KARUBAGA, ODIYAIWUU.com — Sejumlah warga masyarakat Tolikara, Selasa (13/1) nekad memalang total Kantor Pemerintahan Kabupaten Tolikara di Igari, Karubaga, Provinsi Papua Pegunungan.
Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan kepada Pemerintah Kabupaten Tolikara yang diduga menunggak pembayaran sewa Penginapan Eldora sejak era kepemimpinan Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya, SIP, MAP. Hingga Desember tunggakannya sebesar Rp 5.596.000.000.
Penginapan Eldora disewa enam kamar oleh Pemda Tolikara sejak 1 Juli 2023 untuk digunakan Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 1716/Tolikara bersama keluarga dan anggota TNI yang berdinas di Tolikara.
Namun, hingga akhir Desember 2025 masih tertunggak sebesar Rp 5.596.000.000. Sejak 2023 hingga kini pihak pelapor atau pengelola Penginapan Eldora sudah mengirim surat kepada Pemda Tolikara namun belum mendapat tanggapan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Pegunungan Nelson Wenda angkat bicara terkait pembayaran sewa penginapan yang berujung aksi pemalangan kantor Pemerintahan Kabupaten Tolikara oleh warga.
“Peristiwa ini mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola keluangan daerah serta tanggung jawab pemerintah terhadap kewajiban hukum. Apabila benar fasilitas digunakan dalam jangka waktu panjang tanpa pembayaran, maka hak penyedia jasa wajib dihormati dan diselesaikan secara bermartabat,” ujar Nelson.
Meski demikian, kata senator berusia muda putra asli Papua Pegunungan, pemalangan kantor pemerintahan berdampak langsung pada pelayanan public. Karena itu penyelesaian masalah ini perlu dilakukan secara cepat, transparan, dan tidak saling merugikan.
Nelson juga mengatakan, masalah tersebut tidak hanya menyangkut aspek keuangan tetapi juga integritas pemerintahan, kepercayaan publik, dan wibawa pemerintah daerah.
“Beberapa langkah ideal penyelesaian perlu dilakukan yaitu audit terbuka dan independent, klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Tolikara, dan sekema pembayaran atau penyelesaian hukum yang adil dan bermartabat,” ujar Nelson.
Nelson menambahkan, negara tidak boleh kalah oleh utang dan rakyat tidak boleh dikorbankan oleh kelalaian dan rakyat harus dibayar haknya. Kewajiban harus ditunaikan dan pelayanan publik harus tetap berjalan. (*)
