Oleh Darius Sabon Rain, SE, M.Ec.Dev
Pelaksana Tugas Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mimika
TIGA dekade telah berlalu sejak Kabupaten Mimika resmi dibentuk. Perjalanan 30 tahun ini bukanlah waktu yang singkat. Mimika telah bertransformasi dari sebuah wilayah administratif di ujung timur Indonesia menjadi kabupaten otonom dengan populasi lebih dari 300 ribu jiwa dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di Provinsi Papua Tengah.
Namun, peringatan tiga dekade ini bukan sekadar perayaan seremonial. Lebih dari itu, ini adalah momentum untuk membaca capaian dengan jujur, mengakui tantangan dengan terbuka, dan menata masa depan dengan visi yang jelas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menyadari bahwa perjalanan ke depan masih panjang, dan fondasi yang telah dibangun harus terus diperkokoh.
Melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, pemerintah daerah tidak hanya menyusun rencana, tetapi juga menegaskan komitmen untuk mewujudkan Mimika yang maju, inklusif dan sejahtera melalui Visi Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera).
Membaca Capaian: Fondasi Yang Semakin Kokoh
Jika kita menengok ke belakang, berbagai kemajuan telah diraih. Salah satu indikator makro yang paling signifikan adalah peningkatan kualitas pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mimika menunjukkan tren yang konsisten.
Pada tahun 2024, IPM Mimika tercatat sebesar 76,85, jauh melampaui rata-rata Provinsi Papua yang berada di angka 60,25 dan terus mengalami peningkatan menjadi 77,5 pada tahun 2025. Capaian ini menempatkan Mimika sebagai salah satu daerah berprestasi dalam konteks pembangunan manusia di tanah Papua.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan angka yang positif. Perekonomian Mimika tetap menjadi yang terbesar di Papua Tengah, dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.
Sektor pertambangan masih menjadi tulang punggung, namun pemerintah daerah terus mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Pemkab Mimika juga berhasil meningkatkan tata kelola pemerintahan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama beberapa tahun terakhir adalah bukti nyata dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Mimika mengalami peningkatan, dari 45,45 pada tahun 2024 menjadi 46,95 pada tahun 2025 (menjadi kabupaten terinovatif di tanah Papua). Ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan terobosan di bidang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Mengakui Tantangan: Jalan Menuju Perbaikan
Namun, di balik capaian tersebut, Pemkab Mimika tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih ada. Justru, kejujuran dalam mengakui tantangan adalah prasyarat untuk menata masa depan yang lebih baik.
Tantangan struktural yang paling mendasar adalah masih tingginya ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan. Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menunjukkan bahwa lebih dari separuh perekonomian Mimika disumbang oleh sektor pertambangan dan penggalian.
Ketergantungan ini membuat daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP) di wilayah pegunungan dan pesisir.
Selain itu, tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia juga masih signifikan. Meskipun IPM tinggi, angka prevalensi stunting di Mimika masih menjadi perhatian serius walaupun angkanya mengalami penurunan.
Data menunjukkan prevalensi stunting mengalami penurunan dari 10,91 persen pada 2024 menjadi 9,87 persen pada 2025. Untuk mengatasi hal ini, perlu intervensi multisektoral yang lebih terintegrasi, termasuk edukasi gizi, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta penguatan program pemberdayaan keluarga.
Ketimpangan pembangunan antar wilayah juga menjadi isu strategis. Terdapat kesenjangan yang mencolok antara wilayah perkotaan (Timika) dengan wilayah pedalaman dan pesisir.
Akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di distrik-distrik terpencil masih tertinggal. Urbanisasi yang tinggi ke kota Timika juga menimbulkan masalah baru, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, kerawanan sosial dan tantangan penyediaan perumahan layak huni.
Menata Masa Depan: Strategi dan Arah Kebijakan
Pemkab Mimika tidak berhenti pada pengakuan tantangan. Yang terpenting adalah bagaimana tantangan-tantangan tersebut dijawab dengan kebijakan dan langkah nyata. Di sinilah peran strategis RPJMD 2025-2029 menjadi krusial.
Dokumen ini menetapkan enam misi utama, yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan pelayanan birokrasi, keterbukaan informasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembukaan pusat ekonomi baru.
Untuk mengatasi ketergantungan pada tambang, pemerintah daerah akan fokus pada diversifikasi ekonomi. Program-program seperti pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, pertanian, perikanan, dan pariwisata akan terus digenjot.
Arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD secara eksplisit menyebutkan pentingnya pengembangan klaster ekonomi mikro berbasis potensi lokal, penguatan koperasi, serta promosi dan digitalisasi pemasaran produk lokal.
Dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM, pemerintah daerah akan memperkuat layanan kesehatan berbasis komunitas dan meningkatkan akses serta kualitas layanan kesehatan di wilayah pelosok.
Selain itu, program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu akan terus dilanjutkan untuk memastikan tidak ada anak Mimika yang putus sekolah.
Untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, pemerintah daerah telah merubah haluan pembangunan dengan membangun dari kampung ke kota dimana pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama.
Pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, air bersih, dan listrik akan diarahkan hingga ke distrik-distrik terpencil. Pemerintah daerah juga akan mendorong percepatan pembangunan smart city Mimika melalui integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), egovernment, dan digitalisasi layanan publik.
Tiga puluh tahun adalah usia yang matang untuk sebuah kabupaten. Mimika telah melewati berbagai fase pembangunan, dari masa rintisan hingga menjadi daerah otonom dengan kompleksitas yang semakin beragam.
Capaian yang telah diraih patut diapresiasi, tantangan yang ada harus diakui dengan jujur, dan masa depan harus ditata dengan perencanaan yang matang.
Pemkab Mimika mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh warga Mimika untuk bersama-sama melanjutkan perjalanan ini.
Tiga puluh tahun pertama adalah fondasi. Tiga puluh tahun ke depan adalah momentum untuk mewujudkan Mimika yang benar-benar unggul, inklusif, dan sejahtera bagi semua. Mari kita bergandengan tangan, bergerak bersama menuju Gerbang Emas.
