MERAUKE, ODIYAIWUU.com — Dewan Energi Nasional (DEN) Republik Indonesia memperkuat implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) di Provinsi Papua Selatan melalui penyelenggaraan Lokakarya Pembentukan Forum Energi Daerah (FED) di Swiss-Belhotel, Merauke, Rabu (15/7).
Kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan energi yang berkelanjutan serta percepatan transisi energi di kawasan timur Indonesia.
Lokakarya diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Dalam penyelenggaraannya, Pemprov Papua Selatan berkolaborasi dengan Dewan Energi Nasional Republik Indonesia sebagai mitra strategis nasional dalam penguatan kebijakan energi serta Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia selaku mitra pembangunan yang memberikan dukungan teknis dalam implementasi RUED dan pembentukan Forum Energi Daerah.
Anggota Pemangku Kepentingan Mewakili Dewan Energi Nasional dari unsur akademisi Prof Dr Ir Johni Jonatan Numberi, M.Eng, IPM, ASEAN Eng tampil sebagai pemateri utama pada panel pertama.
Numberi, Guru Besar Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura dalam kesempatan itu menyajikan materi bertajuk Transisi Energi Berkeadilan di Kawasan Timur: Peran Dewan Energi Nasional dan Forum Energi Papua Selatan.
Menurut Numberi, Forum Energi Daerah merupakan instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola energi daerah sekaligus menjembatani sinergi antara kebijakan energi nasional dan implementasinya di tingkat daerah.
“Forum Energi Daerah menjadi ruang kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan solusi energi yang berkelanjutan, meningkatkan ketahanan energi daerah, memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan, serta memastikan pelaksanaan RUED berjalan efektif demi kesejahteraan masyarakat Papua Selatan,” ujar Numberi di Merauke, kota Provinsi Papua Selatan, Jumat (17/7).
Numberi menjelaskan, Papua Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru dan energi terbarukan (EBT), mulai dari energi surya, biomassa, bioenergi hingga sumber energi lokal lainnya. Potensi tersebut diakuinya perlu dioptimalkan melalui kebijakan yang terintegrasi, investasi yang berkelanjutan.
Selain itu memerlukan kerja sama, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat agar mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi daerah sekaligus mendukung target transisi energi nasional.
Di sela-sela kegiatan tersebut Numberi juga melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Selatan Prof Dr Ir Apolo Safanpo, ST, MT. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembangunan sektor energi di Papua Selatan, implementasi RUED, penguatan ketahanan energi daerah serta peluang pengembangan energi baru dan energi terbarukan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu, S.Pd, M.Sc mewakili Gubernur Papua Selatan membuka secara resmi acara lokakarya. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Selatan.
Selain itu, perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), GGGI Indonesia, perguruan tinggi, pelaku usaha serta para pemangku kepentingan sektor energi di Papua Selatan.
Selain Numberi, lokakarya juga menghadirkan Rektor Universitas Musamus (UNMUS) Merauke Dr Ir Daud Andang Pasalli, ST, M.Eng sebagai pemateri kedua. Pasalli dalam kesempatan itu membahas tema peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung transisi energi melalui penguatan riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Selain itu, tampil pula pemateri ketiga Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Selatan Lambertus Ignasius Fatruan, ST. Fatruan memaparkan arah kebijakan implementasi RUED Papua Selatan serta strategi pembentukan Forum Energi Daerah sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan energi daerah.
Selain sesi panel, peserta juga mengikuti Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan struktur organisasi, mekanisme kerja, keanggotaan, isu strategis, serta skema kemitraan Forum Energi Daerah.
Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar penyusunan rancangan Keputusan Gubernur Papua Selatan tentang pembentukan Forum Energi Daerah sebagai forum koordinasi resmi pembangunan sektor energi di provinsi tersebut.
Menurut Numberi, melalui pembentukan Forum Energi Daerah diharapkan implementasi RUED Provinsi Papua Selatan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
“Kehadiran forum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, mempercepat investasi sektor energi, meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, serta mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Numberi. (*)
