan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun, kata Ferry, mekanisme dan waktu pelaksanaannya masih menunggu kejelasan lebih lanjut. Ferry sebelumnya membahas kemungkinan pembayaran gaji pegawai negeri dan uang pensiun melalui koperasi bersama Menteri Keuangan dalam diskusi publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam di Jakarta pada Senin (5/10).
Pembahasan tersebut menjadi awal dari upaya Kementerian Koperasi untuk memperluas peran koperasi dalam layanan pembayaran bagi pegawai negeri dan pensiunan.
Perkembangan terbaru disampaikan Ferry setelah menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jakarta, Rabu (14/10). Menurutnya, usulan pembayaran gaji PNS melalui koperasi telah diajukan kepada Kementerian Keuangan.
Ferry menambahkan, anggaran pembayaran sedang disiapkan. Namun, ia belum merinci nominal, mekanisme penyaluran maupun jadwal pelaksanaannya.
Ferry disebut memastikan rencana penyaluran gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih akan direalisasikan pada tahun ini. “Mulai sekarang kok, mulai diajukan ke Kementerian Keuangan dan akan siap dibayarkan,” ujar Ferry.
Ferry mengatakan, usulan penyaluran gaji PNS melalui koperasi telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Ia juga menyebut anggaran pembayaran tengah disiapkan, meski belum merinci mekanisme dan jadwal pelaksanaannya. (*)
