JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Para pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Jumat (1/5) mengeluarkan seruan memperingati 63 tahun pendudukan ilegal Indonesia di wilayah teritorial West Papua sejak 1 Mei 1961.
“Syukur BagiMu, Tuhan. Hari ini, 1 Mei 2026 Bangsa Papua memperingati 63 tahun aneksasi hak politik kemerdekaan yang terjadi pada 1 Desember 1961,” ujar Presiden Eksekutif ULMWP Menase Tabuni dan Wakil Presiden Eksekutif Octovianus Mote melalui keterangan tertulis Sekretaris Eksekutif Markus Haluk di Jayapura, Papua, Jumat (1/5).
Menurut Tabuni dan Mote, selama 63 tahun hak politik Bangsa Papua telah dikorbankan demi kepentingan ekonomi kapitalisme dan kepentingan geopolitik negara-negara besar.
“Di bawah pendudukan ilegal Indonesia atas West Papua, kami bangsa Papua menghadapi ancaman serius berupa genosida, ekosida, dan etnosida. Negara Indonesia secara sistematis menghancurkan eksistensi Bangsa Papua sebagai manusia yang beradab dan bermartabat di atas tanah leluhur kami sendiri,” katanya.
Tabuni dan Mote menambahkan, West Papua dijadikan wilayah pendudukan sipil dan militer. Melalui pendekatan militer, Indonesia telah melancarkan 26 operasi militer di West Papua.
Sementara pendekatan sipil dijalankan melalui migrasi besar-besaran lewat program transmigrasi, pemekaran kabupaten, kota, dan provinsi serta migrasi sipil spontan terus berlangsung hingga saat ini.
“Bangsa Papua tidak memiliki masa depan di bawah Indonesia. Hidup dalam pendudukan berarti membiarkan ancaman nyata terhadap manusia, budaya, dan alam semesta Papua,” ujar Tabuni dan Mote.
Keduanya menyerukan seluruh rakyat Papua dari semua latar belakang untuk bangkit dan memberi dukungan nyata kepada ULMWP dalam memperjuangkan hak politik penentuan nasib sendiri bagi Bangsa Papua yang merdeka dan berdaulat.
“Mari galakkan doa bersama setiap pukul 15.00, jam wafatnya Tuhan di kayu salib. Selama 1-5 menit. Mari kita mempersembahkan penderitaan, harapan, dan perjuangan Bangsa Papua kepada Tuhan, memohon belas kasih dan pertolongan-Nya bagi kemerdekaan dan kedaulatan,” katanya.
Tabuni dan Mote juga menyerukan kepada para pemimpin adat, tokoh agama, LSM, akademisi, dan seluruh rakyat Papua di mana pun berada agar kembali ke kebun, kembali ke makanan tradisional Melanesia, dan jaga tanah serta dusun adat dengan baik.
“Hentikan jual beli tanah kepada siapa pun, terutama untuk investasi dan pembangunan kantor sipil maupun militer kolonial Indonesia,” ujar Tabuni dan Mote lebih lanjut.
Keduanya juga menyerukan kepada para pemimpin Melanesia, Pasifik, Afrika, Karibia, Eropa, dan Amerika Serikat untuk membuka mata terhadap tragedi politik dan kemanusiaan yang telah berlangsung 63 tahun di bawah pendudukan Indonesia dan mengambil tindakan nyata.
“Demikian pernyataan ULMWP ini kami sampaikan dalam rangka memperingati 63 tahun pendudukan ilegal Indonesia atas West Papua. One people, one soul. Satu rakyat, satu jiwa,” kata Tabuni dan Mote. (*)
