TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Wakil Ketua IV Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah Jhon Gobai, Senin (2/3) memfasilitasi pertemuan Tim Harmonisasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai, Mimika, dan Komandan Batalyon (Danyon) Brigade Mobil (Brimob) Polri guna mempercepat proses penyelesaian sekaligus memastikan akses menuju Kapiraya tidak lagi terganjal.
Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi strategis dan produktif antarwilayah adat dan pemerintah daerah sekaligus membangun koordinasi dengan tim dari Deiyai agar seluruh proses berjalan lancar dan terarah tanpa gesekan antarpihak di lapangan.
Gobai dalam pertemuan tersebut mengatakan, semua pihak memiliki komitmen utuh menjaga situasi agar tetap kondusif. Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pihak lain yang memperkeruh suasana yang berujung memantik pergerakan massa akar rumput (grassroot).
“Kita semua ingin damai. Jangan sampai ada pergerakan massa dari bawah, baik dari Kamoro kepada masyarakat Mee atau sebaliknya. Kita ini hidup bertetangga dalam wilayah adat, harusnya bisa rukun dan merawat persaudaraan,” ujar Gobai dalam pertemuan yang berlamgsung di salah satu hotel di kawasan Jalan Cenderawasih, Timika, Papua Tengah, Senin (2/3) malam.
Menurut Gobai, generasi muda harus memahami sejarah dan nilai adat yang diwariskan orang tua. Kehidupan rukun dan damai, diakuinya, sudah menjadi warisan leluhur sejak dahulu, sebelum kehadiran aktivitas tambang emas ilegal (ilegal mining) yang merebak sejak awal 2024.
“Orangtua dahulu ajak kita hidup baik-baik. Nilai itu yang harus kita warisi. Jangan sampai kita buta oleh konflik. Kita semua ingin hidup damai,” kata Gobai, legislator jalur pengangkatan di DPRP Papua Tengah.
Gobai juga menekankan, tapal batas wilayah adat merupakan warisan turun temurun dan tetap harus dihormati masing-masing pemangku ulayat sehingga jangan sampai menjadi pemicu dan perusak relasi persaudaraan sebagai sesama anak asli Papua.
“Batas adat itu penting dan harus dihargai, tetapi jangan sampai batas itu menghancurkan hubungan kekeluargaan yang sudah terbangun lama,” ujar Gobai, mantan anggota DPR Papua.
Dalam pertemuan tersebut, ua juga meminta aparat keamanan, khususnya Brimob agar menindak tegas oknum yang menyebarkan informasi hoaks melalui jagat maya yang berupaya memprovokasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian kasus Kapiraya.
“Saya minta jika ada yang menyebarkan informasi provokatif atau mengajak melakukan aksi kekerasan harus segera diredam atau dihentikan. Siapapun yang mengganggu proses harmonisasi yang sedang dibangun Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemkab Mimika, Dogiyai, dan Deiyai serta aparat keamanan harus diproses secara hukum,” kata Gobai.
Dari pertemuan bersama tersebut diharapkan komunikasi produktif terus dirajut dan dirawat dengan baik sehingga akses menuju Kapiraya terbuka tanpa hambatan demi menjaga stabilitas dan kedamaian di atas tanah Papua, terutama di Papua Tengah. (*)
