Oleh Laurens Ikinia
Putra asli Lembah Baliem, Papua Pegunungan; Dosen Hubungan Internasional UKI, Jakarta
SELAMA hampir satu dekade terakhir, sebuah suara kecil namun lantang dari Kepulauan Pasifik secara konsisten mengganggu ketenangan diplomasi Indonesia di kawasan tersebut. Suara itu berasal dari Matthew Wale. Wale sosok politisi senior yang lama menjadi pemimpin oposisi sebelum akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri Kepulauan Solomon pada 15 Mei 2026.
Antara tahun 2018 dan 2025, Wale tak pernah lelah menyuarakan dukungannya bagi perjuangan kemerdekaan Papua. Pernyataan-pernyataannya —yang tersebar lewat wawancara radio, media sosial, hingga pidato parlemen— bukan sekadar protes biasa. Ia membangun narasi moral yang menggugat fondasi hubungan bilateral Indonesia-Pasifik.
Wale bukanlah nama baru di panggung politik Kepulauan Solomon. Ia pertama kali terpilih sebagai anggota parlemen dalam pemilu kecil (by-election) pada 2008. Sejak itu, ia terus mempertahankan kursinya dan menjadi salah satu figur yang paling vokal di parlemen. Selama lebih dari satu dekade, Wale memimpin Partai Demokrat Kepulauan Solomon (SIDP), yang ia bawa menjadi oposisi utama.
Wale juga dikenal sebagai sosok politisi yang keras dan tidak ragu menyebut masalah secara gamblang. Ia kerap mengkritik apa yang disebutnya sebagai elite capture —konsentrasi sumber daya publik di kalangan politisi dan birokrat.
Dalam urusan kebutuhan strategis negerinya, ia menjadi pendukung utama pendidikan gratis, peningkatan pendanaan rumah sakit, serta pemberantasan korupsi. Namun, di kawasan Oseania, namanya justru lebih dikenal karena sikapnya yang konsisten menentang kebijakan Jakarta di Bumi Cenderawasih.
Antara Idealisme dan Pragmatisme
Partai Demokrat di bawah Wale tidak pernah secara resmi menuliskan pemutusan hubungan diplomatik dengan Indonesia dalam platformnya. Akan tetapi, Wale secara pribadi menekankan bahwa kebijakan luar negeri Kepulauan Solomon harus berlandaskan solidaritas Melanesia dan hak asasi manusia (HAM).
Ia mendorong pemerintah untuk secara terbuka mengkritik Indonesia di forum-forum regional seperti Pacific Islands Forum (PIF) dan Melanesian Spearhead Group (MSG). Ia juga menginginkan agar United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) diberikan status anggota penuh di MSG.
Meski begitu, partainya menyadari bahwa Kepulauan Solomon adalah negara kecil dengan ekonomi rapuh. Wale tidak menyerukan pemutusan hubungan dengan Jakarta. Ia menuntut hubungan yang setara dan transparan. “Bantuan boleh diterima, tetapi jangan dengan harga diam tentang pelanggaran HAM di Papua.” Begitu sikap politik partainya.
Tema pertama yang paling menonjol dalam pernyataan Wale adalah seruan tentang kewajiban moral bangsa Melanesia untuk berdiri bersama saudara-saudari di tanah Papua. “Kita adalah orang Melanesia.” Demikian pernyataan publik yang sering ia gaungkan.
Pada Januari 2025 saat ia mengutuk insiden pembunuhan di Intan Jaya (Jubi, 23 Januari 2025). Ia menegaskan bahwa identitas etnis seharusnya melampaui batas negara-bangsa modern. Dalam wawancara jurnalis The Island Sun Februari 2025, Wale memuji Vanuatu karena konsisten mempertahankan “sikap berprinsip” terhadap Papua. Baginya, solidaritas bukanlah pilihan, melainkan panggilan wajib.
Wale bertindak seperti ‘wirausaha norma’—memaksakan isu Papua sebagai ujian moral bagi setiap pemimpin Melanesia. Ia merujuk pada gagasan The Melanesian Way (1983) yang dipopulerkan filsuf Bernard Narokobi, yang menolak warisan kolonial dan mendorong otonomi kebudayaan Melanesia. Bagi Wale, membiarkan Indonesia terus menguasai Papua tanpa kritik adalah pengkhianatan terhadap semangat Melanesia itu sendiri.
Menggugat MSG
Kritik Wale yang paling tajam ditujukan kepada MSG. Pada 21 Maret 2018, Wale blak-blakan menyebut MSG sebagai “bad joke” dan mendorong pembubarannya dalam wawancara dengan RNZ. Alasannya, sejak Indonesia menjadi anggota asosiasi pada 2015, MSG kehilangan keberanian untuk membela hak menentukan nasib sendiri rakyat Papua.
Wale menyebut kehadiran Indonesia telah menciptakan chilling effect —efek pembekuan— di mana para pemimpin Melanesia takut bersuara lantang karena khawatir kehilangan bantuan dari Jakarta.
Wale bahkan mengusulkan agar ULMWP diberikan keanggotaan penuh, sementara Indonesia dikeluarkan. Dalam pernyataannya pada 9 Maret 2023 kepada Suara Papua, ia menegaskan, “Fiji harus mengabaikan protes dari Indonesia. MSG didirikan untuk dekolonisasi bangsa-bangsa Melanesia. Saya mendukung ULMWP menjadi anggota penuh MSG, dan Indonesia harus dikeluarkan.” Meskipun usulan ini tidak pernah terwujud, kritiknya terus bergema di forum sub-kawasan dan regional lainnya.
Metafora Tiga Puluh Keping Perak
Ciri khas pernyataan Wale adalah penggunaan metafora Alkitabiah. Ia berulang kali menyebut “tiga puluh keping perak” —merujuk pada pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Yesus.
Pertama kali ia lontarkan pada 12 September 2022, menanggapi pembangunan stadion futsal di Honiara yang didanai pemerintah Indonesia. Melalui akun Twitter pribadinya, ia menulis, “Hadiah ini tidak boleh menjadi tiga puluh keping perak untuk mengkhianati sesama Melanesia di Papua Barat” (Jubi, 12 September 2022).
Pada 28 September 2023, ia kembali melontarkan metafora yang sama kepada Perdana Menteri Manasseh Sogavare, setelah Sogavare mengumumkan bahwa MSG tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan Papua di PBB. Wale menyatakan, “The Prime Minister was once a strong supporter… For sure, he has been bought for 30 pieces of silver. Sogavare is no different to Judas the Iscariot” (PINA, 28 September 2023).
Apa yang ingin disampaikan Wale? Ia memperingatkan bahwa bantuan pembangunan dari pemerintah Indonesia tidak boleh membeli kebungkaman moral. Setiap stadion, rumah sakit, dan beasiswa dari Indonesia, menurut Wale, membawa konsekuensi politik yang tak terucapkan. Dengan demikian, ia berhasil membingkai ulang hubungan bilateral sebagai transaksi yang merendahkan martabat Melanesia.
Wale menggunakan bahasa paling keras untuk menggambarkan kebijakan pemerintah pusat di Tanah Papua. Pada 7 Januari 2021, ia menyebut adanya “pembersihan etnis” atau ethnic cleansing setelah mendengar isu pemindahan penduduk asli Papua.
Dalam pernyataan yang dilandir Solomon Business Magazine (7/1 2021) Wale mengecam “revelations that the Indonesian government intends to remove the indigenous people of West Papua out from their motherland.”
Dari sudut pandang Indonesia, tuduhan ini berlebihan dan tidak berdasar. Namun, bagi pendengar di Pasifik —khususnya di Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, Australia, dan Selandia Baru— retorika ini memiliki daya ledak tinggi.
Masyarakat Pasifik memiliki memori panjang tentang kolonialisme dan rasisme. Dengan membingkai konflik Papua sebagai masalah ras, Wale berhasil mengaktifkan naluri antikolonial yang masih kuat di kawasan.
Krisis Kepemimpinan di Rumah Sendiri
Yang menarik, Wale tidak hanya menyerang pemerintah Indonesia. Ia juga tanpa ampun mengkritik pemerintahnya sendiri. Ketika Perdana Menteri Sogavare mengumumkan bahwa MSG tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan Papua pada 28 September 2023, Wale menuduhnya sebagai “Yudas Iskariot” dan “munafik”. Ia mempertanyakan standar ganda: “Why support New Caledonia’s independence from France, but silence on West Papua?” (PINA, 28 September 2023).
Pada 22 Oktober 2024, dalam kritiknya terhadap Perdana Menteri Jeremiah Manele, Wale menyebut pendekatan luar negeri pemerintah sebagai “diplomatic hopscotch”. Ia menyatakan, “If Prime Minister Manele’s visit to Jakarta is to have any merit, it should include a forthright discussion with Indonesia about the systemic repression of West Papuan lives and voices” (Iumi Stori, 22 Oktober 2024).
Pemerintah Kepulauan Solomon membalas dengan pernyataan bahwa Wale “perlu belajar geografi” dan bahwa “Papua dulu dan masih di bawah kedaulatan Indonesia” (SIBC, 28 Oktober 2024). Namun, bagi publik yang simpatik pada gerakan kemerdekaan, respons pemerintah terkesan defensif. Wale memanfaatkan situasi ini untuk memposisikan dirinya sebagai satu-satunya politisi yang berani ‘berkata jujur’.
Pada akhirnya, pernyataan Matthew Wale selama 2018–2025 menunjukkan dilema klasik negara-negara kecil Pasifik. Di satu sisi, ada panggilan solidaritas etnis dan warisan antikolonial. Di sisi lain, ada kebutuhan ekonomi yang mendesak dan tekanan geopolitik.
Indonesia adalah tetangga dan donor penting. Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat juga memiliki kepentingan. Menjaga keseimbangan (hedging) adalah strategi yang paling rasional bagi negara seperti Kepulauan Solomon.
Sebagai pemimpin oposisi, Wale dengan leluasa dapat memegang teguh idealisme. Namun, setelah ia menjadi perdana menteri pada 15 Mei 2026, akankah ia tetap konsisten? Pertanyaan itu belum terjawab.
Yang jelas, selama hampir delapan tahun, Wale telah berhasil menjadikan Papua sebagai isu yang tidak bisa diabaikan di Pasifik. Ia telah memastikan bahwa suara Papua terus terdengar—dan bahwa setiap hadiah dari Jakarta akan selalu dibayangi oleh metafora tiga puluh keping perak.
Jadi, ketika realitas geopolitik dan suara moral bertarung di panggung Pasifik yang sempit, jawabannya mungkin bukan memilih salah satu, melainkan belajar hidup dengan keduanya —seperti arus laut yang tak pernah benar-benar tenang, namun tetap bisa dilayari.
Bagi Kepulauan Solomon, Wale dan nasib Papua yang terus bergema di antara diplomasi dan kepentingan. Satu hal pasti: panggung telah berubah, dan setiap langkah ke depan adalah tarik-ulur antara prinsip yang diwariskan oleh leluhur dan proteksi yang dituntut oleh peta dunia abad ke-21.
Apakah suara itu akhirnya akan tenggelam oleh gemuruh kontrak bantuan bilateral, atau justru menjadi fondasi bagi politik Pasifik yang lebih jujur? Waktu dan kursi perdana menteri akan menjawabnya.
