Oleh Ben Senang Galus
Pengamat Masalah Papua; Tinggal di Yogyakarta
MASYARAKAT Papua juga membutuhkan keberanian yang sama untuk mengakui bahwa perjuangan politik dapat dibajak oleh kepentingan elite, bahwa identitas dapat diperdagangkan, dan bahwa slogan yang luhur dapat kehilangan makna ketika dipakai untuk membenarkan korupsi, kekerasan, atau perebutan kekuasaan.
Kita membutuhkan keberanian untuk mengatakan: tidak semua yang mengatasnamakan Papua otomatis benar, sebagaimana tidak semua yang mengatasnamakan negara otomatis adil.
Kebenaran tidak memiliki monopoli geografis. Keadilan juga tidak memiliki monopoli politik. Karena itu, masa depan Papua seharusnya tidak dibangun di atas logika “kami versus mereka”, melainkan melalui keberanian menciptakan ruang tempat semua pihak dapat berbicara tanpa kehilangan martabat.
Filsuf dan sosiolog asal Jerman Jürgen Habermas menyebut pentingnya politik deliberatif: keputusan demokratis memperoleh legitimasi bukan hanya karena siapa yang memilih, tetapi karena adanya proses komunikasi publik yang memungkinkan argumen diuji secara terbuka.
Papua membutuhkan lebih banyak ruang semacam itu. Ruang dialog yang tidak dimulai dengan kecurigaan. Ruang politik yang tidak dikendalikan oleh uang. Ruang akademik yang tidak takut menyampaikan kritik.
Ruang media yang bebas tetapi bertanggung jawab. Ruang masyarakat adat yang dihormati. Dan terutama, ruang bagi generasi muda Papua untuk membicarakan masa depannya sendiri.
Kemerdekaan yang dewasa tidak takut pada pertanyaan. Ia justru tumbuh melalui pertanyaan. Apakah kita sudah adil? Apakah kita sudah bersih? Apakah pembangunan sudah sampai kepada mereka yang paling membutuhkan?
Apakah hukum bekerja dengan ukuran yang sama? Apakah orang asli Papua memiliki kesempatan yang cukup untuk menentukan masa depannya? Apakah kekayaan alam benar-benar diterjemahkan menjadi kesejahteraan masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan ancaman bagi negara. Sebaliknya, pertanyaan itulah yang menjaga negara agar tidak kehilangan arah moralnya. Teolog Hans Jonas mengingatkan bahwa etika modern harus memperhitungkan dampak tindakan kita terhadap generasi yang belum lahir.
Pertarungan Besar
Prinsip ini sangat relevan bagi Papua, sebuah wilayah yang memiliki kekayaan alam luar biasa sekaligus menghadapi pertarungan besar mengenai siapa yang berhak menentukan masa depannya.
Kita tidak boleh mewariskan tanah yang kaya tetapi masyarakat yang miskin. Kita tidak boleh mewariskan infrastruktur tetapi menghancurkan kepercayaan. Kita tidak boleh mewariskan identitas politik yang penuh kebencian kepada anak-anak yang belum lahir.
Kemerdekaan sejati adalah kemampuan sebuah generasi untuk meninggalkan dunia yang lebih adil bagi generasi berikutnya.
Maka, barangkali pertanyaan tentang Papua harus kita naikkan satu tingkat: bukan hanya bagaimana Papua menjadi sejahtera, tetapi bagaimana kesejahteraan itu dibangun tanpa mengorbankan martabat manusia, keadilan, lingkungan, dan masa depan. Di titik ini, negara perlu keberanian moral. Papua juga membutuhkan keberanian moral.
Negara harus berani membuka ruang koreksi. Papua harus berani menolak politik yang koruptif atas nama identitas. Negara harus memperkuat keadilan. Papua harus memperkuat demokrasi internalnya. Negara harus mendengar. Papua harus mampu menyampaikan tuntutan melalui cara-cara politik yang menjunjung kemanusiaan.
Sebab kekerasan hanya melahirkan siklus baru: korban, dendam, ketakutan, dan korban berikutnya. Hannah Arendt membedakan kekuasaan dari kekerasan. Kekuasaan lahir ketika manusia bertindak bersama; kekerasan, sebaliknya, dapat menghancurkan ruang bersama tempat kekuasaan itu tumbuh.
Karena itu, kekuatan politik terbesar Papua bukanlah kemampuan menghancurkan, melainkan kemampuan membangun. Membangun sekolah. Membangun ekonomi. Membangun pemerintahan yang bersih. Membangun masyarakat sipil. Membangun budaya hukum.
Membangun kepercayaan. Dan, di atas semuanya, membangun manusia. Mungkin inilah pengakuan paling penting dari “confessiones kemerdekaan Papua”: bahwa kemerdekaan tidak boleh dijadikan alasan untuk berhenti berpikir. Ia harus menjadi alasan untuk berpikir lebih dalam.
Kemerdekaan bukan tujuan yang selesai ketika sebuah simbol berhasil ditegakkan. Kemerdekaan adalah pekerjaan moral yang tidak pernah selesai. Setiap generasi harus menguji kembali kekuasaannya.
Setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan jabatannya. Setiap warga harus memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap korupsi. Dan setiap negara harus terus bertanya apakah hukum dan kekuasaannya benar-benar menghadirkan keadilan.
Papua Butuh Politik yang Lebih Bermartabat
Pada akhirnya, Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan yang lebih banyak. Papua membutuhkan politik yang lebih bermartabat. Papua membutuhkan confessiones kemerdekaan.
Kemerdekaan, pada akhirnya, adalah ketika manusia tidak lagi diperlakukan sebagai angka, suara, objek pembangunan, atau alat legitimasi. Ia diperlakukan sebagai manusia.
Di sanalah republik menemukan kembali makna terdalamnya: negara bukan tujuan terakhir bagi manusia. Negara adalah sarana agar manusia dapat hidup dengan martabat, kebebasan, keadilan, dan harapan.
Jika “kemerdekaan Papua” ingin menjadi gagasan yang panjang umur, maka ia harus melampaui kemarahan dan ketakutan. Ia harus menjadi proyek etika. Proyek untuk menghadirkan politik yang bersih. Kekuasaan yang bertanggung jawab, yang inklusif. Pembangunan yang manusiawi.
Dan masa depan yang tidak diwariskan dalam bentuk luka. Sebab bangsa yang besar bukan bangsa yang tidak memiliki konflik. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengubah konflik menjadi percakapan, luka menjadi kebijaksanaan, dan kekuasaan menjadi pelayanan.
Di sanalah pengakuan menjadi harapan. Pengakuan bahwa sejarah tidak selalu tunggal, bahwa penderitaan tidak boleh dihapus dari ingatan, dan bahwa suara yang berbeda tidak selamanya harus diperlakukan sebagai ancaman. Sebuah masyarakat menjadi dewasa ketika mampu mengingat masa lalu tanpa menjadikannya penjara bagi masa depan.
Kemerdekaan —dalam pengertian yang paling manusiawi— bukan hanya tentang kebebasan menentukan status politik. Ia juga tentang kebebasan untuk hidup tanpa ketakutan, berbicara tanpa dibungkam, mempertahankan identitas tanpa merasa terasing, serta memperoleh kesempatan yang adil untuk membangun kehidupan yang layak.
Karena itu, perjuangan kemerdekaan harus selalu disertai tanggung jawab moral. Jangan sampai cita-cita luhur melahirkan kekuasaan baru yang mengulangi ketidakadilan lama. Jangan sampai rakyat kembali menjadi alat bagi kepentingan elite.
Masa depan Papua harus dibangun dengan keberanian untuk mengakui kesalahan, kesediaan untuk mendengar, dan kemauan untuk memperbaiki. Sebab perdamaian tanpa keadilan akan rapuh, pembangunan tanpa partisipasi akan kehilangan makna, dan kemerdekaan tanpa tanggung jawab hanya akan mengganti satu bentuk kekuasaan dengan bentuk kekuasaan lainnya.
Di sanalah pengakuan menjadi jalan menuju rekonsiliasi, dan rekonsiliasi menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih bermartabat. Confessiones de Libertate Papuana —“Pengakuan-pengakuan tentang kebebasan/kemerdekaan Papua”— adalah refleksi historis dan moral tentang hak sebuah masyarakat untuk mengingat, berbicara, dan menafsirkan pengalaman hidupnya sendiri.
Ia bukan sekadar tuntutan politik, melainkan pencarian makna tentang martabat, identitas, keadilan, rekonsiliasi, dan tanggung jawab membangun masa depan Papua yang damai. Yang merdeka dari segala bentuk kolonialisme. (Bagian kedua, terakhir)
