WAMENA, ODIYAIWUU.com — Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dr Ribka Haluk, S.Sos, MM mewakili pemerintah pusat, Sabtu (16/5) berada di Wamena pasca konflik dua kelompok massa sesama orang asli Papua meletus di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (15/5).
Wakil Mendagri Ribka Haluk menegaskan, pemerintah pusat hadir secara penuh guna memastikan konflik di Wamena diselesaikan secara menyeluruh, terukur, dan tetap mengedepankan pemulihan masyarakat hingga kondisi benar-benar kondusif.
Tokoh masyarakat Papua Pegunungan Paskalis Kossay mengatakan, pihaknya mengapresiasi kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mewakili pemerintah pusat membantu pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait menangani konflik dua kelompok massa sesama orang asli Papua secara komprehensif.
“Kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri Ibu Ribka Haluk di Wamena (Sabtu, 16/5) memberikan secercah harapan proses penyelesaian antara pihak-pihak terkait,” ujar Paskalis Kossay di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Minggu (17/5).
Kehadiran langsung Ribka Haluk diakui Paskalis juga langsung memimpin rapat bersama pemerintah daerah, Forkompinda, dan para pihak guna membantu memulihkan suasana bati kelompok-kelompok terkait konflik. Pengalaman Ribka sebagai ASN di Jayawijaya juga menjadi modal dalam proses penyelesaian konflik.
“Kehadiran Ibu Ribka di Wamena merupakan bentuk atensi pemerintah pusat. Bahwa pemerintah pusat hadir bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan para pihak bergandengan tangan menjaga suasana kedamaian tetap tercipta di kota Wamena khususnya dan Jayawijaya umumnya,” kata Paskalis, mantan anggota DPR RI.
Paskalis juga mengapresiasi Ribka Haluk mewakili pemerintah pusat segera tiba di Wamena kemudian bersama pemerintah daerah dan stakeholder mampu mempertemukan pemimpin masyarakat di daerah Papua Pegunungan untuk menyelesaikan konflik yang tertuang dalam enam poin kesepakatan di Kantor Bupati Jayawijaya, Papua Pegunungan.
“Kita semua berdoa dan berharap agar sesama saudara di atas honai besar Papua yang terlibat konflik menerima keputusan ini dan pemerintah provinsi maupun pemerintah di delapan kabupaten melaksanakan kesepakatan yang telah diambil,” kata Paskalis.
Paskalis juga mengingatkan agar masyarakat membantu pemerintah mencegah pihak-pihak lain yang mungkin memanfaatkan kondisi konflik perang suku ini untuk kepentingan atau tujuan tertentu. mereka sebaiknya segera ditinggalkan.
“Kalau ada pihak-pihak yang berniat memanfaatkan konflik antar masyarakat orang asli Papua, kita ajak mereka berpikir jernih. Kita semua punya tanggung jawab membangun kedamaian di tengah masyarakat sesuai kapasitas masing-masing. Kita sama-sama ciptakan Papua Pegunungan tanah damai,” ujar Paskalis, mantan anggota Komisi Intelijen DPR RI.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Sabtu (16/5) memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan bersama Gubernur Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, Wamena, Papua Pegunungan.
“Saya atas nama Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintah pusat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan yang telah melakukan upaya-upaya penyelamatan,” ujar Ribka di Wamena, Jayawijaya, Sabtu (16/5).
Ribka, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayawijaya tahun 2011, mengapresiasi masyarakat Wamena secara khusus yang bergerak cepat membantu warga terdampak dan menjaga situasi tetap kondusif saat konflik terjadi.
“Pertama, kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian langsung ada pergerakan cepat dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menenangkan di antara mereka,” kata Riba, Penjabat Gubernur Papua Tengah tahun 2022-2024.
Dalam arahannya, Ribka juga meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera melakukan pendampingan, pendataan serta koordinasi dengan delapan kabupaten di Papua Pegunungan guna menghitung kebutuhan penanganan dan dukungan bagi warga terdampak.
Menurut Ribka, Kepala Sub Dinas Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Jayawijaya tahun 2001, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, APBD provinsi, maupun dukungan Pemerintah Pusat.
“Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” ujar Ribka, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Jayawijaya tahun 2004.
Ribka juga menegaskan, seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan telah sepakat menghentikan konflik dan fokus pada proses pemulihan masyarakat.
“Kami sudah menyatakan bahwa konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak,” kata Ribka, Penjabat Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2021.
Ribka juga memastikan pemerintah pusat akan terus mendampingi proses pemulihan hingga situasi benar-benar stabil. “Saya akan ada di sini. Saya sudah ditugaskan oleh Bapak Menteri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah sampai dengan kondisi pulih,” katanya.
Selain langkah tanggap darurat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penanganan konflik di delapan kabupaten di Papua Pegunungan agar penanganan memiliki dasar hukum yang jelas dan terukur.
“Kesediaan ibu Wakil Mendagri dalam penanganan konflik perang suku akan diatur melalui Perdasi dan Perdasus itu sangat strategis dan mendasar. Karena itu kita harapkan segera dibentuk tim penyusun dengan melibatkan peran dari akademisi dari Uncen atau perguruan tinggi lain yang ada di Papua dan stakeholder lainnya untuk menyusun draft Rancangan Perdasi atau Perdasus dimaksud,” ujar Paskalis.
Usai rapat koordinasi, Ribka bersama Gubernur Papua Pegunungan dan jajaran pemerintah daerah meninjau rumah warga yang terbakar, rumah sakit, serta lokasi pengungsian guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Pemerintah juga menyiapkan pemulangan pengungsi secara bertahap setelah situasi keamanan dinyatakan kondusif. “Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan secara baik,” ujar Ribka. (*)
