WAMENA, ODIYAIWUU.com — Masyarakat tanah Papua dari berbagai elemen yang terhimpun dalam Forum Pribumi Papua, Senin (27/4) menggelar aksi unjuk rasa serentak di berbagai kota di Indonesia, termasuk kota-kota provinsi dan kabupaten di wilayah tanah Papua.
Ketua Forum Pribumi Papua Yusup Yikwa mengatakan, dalam aksi yang digelar di berbagai kota di tanah Papua dan Indonesia mereka menegaskan, saat ini tanah Papua dana zona darurat militer dan kemanusiaan.
“Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar segera menarik pasukan militer non organik di atas tanah adat bangsa Papua,” ujar Yusup Yikwa di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Senin (27/4).
Menurut Yikwa, dalam aksi itu forum juga meminta para gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Kabupaten seluruh tanah Papua serta para wakil rakyat di DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua segera bertemu Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai merespon situasi tanah Papua yang mengkhawatirkan saat ini.
“Kami juga meminta kepada para gubernur seluruh tanah Papua DPR, MRP dan DPD RI dan DPR RI segera bersatu dan menemui Menteri HAM RI agar mendesak Presiden Republik Indonesia membuka akses bagi jurnalis internasional dan tim kemanusiaan dari PBB turun ke tanah Papua,” kata Yikwa.
Menurut Yikwa, bila konflik yang terjadi antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) dan TNI-Porli tidak berhenti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan terus memakan korban jiwa, kepercayaan akan hilang.
“Bahkan kami takyat Papua menyatakan mosi tidak percaya kepada NKRI dan Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan negara wajib menjamin dan melindungi segenap rakyat Indonesia,” kata Yikwa lebih lanjut.
Menurut Yikwa, forum juga meminta kepada Presiden agar segera menggelar pertemuan antara Indonesia dan TPNPB OPM melalui dialog damai guna mencari solusi terbaik untuk memutuskan mata rantai kekerasan dan penderitaan bangsa Papua yang terjadi sejak tahun 1960-an hingga saat ini seperti yang pernah dilakukan di Aceh tahun 2004.
“Jika aspirasi di atas tidak ditindaklanjuti kami akan mengkonsolidasi rakyat Papua dari tujuh wilayah adat lalu menolak semua produk hukum NKRI, otonomi khusus dan lain-lain di atas tanah Papua,” ujar Yikwa.
Menurutnya, Indonesia hadir di atas tanah Papua hanya untuk mengeruk sumber daya alam tanpa memberikan rasa aman dan damai bagi bangsa Papua itu. “Kami akan memintah untuk menentukan nasib kami sendiri,” kata Yikwa tegas.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem meminta Pemerintah Indonesia mengundang komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan kunjungan resmi ke Papua. Kemudian, Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi jurnalis asing untuk meliput situasi HAM di tanah Papua.
“Kami juga meminta Presiden segera menarik pasukan non-organik dari wilayah tanah Papua. Langkah selanjutnya, segera memulai dialog inklusif antara Pemerintah Indonesia dan perwakilan politik Papya yang memperjuangkan kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri,” ujar Hesegem di Jayapura, Papua, Senin (27/4).
Menurut Hesegem, pembela HAM senior di tanah Papua, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia segera melakukan penyelidikan menyeluruh dan independen terhadap insiden di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Selasa (14/4) lalu.
“Insiden Kembru kita tahu menewaskan 15 warga sipil tak berdosa. Kami juga meminta agar semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk TNI dan TPNPB OPM untuk tidak melakukan serangan yang tidak membedakan sasaran dan menjamin perlindungan warga sipil setiap saat,” ujar Hesegem lebih lanjut. (*)
