JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob, S.Sos, MM, Senin (13/4) mengikuti Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke-II Tahun 2026 di Meeting Room Candi Prambanan, Grand Sahid Hotel Jaya, Jakarta.
Kehadiran Bupati John Rettob dalam forum strategis tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah yang dinilai belum berimbang.
Rapat APKASI kali ini mengangkat tema utama Krisis Money Management Keuangan Daerah yang Tidak Berimbang antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam forum tersebut, para kepala daerah bersama-sama merumuskan langkah strategis guna menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah.
“Dewan pengurus APKASI juga berkonsolidasi untuk membahas berbagai persoalan krusial daerah, khususnya terkait hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Bupati John Rettob di Jakarta, Selasa (14/4).
Dalam forum tersebut lanjutnya para kepala daerah juga menyoroti ketimpangan pengelolaan keuangan yang dinilai masih belum proporsional, terutama dalam skema transfer keuangan daerah (TKD) serta beban belanja daerah yang semakin meningkat.
Hal itu penting mengingat berdasar data APKASI menunjukkan sejumlah persoalan utama yang dihadapi daerah meliputi keterbatasan fiskal, tingginya beban belanja pegawai termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga belum optimalnya distribusi dana dari pusat ke daerah.
“Wacana kebijakan pengurangan transfer anggaran ke daerah juga menjadi kekhawatiran, karena berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga program pengentasan kemiskinan di daerah,” kata John, mantan birokrat yang mengabdi kurang lebih 25 tahun di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Forum APKASI ini dinilai strategis sebagai wadah menyatukan aspirasi pemerintah kabupaten agar dapat diperjuangkan secara kolektif kepada pemerintah pusat.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan berhasil melahirkan rekomendasi kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan fiskal serta memperkuat otonomi daerah.
Sementara Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menegaskan kondisi fiskal yang menantang harus menjadi momentum bagi daerah untuk menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola kewenangan secara efektif.
“Kondisi fiskal yang menantang justru menjadi momentum bagi daerah untuk membuktikan bahwa kami adalah mitra yang dapat dipercaya dalam mengelola kewenangan. Kita harus terus mencari jalur alternatif pembiayaan pembangunan agar kualitas pelayanan publik tidak sedikit pun berkurang,” ujar Bursah.
APKASI juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang hangat dan solutif antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dinilai krusial agar kebijakan nasional dapat berjalan seiring dengan kebutuhan di lapangan.
Bursah lebih jauh mengatakan, pihaknya ingin membawa suara daerah secara utuh, tidak hanya berupa permasalahan, tetapi juga disertai data dan solusi konkret.
Dalam rapat tersebut, APKASI membentuk tim kecil untuk menyaring dua hingga tiga isu prioritas dari total 20 poin rekomendasi hasil Rakernas Batam.
Beberapa fokus utama yang dibahas antara lain dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN), seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Melalui forum ini para kepala daerah menyatakan kesiapan untuk menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program-program nasional tersebut, sembari tetap memperjuangkan keseimbangan fiskal yang lebih adil antara pusat dan daerah.
Sebagai tindak lanjut, APKASI berencana mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto guna menyampaikan langsung rekomendasi strategis yang telah dirumuskan.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan kebutuhan masyarakat di seluruh kabupaten, termasuk Kabupaten Mimika. (*)
