Oleh Pastor John Bunay Pr
Imam Keuskupan Jayapura dan Pastor Pribumi Papua
FILM Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale lahir dari kritik terhadap proyek-proyek besar negara di Papua, terutama Program Strategis Nasional (PSN) seperti food estate, perkebunan tebu untuk bioetanol, sawit, dan pembukaan hutan skala besar di Papua Selatan.
Film dokumenter ini lahir dari sejumlah alasan utama dan catatan. Pertama, konflik agraria dan deforestasi di Papua Selatan. Film ini menyoroti perubahan besar di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi akibat ekspansi industri dan proyek pangan nasional.
Menurut film tersebut, hutan adat dan tanah ulayat masyarakat Marind, Awyu, Yei, dan Muyu mengalami pembukaan besar-besaran yang mengubah cara hidup masyarakat adat.
Kedua, kritik terhadap “kolonialisme modern”. Judul tambahannya, Kolonialisme di Zaman Kita, menunjukkan sudut pandang para pembuat film bahwa pembangunan di Papua dianggap lebih menguntungkan elite politik dan korporasi daripada masyarakat adat lokal. Film ini mencoba memperlihatkan bagaimana tanah adat diambil atas nama pembangunan dan ketahanan pangan nasional.
Ketiga, tradisi budaya Papua sebagai simbol. Nama “Pesta Babi” bukan tentang agama, tetapi merujuk pada tradisi sakral masyarakat Muyu di Papua. Dalam budaya beberapa suku Papua, pesta babi adalah simbol persaudaraan, identitas, dan hubungan sosial adat. Dandhy sendiri menegaskan bahwa judul film tidak berkaitan dengan penghinaan agama tertentu.
Keempat, tradisi film investigatif Dandhy. Film ini juga merupakan kelanjutan gaya dokumenter investigatif Dandhy yang sebelumnya membuat Sexy Killers dan Dirty Vote, yang sama-sama mengkritik relasi kekuasaan, industri, dan dampaknya terhadap masyarakat.
Kelima, kontroversi dan pembubaran acara nonton bareng, nobar. Film ini menjadi ramai karena sejumlah pemutaran dan diskusi di kampus maupun komunitas dibubarkan aparat atau dibatalkan. Hal itu memicu debat publik soal kebebasan berekspresi, ruang diskusi akademik, dan sensitivitas isu Papua di Indonesia.
Secara keseluruhan, latar belakang film ini adalah usaha mendokumentasikan dampak sosial, budaya, dan ekologis pembangunan besar di tanah Papua dari sudut pandang masyarakat adat yang merasa kehilangan ruang hidup mereka.
Pesan Utama
Pesan utama yang hendak disampaikan melalui Film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita adalah bahwa pembangunan di Papua tidak boleh mengorbankan manusia, budaya adat, dan alam demi kepentingan ekonomi atau kekuasaan.
Beberapa inti pesannya sebagai berikut. Pertama, tanah bagi orang Papua bukan sekadar aset ekonomi. Film ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat adat Papua, tanah adalah identitas, sumber kehidupan, leluhur, dan spiritualitas. Ketika hutan dibuka besar-besaran, yang hilang bukan hanya pohon, tetapi juga budaya dan masa depan masyarakat adat.
Kedua, kritik terhadap pembangunan yang tidak melibatkan rakyat lokal. Dandhy ingin mempertanyakan: apakah proyek besar benar-benar membawa kesejahteraan bagi orang Papua, atau justru membuat masyarakat adat tersingkir di tanah sendiri.
Ketiga, kolonialisme bisa hadir dalam bentuk modern. Istilah “kolonialisme di zaman kita” dipakai untuk menggambarkan situasi ketika daerah kaya sumber daya dieksploitasi, tetapi masyarakat lokal merasa tidak memiliki kuasa menentukan masa depan wilayahnya sendiri.
Keempat, Papua perlu didengar, bukan hanya diatur. Film ini mengajak masyarakat Indonesia melihat Papua bukan hanya dari sudut keamanan atau investasi, tetapi juga dari sisi kemanusiaan, budaya, dan hak masyarakat adat.
Kelima, menjaga hutan Papua berarti menjaga kehidupan. Papua dipandang sebagai salah satu paru-paru dunia dan rumah bagi banyak komunitas adat. Film ini menekankan bahwa kerusakan alam akan berdampak besar bagi generasi mendatang.
Secara umum, Dandhy ingin membangun kesadaran bahwa pembangunan seharusnya berpusat pada martabat manusia dan keberlanjutan hidup masyarakat Papua, bukan hanya keuntungan ekonomi.
Posisi Gereja dan Masyarakat
Posisi Gereja dan masyarakat adat Papua terhadap Film Pesta Babi umumnya cenderung melihat film itu sebagai sarana untuk menyuarakan penderitaan rakyat kecil, menjaga martabat manusia, dan melindungi tanah adat. Tetapi sikapnya juga tidak selalu seragam di semua tempat.
Posisi banyak masyarakat adat Papua. Bagi banyak komunitas adat, isi film ini dianggap dekat dengan kenyataan yang mereka alami: kehilangan hutan dan tanah ulayat, perubahan cara hidup, masuknya perusahaan besar, dan rasa kurang dilibatkan dalam keputusan pembangunan.
Karena itu, sebagian masyarakat adat melihat film ini sebagai alat untuk menyampaikan suara mereka, bentuk dokumentasi sejarah, dan cara agar Indonesia mendengar pengalaman orang Papua.
Nilai yang sering ditekankan masyarakat adat adalah tanah adalah “mama” atau sumber kehidupan, hutan bukan hanya ekonomi tetapi identitas serta adat dan alam tidak bisa dipisahkan.
Posisi Gereja di Papua yakni banyak tokoh Gereja di Papua —baik Katolik maupun Protestan— selama bertahun-tahun memang cukup aktif berbicara tentang keadilan sosial, hak masyarakat adat, perdamaian, kerusakan lingkungan, dan martabat manusia.
Karena itu, sebagian kalangan Gereja melihat tema film ini sejalan dengan ajaran sosial Gereja, perlindungan terhadap kaum kecil, dan semangat menjaga ciptaan Tuhan. Ini juga dekat dengan semangat ensiklik Laudato Si’ dari Paus Fransiskus yang menekankan bumi adalah rumah bersama, eksploitasi alam yang merusak manusia harus dikritisi, dan pembangunan harus menghormati budaya lokal.
Di beberapa tempat, ruang gereja atau komunitas rohani bahkan menjadi tempat diskusi film dan isu Papua karena dianggap bagian dari pendampingan pastoral dan kemanusiaan. Tetapi ada juga sikap hati-hati. Tidak semua pihak Gereja atau masyarakat langsung setuju penuh dengan isi atau gaya penyampaian film tersebut.
Beberapa alasan yaitu khawatir isu Papua makin dipolitisasi, takut menimbulkan ketegangan sosial atau merasa dokumenter hanya menampilkan satu sisi persoalan. Karena itu, ada tokoh yang memilih pendekatan dialog bahwa pembangunan tetap perlu, tetapi harus adil, menghormati adat, dan melibatkan masyarakat lokal secara nyata.
Intinya, baik Gereja maupun masyarakat adat Papua pada umumnya memiliki perhatian besar pada martabat manusia Papua, perlindungan tanah adat, keutuhan ciptaan, dan perdamaian.
Suara Pastor Pribumi Papua
Film Pesta Babi dipandang oleh banyak orang sebagai media untuk membuka percakapan tentang hal-hal tersebut, walaupun respons terhadapnya bisa berbeda-beda tergantung latar sosial, politik, dan pengalaman masing-masing. Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi tunggal dari semua pastor pribumi Papua tentang film Pesta Babi. Pandangan mereka juga beragam tergantung pengalaman pastoral dan wilayah pelayanan masing-masing.
Tetapi secara umum, beberapa pastor pribumi Papua yang berbicara di forum diskusi, homili sosial atau pendampingan masyarakat adat cenderung melihat isi film ini sebagai berikut. Pertama, pengingat tentang penderitaan rakyat kecil. Kedua, kritik terhadap kerusakan hutan dan tanah adat. Ketiga, ajakan untuk lebih menghormati martabat orang Papua.
Banyak pastor pribumi di Papua memang sejak lama aktif mendampingi masyarakat adat yang mengalami konflik tanah, kemiskinan, pengungsian atau dampak proyek besar pembangunan. Karena itu, tema Film Pesta Babi dianggap dekat dengan realitas pastoral yang mereka jumpai sehari-hari.
Beberapa nilai yang biasanya mereka tekankan yaitu tanah adat harus dihormati, pembangunan harus manusiawi, masyarakat lokal harus dilibatkan, dan kekerasan atau intimidasi harus dihindari. Pandangan ini cukup selaras dengan ajaran sosial Gereja dan semangat Laudato Si’ yang menekankan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat.
Namun ada juga pastor atau tokoh gereja yang lebih hati-hati. Mereka khawatir isu Papua makin dipolitisasi, masyarakat terpecah atau film dipahami hanya dari satu sudut pandang.
Karena itu sebagian memilih pendekatan dialog: mendukung keadilan bagi orang Papua, tetapi tetap mendorong perdamaian dan komunikasi dengan pemerintah.
Yang cukup jelas, banyak tokoh gereja Papua melihat bahwa isu utama dalam film —tanah adat, hutan, martabat manusia, dan suara rakyat kecil— adalah persoalan moral dan kemanusiaan yang memang layak dibicarakan.
Refleksi Pastoral Dalam terang Ensiklik Laudato Si’
Refleksi seorang pastor pribumi Papua terhadap Film Pesta Babi dalam terang ensiklik Laudato Si’ bisa dibaca sebagai seruan profetis Gereja untuk membela “rumah bersama” dan martabat masyarakat adat Papua.
Film itu sendiri mengangkat persoalan deforestasi, konflik agraria, hilangnya tanah adat, dan dampak proyek strategis nasional di Papua Selatan. Dalam konteks Laudato Si’, persoalan ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal dosa sosial: ketika manusia, tanah, budaya, dan kehidupan spiritual diperlakukan sekadar objek ekonomi.
Seorang pastor pribumi Papua kemungkinan akan melihat beberapa hal penting. Pertama, tanah Papua bukan sekadar “aset”, tetapi mama kehidupan. Dalam spiritualitas orang asli Papua, tanah adalah identitas, sejarah leluhur, ruang sakral, dan sumber kehidupan. Kehilangan hutan berarti kehilangan relasi dengan Allah, leluhur, dan generasi mendatang.
Paus Fransiskus menulis bahwa bumi adalah “rumah bersama”. Maka ketika hutan dibabat demi kepentingan industri tanpa mendengar suara masyarakat adat, Gereja dipanggil untuk bersuara bagi mereka yang “tidak didengar”.
Refleksi pastoralnya bisa berbunyi, “Jeritan hutan Papua adalah jeritan manusia Papua.” Film Pesta Babi memperlihatkan bagaimana masyarakat Marind, Awyu, Muyu, dan Yei mengalami ancaman terhadap ruang hidup mereka. Dalam Laudato Si’, ini disebut sebagai “krisis ekologis dan krisis kemanusiaan” yang saling berkaitan.
Kedua, kritik terhadap pembangunan tanpa moral ekologis. Ensiklik Laudato Si’ tidak menolak pembangunan, tetapi menolak pembangunan yang rakus, eksploitatif, dan mengorbankan manusia kecil. Film ini menggugat model pembangunan yang datang dari luar tetapi tidak sungguh mendengar orang Papua.
Dari perspektif pastor pribumi, pertanyaannya bukan “apakah Papua dibangun?” tetapi “siapa yang menikmati pembangunan?”, “apakah orang asli tetap menjadi tuan di tanahnya?”, dan “apakah alam tetap lestari?” Di sini Laudato Si’ berbicara tentang “ekologi integral”: manusia, budaya, ekonomi, dan alam tidak bisa dipisahkan.
Ketiga, Gereja dipanggil menjadi suara kenabian. Banyak pastor Papua melihat Gereja bukan sekadar tempat ibadah, tetapi benteng martabat manusia Papua. Karena itu, film seperti Pesta Babi dapat dibaca sebagai “tangisan profetik” yang mengingatkan Gereja agar tidak diam terhadap perampasan tanah adat, kerusakan ekologis, marginalisasi masyarakat adat, dan kekerasan struktural.
Kontroversi pembubaran pemutaran film di sejumlah tempat juga memunculkan pertanyaan tentang ruang dialog dan kebebasan berekspresi. Dalam terang ajaran sosial Gereja, dialog yang jujur justru penting untuk mencari keadilan dan perdamaian.
Keempat, pesta babi sebagai simbol budaya yang terluka. Bagi banyak suku di Papua, babi bukan sekadar hewan konsumsi. Ia memiliki nilai sosial, adat, rekonsiliasi, dan spiritual. Judul Pesta Babi sendiri memakai simbol budaya Papua untuk menggambarkan perebutan ruang hidup masyarakat adat.
Seorang pastor pribumi mungkin membaca simbol ini sebagai budaya Papua yang sedang “dipertaruhkan”, kehidupan adat yang perlahan tergeser, dan manusia Papua yang berjuang mempertahankan martabatnya.
Kelima, harapan kristiani: pertobatan ekologis. Refleksi akhirnya tidak berhenti pada kritik, tetapi pada pertobatan ekologis: pemerintah mendengar masyarakat adat, perusahaan menghormati hutan dan hak ulayat,
Gereja hadir bersama rakyat kecil, dan orang Papua sendiri menjaga alam sebagai titipan Tuhan. Dalam bahasa Laudato Si’, manusia dipanggil menjadi penjaga ciptaan, bukan penguasa yang merusaknya.
Mendengar Jeritan
Film Pesta Babi mengajak kita untuk mendengar jeritan tanah Papua, jeritan hutan yang terluka, dan jeritan masyarakat adat yang berjuang mempertahankan rumah hidupnya. Dalam terang ensiklik Laudato Si’, kita disadarkan bahwa merusak alam berarti melukai sesama dan melukai karya ciptaan Allah sendiri.
Sebagai Gereja, kita dipanggil bukan hanya untuk berbicara tentang iman di altar, tetapi juga menghadirkan kasih Allah di tengah penderitaan umat dan alam. Tanah Papua bukan sekadar sumber kekayaan ekonomi, melainkan warisan suci yang harus dijaga bersama demi generasi sekarang dan masa depan.
Semoga refleksi ini membangunkan hati kita untuk semakin mencintai ciptaan, menghormati martabat masyarakat adat, dan berani menjadi suara kenabian bagi keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Sebab ketika hutan Papua dijaga, budaya dihormati, dan manusia dimanusiakan, di sanalah kehendak Allah dinyatakan bagi rumah bersama kita.
