WAENA, ODIYAIWUU.com — Sejumlah pembicara dari beragam latar belakang, Jumat (22/5) mulai pukul 08.00-16.00 WIT akan tampil sebagai pembicara dalam diskusi acara Nobar Akbar dan Rilis Film Pesta Babi: Kolonialisme Kita di Aula Gereja Katolik Kristus Terang Dunia, Waena II, Keuskupan Jayapura, Papua.
Para pembicara dimaksud yaitu tokoh masyarakat Papua Thaha al Hamid, aktivis Suara Perempuan Papua Bersatu Vero Huby, aktivis Lingkar Study Revolusioner Jefri Wenda, dan Sekretaris Departemen Pelayanan Kasih dan Keadilan Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua Pendeta Leonora Balubun.
Kemudian, Koordinator Pastor Pribumi Papua dan imam Keuskupan Jayapura RD Alberto John K Bunay Pr, aktivis Suara Awam Katolik Regio Papua Stenlhy Dambujai, tokoh masyarakat Suku Yei Vincent Kwipalo, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua-Merauke Johnny Teddy Wakum, dan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komarudin.
Selain itu, tiga sosok penting di balik sukses Film Dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yakni produser Victor Mambor serta sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale. Dua produser akan tampil secara virtual.
“(Kami) mengundang seluruh masyarakat Papua yang ada di Jayapura, Entrop, Abepura, Waena, dan Sentani untuk turut hadir dalam peluncuran (launching) akbar Film Dokumenter Pesta Babi,” demikian bunyi undangan panitia yang menyebar di jejaring jagat maya di Jayapura, Papua, Kamis (21/5).
Film tersebut disebut mengungkap fakta perampasan tanah adat, operasi militer serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terus terjadi di tanah Papua.
Film tersebut menjadi suara perlawanan masyarakat adat Papua yang mempertahankan tanah, hutan, dan ruang hidupnya dari proyek-proyek besar pemerintah Indonesia yang merampas ruang hidup mereka dengan dalil Proyeks Strategis Nasional (PSN).
“Mari hadir dalam acara Launching dan Nonton Bareng (Nobar) serta Diskusi Film Pesta Babi sebagai ruang belajar bersama, membangun kesadaran kritis, dan memperkuat solidaritas untuk menolak dan melawan perampasan tanah adat,” kata panitia penyelenggara.
Aktivis pendidikan dan pemerhati Papua Samuel Tabuni sebelumnya menyebut, Pesta Babi merupakan film dokumenter berisi kritik sosial yang tajam. Film itu merupakan bentuk koreksi nasional terhadap cara pemerintah dan masyarakat memperlakukan Papua dalam proses pembangunan.
“Mungkin istilahnya bisa diperdebatkan dan framing-nya tidak sempurna. Tetapi inti dari film tersebut tetap penting menyangkut konflik tanah dan sumber daya alam, hak masyarakat adat, dinamika relasi kekuasaan serta suara orang Papua yang selama ini sering terabaikan dan tidak didengar,” ujar Samuel Tabuni di Jayapura, Papua, Kamis (14/5).
Menurut Samuel, tokoh muda tanah Papua dan Master jebolan The Henrew University of Jerusalem, Israel, publik terlalu sibuk memperdebatkan terminologi ‘Pesta Babi’ sehingga abai pada persoalan yang lebih besar dan mendesak: yakni konflik agraria.
“Konflik agraria melibatkan klaim tanah dan hak atas sumber daya alam, ketimpangan kuasa yang memperlihatkan ketidakadilan struktural serta perasaan kehilangan identitas dan budaya masyarakat adat,” kata Samuel.
Selain itu, lanjut Samuel, ada juga aspek militerisme dan tekanan dari aparat keamanan yang semakin memperkeruh situasi. Kecemasan masyarakat Papua yang mendalam tidak akan hilang hanya karena masyarakat tidak menyukai film dokumenter itu.
“Biarkan film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita bersuara bagi rakyat Papua di dunia, mencari jalannya sendiri,” ujar Samuel lebih lanjut.
Sedangkan antropolog dan sutradara Film Pesta Babi Cyprianus Jehan Paju Dale, Ph.D, mengaku, saat ini banyak pihak berusaha mencegah agar film tersebut tidak ditonton masyarakat. Banyak pula yang tidak suka agar apa yang sedang terjadi di Papua diketahui oleh dunia luar, masyarakat luas.
“Barangkali sumber keberatan atas film ini karena di dalamnya kami memakai istilah kolonialisme pada judul dan seluruh kerangka analisis yang dirajut dalam keseluruhan cerita di dalam film,” ujar Cypri melalui tayangan video singkat yang diperoleh di Jakarta, Kamis (14/5).
Menurut Cypri, terkait hal tersebut ia menyampaikan dua hal. Pertama, Pesta Babi merupakan sebuah film yang berbasis penelitian sejarah dan antropologi. Selain tentu saja investigasi jurnalistik dan analisis kebijakan.
“Istilah kolonialisme dipakai karena ada kebutuhan suatu kerangka analisis untuk memahami situasi Papua secara mendalam dan menyeluruh,” kata Cypri, peneliti Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Kyoto University, Jepang.
Selama ini banyak istilah dipakai seperti konflik, pelanggaran HAM dan kurangnya pembangunan, deforestasi atau militerisme. Namun, kata Cypri, semua itu tidak memadai untuk merangkum secara utuh dan sistematis tentang apa yang terjadi di Papua.
“Kolonialisme sebagai sebuah kerangka berpikir atau kerangka analisis berhasil merangkum semua masalah itu dan menjelaskan bahwa semuanya terkait satu sama lain dalam sesuatu yang bersifat sistemik, yang sudah berlangsung lama dan tidak bisa ada solusinya kalau hanya diselesaikan dengan menyelesaikan salah satu dari aneka persoalan itu,” ujar Cypri.
Namun, ujar Cypri, yang lebih penting adalah kolonialisme atau penjajahan adalah kerangka berpikir, kerangka analisis yang sudah lama dipakai oleh orang Papua sendiri dalam merumuskan pengalaman interaksi mereka dengan Indonesia dan bangsa-bangsa lain.
Kedua, film Pesta Babi mungkin mengganggu kita semua, tidak saja pemerintah dan aparat militer tetapi mungkin juga mengganggu bagi kita yang merasa sebagai warga yang baik, kritis, dan bersolidaritas terhadap orang Papua.
Mengapa demikian, ujar Cypri, karena film ini membuat kita semua harus menjawab pertanyaan: apakah Indonesia melakukan penjajahan di Papua? Pertanyaan itu sederhana namun sulit dijawab.
“Kami merasa sudah saatnya pertanyaan ini didiskusikan secara jujur dan terbuka dan di ujungnya Konstitusi, UUD 1945 sudah menunggu. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” ujar Cypri.
Sementara Dandhy buka suara ihwal tujuan yang hendak dicapai dari produksi Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. “Biar orang tahu saja apa yang terjadi di Papua,” ujar Dandhy Dwi Laksono.
Pria yang ikut menggarap Film Dirty Vote I dan Dirty Vote II, mencatat, setidaknya tiga persoalan besar saat ini terjadi di Papua, tetapi jarang menjadi berita arus utama. Tiga persoalan dimaksud yaitu konflik bersenjata setiap saat, arus pengungsi hingga seratus ribu orang, dan deforestasi besar-besaran.
“Tiga barang sebesar itu nggak ada di algoritma medsos (media sosial) kita. Menurutku ada sesuatu yang yang gawat banget-lah dengan cara kita bermedia,” kata Dandhy lebih lanjut. (*)
