JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otonomi Khusus Papua, Senin (16/3) melakukan pertemuan strategis dengan jajaran direksi PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dipimpin Presiden Direktur Tony Wenas di Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut hadiri Ketua Komite Eksekutif Papua Dr Velix Vernando Wanggai, MPA bersama anggota masing-masing Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw, M.Si; Letjen TNI (Purn) Ali Hamdan Bogra; Letjen TNI (Purn) Ignatius Yogo Triyono; John Gluba Gebze; Ari Sihasale; dan Yanni serta sejumlah staf terkait.
Menurut Velix Wanggai, pertemuan tersebut membahas sinergi pembangunan jangka panjang di Papua, termasuk penyelarasan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041.
Pertemuan tersebut, lanjut Velix, juga membahas rencana jangka panjang PT Freeport Indonesia hingga tahun 2041 bahkan 2061. Velix menyebut, pertemuan itu menjadi langkah awal membangun kerja sama, kolaborasi strategis antara Komite Eksekutif Papua dan PTFI sebagai mitra pembangunan di wilayah Papua.
“Pertemuan ini membahas grand design pembangunan Papua ke depan, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Velix Wanggai melalui keterangan tertulis yang diperoleh di Jakarta, Selasa (17/3).
Dalam sektor pendidikan, dibahas Program Papua Cerdas yang mencakup pengembangan sekolah sepanjang hari (full day school), pembangunan sekolah berasrama (boarding school) hingga rencana pembangunan perguruan tinggi bertaraf internasional.
Sementara di sektor kesehatan, diakui Velix, kedua pihak membahas penguatan layanan di wilayah terpencil, termasuk pembangunan puskesmas serta rencana pembangunan dua rumah sakit guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Papua.
Selain itu, agenda Papua Produktif juga menjadi fokus pembahasan, terutama terkait penguatan peran masyarakat asli Papua dalam kegiatan investasi, pengembangan kawasan ekonomi serta keterlibatan dalam rantai pasok bisnis PTFI.
Sebagai tindak lanjut, Komite Eksekutif Papua dan PTFI berencana menyusun nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang mencakup peta jalan (roadmap) kolaborasi periode 2026–2029 serta indikasi program strategis jangka panjang hingga tahun 2041.
“Ke depan harus ada cara baru dalam investasi di Papua, dengan mengutamakan orang asli Papua serta pemerintah daerah,” kata Velix, putra asli Papua dan mantan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan.
Waterpauw menambahkan, diskusi bersama Direksi PT Freeport Indonesia berlangsung konstruktif dan mencakup berbagai isu strategis, termasuk potensi pemanfaatan material sisa tambang (tailing) yang dinilai masih memiliki nilai ekonomi.
“Dari sisi investasi, ada potensi yang bisa kita dorong, termasuk pengelolaan sisa hasil tambang yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut,” ujar Waterpauw, mantan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Waterpauw, mantan Penjabat Gubernur Papua Barat juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan melalui konsep sekolah berasrama guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan di wilayah operasional PT Freeport Indonesia agar aktivitas perusahaan dapat berjalan optimal.
“Kami berharap semua pihak dapat membantu menjaga keamanan, sehingga aktivitas perusahaan berjalan baik dan tidak terganggu,” ujar Waterpauw, mantan Kapolda Papua.
Menurutnya, Freeport Indonesia memiliki kontribusi besar bagi negara dan daerah, sehingga keberlanjutan operasionalnya perlu didukung dengan kondisi yang aman dan kondusif.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan arah kebijakan jangka panjang guna mendukung keberlanjutan investasi dan pembangunan di Papua.
Anggota Komite Eksekutif Papua Ali Hamdan Bogra menyoroti pentingnya penguatan sektor kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia asli Papua.
Ali Bogra mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan program pemberdayaan bagi anak-anak asli Papua agar dipersiapkan menjadi tenaga kesehatan di masa depan.
“Kami mendorong agar anak-anak asli Papua mendapatkan kesempatan untuk dididik menjadi tenaga kesehatan dan juga tenaga guru, sehingga ke depan mereka bisa kembali mengabdi di daerah masing-masing,” ujar Ali Bogra. (*)
