NABIRE, ODIYAIWUU.com — Pihak Manajemen Markas Pusat Komando Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyebutkan, Minggu (1/3) sekitar pukul 12.00 WIT terjadi kontak tembak antara tentara OPM dengan aparat keamanan Indonesia di Nabire, Provinsi Papua Tengah.
“Kami menerima laporan dari PIS (Papua Intelligence Service) TPNPB di Nabire bahwa, aparat keamanan Indonesia dan pasukan kami kembali terlibat baku tembak di sekitar Kali Harapan, Kota Nabire pada Minggu (1/3) sekitar jam 12.00 siang,” ujar Juru Bicara Komnas TPNPB OPM Sebby Sambom melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu (1/3).
Menurut Sebby, dalam kontak senjata tersebut aparat keamanan Indonesia menggunakan dua unit helikopter militer dan terlibat baku tembak dengan ketinggian helikopter berjarak 20 meter di atas atap rumah warga sipil di wilayah Kali Harapan.
Sebby menjelaskan, PIS juga melaporkan bahwa hingga Minggu (1/3) malam dan aparat keamanan masih terus meningkatkan operasi dari jalan ke jalan dan sempat memblokade jalan raya di depan Penjara Nabire.
“Dalam laporan lebih lanjut, menyebutkan bahwa sejak Sabtu (28/2) aparat keamanan Indonesia juga melakukan operasi di jalan-jalan hingga pemukiman warga sipil dari Wadio-SP3 di Nabire. Dalam kontak senjata itu belum diketahui korban jiwa dari kedua belah pihak,” kata Sebby lebih lanjut.
Sebby menambahkan, kontak senjata pasukannya di bawah pimpinan Mayor Aibon Kogoya terjadi di sejumlah titik di Nabire hingga perampasan tiga senjata api milik aparat dan pembakaran pos militer Indonesia di Distrik Makimi. Selain itu aparat keamanan sedang mengamankan perusahan ilegal di wilayah tersebut.
“Kami tegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto agar selesaikan dahulu masalah konflik bersenjata antara TPNPB dan militer Indonesia di berbagai daerah di tanah Papua sebelum menawarkan diri sebagai mediator konflik antara Amerika-Israel dan Iran,” ujar Sebby.
Sebby juga menegaskan kepada Pemerintah Indonesia untuk membuka akses bagi jurnalis asing dan Palang Merah Internasional untuk membantu warga sipil yang terkena dampak konflik bersenjata di Papua.
“Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB jangan menutupi konflik di Papua atas jabatan yang diemban di Dewan HAM PBB. Kami juga mengingatkan Sekjen PBB Antonio Gueteres agar PBB jangan menutup diri terkait konflik di Papua yang terjadi selama 64 tahun yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan harta benda,” katanya. (*)
