JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Kabupaten Mimika kembali menorehkan prestasi membanggakan di Indonesia. Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah itu meraih pengakuan sebagai daerah dengan tingkat toleransi tinggi di Indonesia dari Setara Institute.
Prosesi penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan dalam acara seremonial di Artotel Ambarrukmo, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (22/4). Mimika meraih penghargaan dalam Kategori Kabupaten dengan Kepemimpinan Terbaik Dalam Mendorong Nilai-Nilai Toleransi.
Penghargaan diberikan oleh perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Bupati Mimika Johannes Rettob yang diwakili Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Mimika Jeffri Chris Hutagalung.
Prestasi tersebut membuktikan keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, setara, dan inklusif di tengah keberagaman agama dan budaya.
Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani usai acara penyerahan penghargaan tersebut mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif berbagai elemen, bukan hanya pemerintah semata.
“Indeks kota toleran bukan hanya prestasi kepala daerah atau institusi tertentu, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Ismail Hasani dalam sambutannya usai menyerahkan penghargaan kepada penerima.
Ismail menjelaskan, terdapat tiga faktor utama dalam membangun daerah yang toleran, yakni kepemimpinan politik yang aktif mempromosikan keberagaman, birokrasi yang inklusif dan adaptif, serta kekuatan kepemimpinan sosial di tengah masyarakat.
Apresiasi juga datang dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui perwakilannya, Bisri, menilai capaian tersebut patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat daerah berpuas diri.
“Ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan capaian yang telah diraih,” ujar Bisri.
Menurut Bisri, Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator penting yang menggambarkan kualitas hubungan sosial, tingkat kedewasaan demokrasi, serta kredibilitas tata kelola pemerintahan dalam menjamin hak-hak warga negara.
Bisri menambahkan, daerah yang toleran adalah wilayah yang mampu menghadirkan rasa aman, menjamin kesetaraan, serta membuka ruang partisipasi yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.
Dalam konteks pembangunan nasional, toleransi juga dinilai memiliki peran strategis. Stabilitas sosial yang tercipta dari praktik toleransi menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sejak 2015, Setara Institute secara konsisten merilis Indeks Kota Toleran (IKT) untuk mengukur kondisi kota-kota di Indonesia dalam mempromosikan nilai keberagaman. Tahun 2025 menjadi studi ke-9 yang memberikan gambaran terbaru sekaligus refleksi atas perkembangan toleransi di tingkat daerah.
Melalui laporan tersebut, Setara Institute juga menyampaikan berbagai temuan penting serta rekomendasi kebijakan guna mendorong terciptanya daerah yang semakin inklusif dan menghargai keberagaman di Indonesia.
Tahun 2025 Kabupaten Mimika juga menerima anugerah Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan menjaga kerukunan umat beragama.
Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat Mimika Rumah Kita bukan sekadar slogan, melainkan diwujudkan melalui kebijakan konkret.
Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dalam kesempatan tersebut mengatakan, capaian harmoni nasional ini bukan hanya prestasi, tetapi amanah besar yang harus dirawat bersama sebagai bangsa.
“Tidak mungkin terwujud kerukunan tanpa harmoni, dan harmoni tidak mungkin terwujud tanpa kesediaan kita untuk menerima perbedaan,” ujar Nasaruddin.
Nasaruddin menjelaskan toleransi bukanlah upaya menyeragamkan yang berbeda, atau memisahkan yang sama, melainkan kemampuan menjaga kemesraan dan persahabatan di tengah keberagaman.
Nasaruddin juga menekankan pentingnya proses pengindonesiaan ajaran agama, budaya lokal, serta pelokalan nilai keindonesiaan agar identitas keagamaan dan kebangsaan bisa berjalan beriringan.
“Saya seratus persen Muslim, seratus persen Indonesia, dan seratus persen Bugis. Umat beragama lain juga dapat menjadi seratus persen beragama sekaligus seratus persen Indonesia. Jika filosofi ini kita pegang teguh, maka selamat tinggal konflik dan welcome harmoni,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika mengalokasikan anggaran hampir Rp 3 miliar untuk mendukung kegiatan FKUB serta memberikan insentif kepada sekitar 1.000 tokoh agama. Langkah ini dinilai mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara berkelanjutan.
Setara Institute, lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan lembaga riset yang berdiri tahun 2005 concern mempromosikan demokrasi, pluralisme, kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Lembaga tersebut berfokus pada urusan advokasi kebijakan, pendidikan publik, dan pemantauan toleransi, termasuk merilis indeks kota toleran. (*)
