JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA, Selasa (19/5) pukul 19.00 WIB tampil bersama sejumlah nara sumber dalam acara talkshow “Rakyat Bersuara” iNews TV bertajuk Ada Apa di Balik Film “Pesta Babi”.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale. Pasca peluncuran, film tersebut menimbulkan pro-kontra namun menjadi tontotan tak hanya dalam negeri tetapi luar negeri. Di sejumlah wilayah, nobar film itu sempat pula dibubarkan aparat keamanan.
Selain Velix, tampil juga Kepala Pusat Penerangan TNI 2010-2014 Laksda TNI (Purn) Iskandar Sitopul, Ketua Gerakan Cinta Prabowo H. Kurniawan, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, pakar komunikasi politik Prof Dr Effendi Gazali, aktivis perempuan dan kemanusiaan Prof Dr Siti Musdah Mulia, dan akademisi sekaligus pengamat politik Emrus Sihombing. Talkshow dipandu jurnalis iNews TV Ayaa Nufus.
Menurut Velix, bila menonton film Pesta Babi tentu ditelaah dari banyak aspek, mulai dari judul, angle cerita, narasi, hingga substansi dari film dokumenter itu. Namun, bagi pemerintah film tersebut adalah sebuah karya jurnalistik yang tentu juga dihargai dengan content dan narasi yang dibangun.
“Namun, tentu kita juga melihat bahwa setiap karya jurnalistik harus melihat setting sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Baik dalam konteks Papua, keberagaman suku dan agama. Tapi ini juga bisa juga melihat dari konstruksi sosial untuk memberikan kritikan terhadap pemerintah,” ujar Velix.
Dari pandangan pemerintah khususnya Menko Hukum telah mengatakan bahwa film tersebut merupakan karya jurnalistik yang bisa dihormati, bagaimana bisa menjadi kritik sosial dalam mencermati setiap langkah kebijakan pemerintah saat ini maupun ke depan.
“Namun, dari sisi kami banyak juga yang bisa dikiritisi dari sisi narasinya yang membawa cerita tentang event-event kultural seperti pesta babi yang merupakan event kultural yang dilakukan oleh satu suku di kawasan perbatasan Indonesia dan PNG di Waropko, yang dihuni masyarakat di Papua Selatan maupun Papua Pegunungan,” ujar Velix, mantan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan.
Jadi, dalam pesta kultural itu ada kebersamaan, dimensi sosial, kesetaraan antara suku yang menjaga lingkungan. Artinya, ini menjelaskan bagaimana pola masyarakat adar bisa menjaga lingkungan dan dihargai pula suku lain. Namun juga di sini ada makna transedental, ada hubungan antara masyarakat yang menyuguhkan pula acara yang “mistis”, transedental untuk menghargai leluhurnya.
“Ini tidak tergambar dalam cerita film ini. Ada lima segmen yang ceritanya berbeda-beda. Jadi, kita bisa menyoroti, memetakan mana yang menjadi fakta yang harus kita lihat sebagai sebuah masukan bagi pemerintah dalam semua konteks baik ekonomi, kerangka politik, hubungan kebangsaan, cara pendekatan sosial humanis yang harus kita lihat kembali. Tapi, kita juga mesti melihat ada agenda besar negara untuk langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua,” ujar Velix.
Velix menambahkan, film Pesta Babi ini dapat dilihat sebagai sebuah kritikan bagi pemerintah, baik pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, termasuk pihak private company, bagaimana cara pendekatan kultural terhadap pembangunan di Papua.
“Namun, perlu kami tegaskan di sini bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintah mengutamakan cara pendekatan budaya masyarakat dalam konteks percepatan pembangunan. Saat ini ada enam provinsi di tanah Papua. Kita membagi kebijakan percepatan pembangunan yang kita sebut sebagai spasial kultural, pendekatan kewilayahan,” katanya.
Misalnya, Papua Selatan wilayah adat Anim-Ha. Jadi, ada tujuh wilayah adat yang diakomodir dalam kebijakan struktural enam provinsi di tanah Papua. Kemudian, saat ini Presiden Peraturan (Perpres) Nomor 107 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029.
Perpres ini diterbitkan untuk memastikan pembangunan di wilayah Papua berjalan terarah, merata, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat dengan menyepakati berbagai program prioritas.
“Basis Perpres itu adalah pendekatan kultural, apakah ekonomi, sosial, sekolah-sekolah berpola asrama hingga investasi berbasis kawasan, pendekatan etnosentris di dalam penerapan pembangunan. Jadi, kami pikir itu sebuah langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberikan penataan atau mungkin koreksi terhadap pendekatan yang ada,” ujar Velix.
Oleh karena film tersebut merupakan karya jurnalistik yang memiliki satu perspektif dari sutradara Dandhy, kata Velix, mungkin dari pilihan diksi dan narasi, angle hingga sumber yang diwawancara tetapi tidak ada segmen dari sisi pemerintah. Meski dalam film tersebut ada dua screen yang menjelaskan rapat kabinet tentang Papua yang juga muncul dalam segmen film itu.
“Namun, kami piker mesti diberi ruang dalam film itu agar kami bisa menjelaskan arah kebijakan pemerintah hari ini untuk menjadi sebuah proses pembelajaran masa lalu tetapi juga proses pembelajaran pada 2029 hingga ke depan. Ada fakta yang dijelaskan dalam film itu tetapi fakta itu juga bisa dikritisi,” kata Velix.
Ray Rangkuti mengatakan film Pesta Babi tersebut bisa dikritisi bila ada yang dilihat dalam film tersebut tidak objektif. Bukan mengatakan bahwa film tersebut berbahaya, mengancam, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut sudah terjadi sejak era Orde Baru.
“Penjelasan Pak Velix bagus, enak dengarnya. Langkah pembubaran nobar (film Pesta Babi) di Ternate itu dasarnya apa? Pernyataan Yusril (Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra) bagus untuk menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat,” kata Ray Rangkuti.
Ray menambahkan, kalau kita mau maju pro-kontra yang disuburkan. Bukan ancaman begini, begono. Demokrasi dibutuhkan supaya antara ide dengan ide dibenturkan. Tetapi, yang ngga boleh itu pake senjata. (*)
