Oleh Kasdin Sihotang
Dosen Filsafat Moral di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta; Sekretaris Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia
AURA kepemimpinan khususnya dalam bidang politik di republik ini sedang tidak baik-baik saja. Situasi ini tercermin dari bagaimana para pemimpin merespon kondisi yang menimpa masyarakat.
Terhadap situasi yang sulit, lebih-lebih keterpurukan nilai rupiah di mata dolar, pemimpin justru menyuguhi masyarakat dengan pernyataan yang bertentangan dengan akal sehat, apalagi logika ekonomi sederhana, serta mematahkan semangat berkarya. Ini menunjukkan minusnya sikap bijak dan empatik sang pemimpin.
Apa dampak dari situasi demikian? Merujuk Chris Lewis dan Inez Robinson Odom dalam The Silent Rebellion Becoming a Modern Leader (2024), satu hal yang paling jelas, munculnya jiwa “pemberontak” di ruang publik.
Chris dan Inez mengafirmasi bahwa pemimpin yang kurang mencerminkan harapan masyarakat akan melahirkan perlawanan dan perlawanan itu bisa terjadi secara tersembunyi atau halus, bisa juga secara terang-terangan.
Ragam Bentuk
Bila kita mencermati faktisitas kehidupan berbangsa dan bernegara belakangan ini, itulah yang hadir dalam obrolan sehari-hari masyarakat di ruang publik, apalagi di media sosial. Menurut hemat penulis, sekurang-kurangnya ada tiga wilayah yang dijadikan sebagai ekspressi pemberontakan itu.
Pertama, melalui penggunaan poster-poster dengan kata-kata bernada konotatif, sebagaimana juga kebanyakan pejabat menggunakannya demi membela kekuasaan dan kepentingan pribdi atau melindungi kaum kapitalis/investor. Kita menyaksikan itu bertebaran di media sosial entah berupa hasil garapan artificial intelligence ataupun karya asli.
Kedua, melalui karya seni seperti film dan lagu yang tujuan dan isinya mengingatkan pemerintah akan kebijakannya. Kita menyaksikan itu secara nyata melalui Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang menyita perhatian banyak kalangan belakangan ini.
Hal lain adal melalui sejumlah lagu yang viral di media sosial seperti “Halo Gubernur Anda Dimana” ciptaan musisi lokal Amin Wahyudi Harahap; Pesta Para Babi Pembangunan yang diciptakan dan dinyanyikan oleh musisi hip-hop Pari Kesit; Diblokir Menteri” (atau “Aku Diblokir Menteri”) ciptaan Amin Wahyudi Harahap; lagu Bapa Aing” (atau “KDM Bapak Aing”, yang diciptakan oleh Ronny Gadhuh. Semua lagu ini berisikan kritik pedas kepada penguasa sekaligus representasi curahan jiwa masyarakat.
Ragam kreasi kritik sosial di atas sebenarnya mengisyaratkan betapa tidak hadirnya pemimpin yang memberi kesejukan bagi masyarakat, entah melalui kebijakan yang tidak menyentuh langsung dan kebutuhan rakyat yang paling nyata, entah ucapan para pemimpin yang tidak rasional dan kurang mencerminkan kualitas kepemimpinan harapan rakyat di ruang publik.
Karakter Ideal
Ki Hajar Dewantara sesungguhnya telah mengguratkan fungsi ideal seorang pemimpin di tiga posisi, yakni “Ing ngarsa sung tulada (Artinya: Di depan memberi teladan), Ing madya mangun karsa (di tengah membangun/memberikan semangat), Tut wuri handayani”, (di belakang memberi dorongan).
Gagasan Ki Hajar Dewantara, diperjelas oleh pemikiran Chris dan Inez sebagaimana diperlihatkan dalam bukunya yang disebutkan di atas, bahwa seorang pemimpin seharusnya menunjukkan sikap bijak dan empatik yang ditandai dengan sejumlah pola pikir berikut.
Pertama, memiliki kesadaran sendiri tentang apa yang diomongkannya (self awarness about spoken). Secara lain dapat dikatakan seorang pemimpin sebelum berbicara di ruang publik memikirkan lebih dulu makna omongannya, lebih-lebih efek psikologis maupun sosialnya bagi masyarakat. Orang tua jaman dulu mengatakan,” sebelum bicara, pikir dulu, jangan bicara dulu baru mikir”.
Apa yang ditegaskan oleh Chris dan Inez mempertegas apa yang pernah ditegaskan oleh Aristoteles dalam Nicomachean Ethics (2020) tentang keunggulan dalam hidup, yakni bersikap bijaksana atau berkeutamaan. Keutamaan itu menyangkut dua hal, yakni keutamaan dalam berpikir, dan keutamaan dalam bertindak.
Keutamaan dalam berpikir sama dengan ungkapan para orang tua bahwa “sebelum bicara, pikir dulu”. Sedangkan keutamaan moral berarti membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta bertindak bijaksana.
Nampaknya apa yang ditekankan oleh Aristoteles di atas agak hampa di kalangan sejumlah pemimpin di republik ini. Bagaimanapun, omongan pemimpin bagi rakyat itu penting, apalagi itu berasal dari yang berkuasa. Justru karena posisi itulah apa yang dikatakan oleh Chris dan Aristoteles, harus diperhatikan oleh pejabat publik ketika berkomunikasi di ruang publik.
Kedua, menjalankan apa yang diomongkan (thougt into action). Artinya, seorang pemimpin seyogianya tidak hanya bisa beromong-omong yang meninabobokkan rakyat dalam situasinya, tetapi lebih-lebih menindaklanjuti apa yang dikatakan entah dalam skala kecil ataupun skala besar.
Ini sejalan dengan gagasan Steven R Covey dan Rebecca Merril dalam bukunya, The SPEED of Trust: The One Thing that Changes Everything (2006), bahwa seorang pemimpin harus menunjukkan sikap kongruen, artinya menjalankan apa yang diomongkan. Bahkan menurut Covey, ini justru indikator integritas seorang pemimpin.
Ketiga, pemimpin perlu bertindak secara cepat dan tanggap (to act and to overcome the problems quickly). Ini tentu mengisyaratkan apa yang dikatakan oleh Helen Riess MD dalam bukunya, The Empathy Effect: Rahasia Membangun Hubungan yang Lebih Dalam dan Penuh Makna (2024), tentang empati yang mumpuni dalam sanubari pemimpin.
Helen Riess mengatakan empati tergambar dalam dua hal penting, yakni sikap peduli terhadap situasi yang dialami oleh seseorang, dan melakukan suatu tindakan konkrit yang mengeluarkan orang yang mengalami kesulitan dari situasinya. Empati seorang pemimpin tergambar dari kepekaan terhadap situasi rakyat, dan lebih-lebih melakukan sesuatu yang nyata untuk mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat.
Keempat, pemimpin harus menunjukkan standar berpikir kritis, yakni konstrain pendidikan akademik atau standar logis berpikir kritis (logical standard). Ini terkait dengan butir yang pertama. Kontrain pendidikan akademik berintikan kecermatan dan kecerdasan serta hubungan logis dalam pernyataan yang diucapkan di ruang publik.
Artinya, pemimpin yang diharapkan oleh rakyat adalah dia yang cerdas dan cermat yang tergambar dalam pernyataannya yang logis dan terstruktur. Bukan sebaliknya memperlihatkan kekonyolan dengan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Ketelitian adalah sikap yang memperkuat konstrain pendidikan akademik itu.
Plato, filsuf klasik Yunani, sejak lama sudah mewanti-wanti bahwa salah satu kualitas penting bagi seorang pemimpin ialah bahwa ia memiliki kemampuan berpikir yang jernih, selain berkeutamaan seperti digagaskan oleh Aristoteles.
Dalam bukunya, The Republic (1996), Plato menempatkan dua kemampuan ini sebagai pembeda dengan dua bidang lain yang terlibat dalam bidang politik, yakni penjaga keamanan dan penghasil alias pebisnis.
Menurut Plato, jika pebisnis dikuasai oleh keinginan, dan keamanan didasari oleh kekuatan otot dan keberanian, maka pemimpin dikuasai oleh daya nalar (akal budi) dan kebijaksanaan.
Mengapa ini penting? Karena menurut Plato pemimpin memiliki peran penting bagi masyarakat (polis). Kehidupan polis akan terjaga dengan baik kalau pemimpin menunjukkan dua kemampuan itu. Dua kemampuan itu menjadi titik pijak keberhasilan pemimpin politik, bukan naluri atau keinginannya, apalagi sikap ngotot.
Kelima, pemimpin perlu memiliki jiwa persuasi, bukan sikap menekan atau rasionalisasi untuk menutupi kelemahannya. Sebaliknya seorang pemimpin yang hebat adalah dia yang mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat, yang disebutkan oleh Lewis dan Inez dengan istilah high persuasive power.
Peduli Situasi Rakyat
Rakyat tidak mengharapkan sifat pemimpin yang bertindak seolah-olah menjadi terapis, berperan sebagai hakim, sebagai pengundang rapat semata, dan pembuat titik kesalahan, lebih-lebih hanya omong, tapi tidak bertindak apa-apa.
Sebaliknya, rakyat mengingingkan pemimpin yang mengubah, menyatakan harapan rakyat (more into wellbeing), lebih-lebih menunjukkan sikap bijaksana dan menerima masukan dari rakyatnya. Sikap seperti ini justru menjadi dasar bagi kemajuan masyarakat.
Karena itulah Lewis dan Inez dengan tepat menuliskan, We need better in government, in business, in medicine, in education and our third sector of charities, social enterprises and voluntary group. The past is a source of knowledge, and the future is a source of hope, love the past implies faith in the future.
Intinya, pemerintahan yang lebih baik demi terciptanya kesehatan yang baik, pendidikan yang bermutu dan kehidupan sosial yang terjamin tergantung pada kualitas pemimpin. Belajar dari masa lalu yang buruk untuk menatap masa depan yang baik adalah hal yang penting bagi seorang pemimpin.
Sekali lagi realitas itulah yang hampir pudar belakangan ini. Nampaknya rakyat mencari cara sendiri untuk mengungkapkan kekecewaannya, termasuk melalui karya-karya sublimatif seperti dalam karya seni.
Di balik itu sesungguhnya masyarakat menunjukkan proyeksi jiwanya yang merindukan sosok pemimpin yang menjadi tumpuan harapan mereka, yang peduli tentang situasinya, yang tidak banyak omong tetapi berbuat sesuatu yang nyata bagi mereka, dan lebih-lebih yang berempati kepada mereka.
Itulah sebabnya mengapa bukan hanya rakyat Jawa Barat dan Rakyat Sulawesi Utara kagum dan salut pada dua pemimpin daerah, yakni Kang Dedi Mulyadi-(KDM), Gubernur Jawa Barat dan Sherly Tjoanda (ST), Gubernur Maluku Utara.
Kedua pemimpin daerah ini hadir menjadi “pemberontak” di tengah pemimpin yang secara umum apatis, lelet, lamban, sibuk berhetorika, dan lebih menikmati frekuensi rapat-rapat daripada bertindak langsung.
KDM dan ST adalah dua sosok pemimpin yang bercirikan apa yang dikatakan oleh Lewis dan Robinson, yakni the silent rebellion, pemberontak yang senyap bagi sejumlah pemimpin yang tidak dekat dan tidak peduli pada rakyatnya, tetapi bagi rakyat mereka adalah malaikat penyelamat dan pemberi harapan akan masa depan. Keduanya adalah representasi pemimpin bijak, cerdas, dan empatik.
