JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri) Dr Ribka Haluk, S.Sos, MM angkat bicara menyusul statemen Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, SH, MH dalam tayangan video singkat yang beredar luas di Papua dan viral di tengah masyarakat.
“Kepada Wali Kota Jayapura, ini warning terakhir. Tidak boleh lagi melakukan dua hal yakni membuat pernyataan provokatif dan mengusir warga,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan (Puspen) Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Rabu (19/6).
Ribka mengingatkan Wali Kota Jayapura Abisai untuk menjaga kerukunan dan menghindari pernyataan yang bersifat diskriminatif. Ribka mengingatkan hal tersebut menyusul pernyataan Abisai yang dianggap provokatif dan beredar di jagat maya dan menjadi perbincangan hangat berbagai lapisan masyarakat bumi Cenderawasih.
Ribka mengingatkan, salah satu tugas kepala daerah yakni membina masyarakat di wilayahnya tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan. Tugas wali kota maupun wakil wali kota ialah bagaimana menjaga kedamaian dan ketertiban masyarakat, memastikan pelaksanaan pembangunan hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN).
“Harus menjadi seorang leader, pemimpin yang bisa membangun daerah melalui sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur,” kata Ribka, mantan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah.
Ribka juga berharap agar ke depan tidak ada lagi pernyataan provokatif oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota di tanah Papua. Pasalnya, hal itu dapat mengakibatkan konflik yang memecah belah masyarakat.
“Jangan lagi buat statemen yang bersifat provokatif. Tugas kepala daerah ialah membangun daerahnya agar masyarakat dapat hidup tenang dan melakukan aktivitasnya setiap hari,” kata Ribka, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya tahun 2011.
Ribka menjelaskan, pada dasarnya semua warga negara Indonesia (WNI) dapat hidup bebas di mana saja di wilayah Indonesia, termasuk mengenyam pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Regulasi tersebut menegaskan, warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
“Oleh sebab itu, pemerintah harus hadir untuk membina warganya. Mohon ini tidak diulangi lagi statement-statement provokatif yang mengandung SARA,” kata Ribka, Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua tahun 2014.
Ribka mengingatkan, kepala daerah perlu memastikan masyarakat dari berbagai latar belakang hidup damai. Hal ini termasuk warga Papua New Guinea (PNG) di wilayah perbatasan RI–PNG di Kota Jayapura yang tidak boleh diusir secara paksa.
Sebaliknya, hal ini perlu dilaporkan kepada Penjabat Gubernur Papua agar dikoordinasikan dengan dinas teknis terkait. Dengan demikian, pemerintah terkait dapat melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Sebab, kita harus menjaga persahabatan antarnegara. Apalagi, PNG merupakan negara tetangga dari pemerintah Indonesia. Terlebih lagi, saat ini Bapak Presiden Prabowo Subianto sedang membangun persahabatan dengan semua negara,” kata Ribka.
Ribka juga menitip pesan kepada masyarakat di wilayah Pegunungan yang hendak melakukan demonstrasi di Kota Jayapura untuk menahan diri. Ia menghimbau agar persoalan tersebut dapat dibicarakan baik-baik dengan Wali Kota Jayapura.
Media ini sebelumnya memberitakan, Wali Kota Jayapura Abisai menuai kecaman dari warga dan sejumlah elemen menyusul statemen di video yang viral di jagat maya ihwal aksi demo warga diikuti aksi pemalangan jalan yang kerap terjadi di Kota Jayapura.
“Bahwa tidak ada demo, tidak ada palang kota (Jayapura) ini. Karena yang biasa palang dan demo itu bukan orang Port Numbay (nama lain Kota Jayapura), bukan orang pantai (tetapi) orang-orang gunung ini,” ujar Abisai dalam tayangan video berdurasi pendek yang beredar di sejumlah jejaring jagat maya seperti grup WhatsApp maupun Facebook di Jayapura, Papua, Selasa (17/6).
Aksi demo dan palang tersebut, lanjut Abisai, diakui perlu disampaikan agar publik persis bahwa yang buat segala macam persoalan di Kota Jayapura bukan orang-orang Port Numbay. Pihaknya mengatakan, sudah membuat perjanjian agar publik tahu bahwa sepuluh kampung adat di Port Numbay tahu siapa yang demo di Kota Jayapura.
“Siapa yang demo di kota ini (Kota Jayapura) kita (koordinasi dengan) Pak Kapolres, Pak Dandim, semua kita, kita kembalikan (pendemo dan tukang palang jalan di Kota Jayapura) ke kampung masing-masing supaya jangan merusak kota ini,” kata Abisai, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Ketua DPRD Kota Jayapura periode 2019-2024.
Anggota Dewan Gereja Papua (DGP) Pendeta Dorman Wandikbo, S.Th mengingatkan, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo dan politisi perlu belajar dari dua pemimpin kharismatik Papua yaitu Lukas Enembe dan Theys Hiyo Eluay.
“Abisai Rollo dan para politisi Papua lainya perlu belajar dari kedua tokoh kharismatik Bangsa Papua yaitu mendiang Theys Hiyo Eluay dan mendiang Lukas Enembe,” ujar Pendeta Dorman Wandikbo dari Jayapura, Papua, Rabu (18/6).
Dortheys Hiyo Eluay atau Theys H Eluay adalah mantan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) dan salah satu tokoh Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 yang tewas dibunuh setelah diculik. Jasad Theys Eluay ditemukan dalam mobil yang terperosok ke jurang di dekat perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
Sedangkan Lukas Enembe adalah mantan birokrat dan politisi yang meniti karir sebagai Wakil dan Bupati Puncak sebelum akhirnya menjabat Gubernur Papua. Saat menjabat Gubernur Papua periode kedua, karir politik Enembe, politisi Partai Demokrat terhenti akibat tokoh kharismatik kelahiran Tolikara, Papua Pegunungan, meninggal dunia.
“Eluay dan Enembe adalah tokoh pencinta manusia dan alam semesta Papua dan pencinta manusia-manusia lain yang hidup di atas tanah Papua. Eluay dan Enembe adalah tokoh pemersatu yang menjaga kebersamaan antara manusia Papua dan manusia manusia lain di atas tanah Papua,” kata Dorman, mantan Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI).
Selain itu, lanjut Dorman, Theys Eluay dan Lukas Enembe adalah tokoh yang mengutamakan nilai-nilai ketuhanan, adat dan budaya Papua tanpa membedakan antara gunung dan pantai. Eluay dan Enembe adalah tokoh yang mengutamakan kasih, perdamaian, dan menjaga eksistensi kehidupan orang asli Papua di atas tanah Papua.
“Eluay dan Enembe adalah dua tokoh yang mampu melawan setiap sistem penguasa yang mencoba menghancurkan integritas, jati diri, dan harga diri orang Papua di atas tanah Papua. Eluay dan Enembe harus menjadi teladan bagi semua politisi politisi di atas tanah Papua demi keselamatan dan persatuan rakyat Papua antara pantai dan gunung. Kita tetap satu,” ujar Dorman. (*)
