JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Febriel Buyung Sikumbang, SH, MM, Sabtu (5/9) menghadiri Rapat Evaluasi dan Addendum Kontrak Konstruksi Cetak Sawah Rakyat Tahun 2026 di Ballroom Hotel Swiss Bell Jayapura, Papua.
Rapat tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah, TNI, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan para pelaksana dalam mempercepat program cetak sawah guna mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan di Papua.
Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto, SIP menjelaskan, kehadiran Pangdam Febriel Sikumbang dalam rapat tersebut menunjukkan dukungan Kodam Cenderawasih terhadap program strategis pemerintah, khususnya upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi lahan pertanian.
Menurut Tri Purwanto, program cetak sawah tidak hanya berorientasi pada pencapaian luas lahan, tetapi juga harus memastikan lahan yang dikerjakan layak, konstruksi berkualitas, dukungan irigasi tersedia, serta masyarakat dan kelompok tani siap mengelolanya secara berkelanjutan.
“Pangdam XVII/Cenderawasih memberikan perhatian terhadap program strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan. Karena itu, sinergi seluruh pihak menjadi penting agar pelaksanaan cetak sawah di Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Tri Purwanto di Jayapura, Papua, Minggu (6/9).
Rapat bertajuk Cetak Sawah Wujudkan Kedaulatan Pangan Untuk Indonesia Sejahtera tersebut membahas evaluasi kemajuan pekerjaan di lapangan sekaligus penyesuaian aspek administrasi dan teknis melalui addendum kontrak. Langkah ini diperlukan agar pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kondisi faktual dan karakteristik geografis Papua.
Dalam rapat tersebut, pihak Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa Papua memiliki target perluasan sawah terbesar secara nasional, yakni sekitar 61.000 hektare. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan alat berat, tenaga kerja, kondisi medan, biaya operasional serta aspek administrasi dan status lahan.
Tri menambahkan, keterlibatan TNI bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk membantu menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan program di lapangan, termasuk membangun komunikasi dengan masyarakat serta memperkuat koordinasi antarinstansi.
“Pelaksanaan program harus tetap mengedepankan pendekatan yang humanis, komunikasi dengan masyarakat, serta data yang akurat. Dengan sinergi yang kuat, berbagai kendala di lapangan diharapkan dapat segera diatasi,” kata Tri.
Rapat juga membahas evaluasi terhadap para penyedia jasa konstruksi. Setiap pelaksana dituntut memenuhi kewajiban sesuai kontrak, sementara addendum dilakukan berdasarkan kondisi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar untuk memperpanjang waktu atau mengubah volume pekerjaan tanpa dasar teknis.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Dr Ir Hermanto, MP; Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Letjen TNI (Purn) Irham Waroihan, S.Sos; Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius Derek Fakhiri, SIK, MH serta sejumlah pejabat TNI, pemerintah daerah, instansi teknis, dan para kontraktor pelaksana pembangunan cetak sawah di wilayah Papua.
Tri menegaskan, Kodam Cenderawasih akan terus mendukung sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program strategis pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Papua.
Melalui evaluasi dan penyesuaian kontrak yang dilakukan secara terukur, program cetak sawah diharapkan dapat dipercepat dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, akuntabilitas anggaran serta keberlanjutan manfaat bagi masyarakat. (*)
