Oleh: Yakobus Dumupa
(Orang asli Papua, tinggal di Nabire, Tanah Papua)
Sebuah Pertarungan yang Tak Terduga
Ketika Kejaksaan Agung pada Juli 2025 menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait tata kelola minyak Pertamina, publik Indonesia sontak terbelalak. Nama Riza bukanlah nama kecil; ia adalah pengusaha migas yang selama puluhan tahun dikenal dengan julukan “Raja Minyak Indonesia”. Bagi banyak orang, ia adalah simbol kekuasaan di balik layar, sosok misterius yang tidak pernah tampil di panggung politik secara formal, tetapi selalu disebut dalam percakapan mengenai mafia migas, permainan harga energi, atau bahkan dukungan dana politik. Fakta bahwa selama bertahun-tahun ia seperti kebal hukum, dan baru di era Presiden Prabowo Subianto ia resmi ditetapkan sebagai tersangka, menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini sekadar proses hukum biasa, ataukah sedang terjadi perang besar antara negara yang kini dipimpin Prabowo melawan oligarki lama yang diwakili Riza?
Pertanyaan ini semakin menarik karena selama beberapa dekade, nama Riza selalu menghantui setiap pembicaraan tentang energi dan politik. Ia kerap dituding sebagai sosok yang mengendalikan jalur impor minyak, memengaruhi kebijakan Pertamina, bahkan memegang kendali tidak resmi atas siapa yang bisa mendapat keuntungan dalam bisnis migas. Ia jarang muncul di media, nyaris tak pernah membuat pernyataan publik, tetapi pengaruhnya seakan menyelimuti ruang politik dan bisnis Indonesia. Inilah yang membuat penetapan tersangka terhadap dirinya terasa seperti sebuah kejutan besar. Setelah lama dianggap tak tersentuh, tiba-tiba ia berada di posisi terpojok, berhadapan langsung dengan kekuatan negara yang kini tampak ingin menegaskan supremasinya.
Situasi ini memunculkan tafsir yang berlapis. Sebagian orang meyakini langkah Kejaksaan Agung adalah penegakan hukum murni, bahwa akhirnya negara berani menyentuh mafia migas yang selama ini menjadi hantu dalam sistem energi nasional. Namun sebagian lain melihatnya sebagai manuver politik: Prabowo sedang mengirim pesan bahwa ia berbeda dari pendahulunya, bahwa di bawah kepemimpinannya tidak ada lagi kekebalan hukum bagi para penyandang dana politik. Dua tafsir ini sama-sama masuk akal, bahkan mungkin saling melengkapi. Namun, yang jelas, peristiwa ini menandai babak baru dalam relasi antara negara dan oligarki di Indonesia.
Riza Chalid: Raja Minyak dan Bendahara Penguasa
Untuk memahami mengapa kasus ini begitu penting, kita harus memahami siapa sebenarnya Riza Chalid. Sejak era Orde Baru, Riza sudah dikenal sebagai pemain besar dalam bisnis impor minyak. Ia memiliki jaringan luas, baik di dalam negeri maupun internasional, yang membuatnya mampu menguasai akses terhadap pasokan energi. Dalam berbagai laporan dan investigasi, ia kerap disebut sebagai aktor yang berada di balik Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), sebuah anak usaha Pertamina yang pada akhirnya dibubarkan pada 2015 setelah ditemukan banyak penyimpangan. Nama Riza begitu erat dengan Petral sehingga ketika perusahaan itu ditutup, banyak yang menganggap seharusnya ia ikut dimintai pertanggungjawaban. Namun, ia tetap lolos. Pola inilah yang membuatnya dikenal sebagai figur yang seolah kebal hukum, tak tersentuh meski tuduhan demi tuduhan menghampiri.
Namun Riza bukan sekadar pengusaha. Banyak pihak menilai kekuatannya justru terletak pada perannya sebagai sponsor politik. Mantan pejabat BUMN, Said Didu, secara terbuka menyebut bahwa Riza adalah “bendahara semua rezim”. Siapa pun presidennya, siapa pun partai yang berkuasa, Riza selalu hadir sebagai penyandang dana. Pandangan ini memperlihatkan bahwa ia tidak hanya bermain di bidang ekonomi, melainkan juga di panggung politik. Tuduhan bahwa ia mendukung pasangan Prabowo–Hatta pada Pilpres 2014, atau isu bahwa ia menyokong pasangan Anies–Muhaimin pada Pemilu 2024, semakin memperkuat citra tersebut. Benar atau tidak tuduhan itu, opini publik sudah terlanjur terbentuk: Riza adalah kasir rezim, bank berjalan yang menghidupi partai-partai besar.
Jejak keterlibatannya dalam skandal politik juga memperkuat persepsi itu. Kasus “Papa Minta Saham” pada 2015, yang melibatkan Setya Novanto dan Freeport, menyeret nama Riza meski akhirnya ia tidak dijerat hukum. Ia disebut hadir dalam pertemuan yang menjadi dasar rekaman kontroversial itu. Sekali lagi, ia selamat. Pola ini berulang: Riza muncul di setiap skandal besar, namanya menghiasi pemberitaan, tetapi akhirnya lenyap tanpa konsekuensi hukum. Dengan semua pengalaman ini, tidak mengherankan jika publik menganggapnya sebagai figur yang berdiri di atas hukum, seorang oligark yang posisinya terlalu penting untuk diganggu.
Kasus Hukum 2025: Runtuhnya Kekebalan
Segalanya berubah pada 10 Juli 2025. Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa Riza Chalid resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasus yang menjeratnya menyangkut tata kelola minyak Pertamina periode 2018–2023, khususnya terkait penyewaan terminal BBM Merak yang dinilai tidak efisien namun dipaksakan, diduga karena ada kepentingan pribadi dan kelompok. Dari praktik ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 285 triliun. Angka ini tidak hanya mencengangkan karena besarnya, tetapi juga karena menunjukkan betapa dalamnya dugaan manipulasi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Total ada 18 orang yang ikut ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat-pejabat Pertamina dan anak Riza sendiri, Muhammad Kerry Adrianto. Fakta bahwa jaringan keluarga pun ikut terseret memperlihatkan betapa luas operasi yang dituduhkan.
Langkah Kejaksaan tidak main-main. Paspor Riza dicabut, ia dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dan red notice diajukan ke Interpol. Informasi terakhir menyebut ia sudah meninggalkan Indonesia sejak Februari 2025, terakhir melintas ke Malaysia. Status buron internasional ini menunjukkan bahwa kasus Riza tidak lagi sekadar isu nasional, melainkan sudah menjadi perhatian global. Dengan migas sebagai komoditas strategis dunia, kasus yang melibatkan figur sekelas Riza tentu memiliki implikasi besar terhadap persepsi investor dan mitra internasional terhadap Indonesia.
Namun, pertanyaan besar tetap muncul: mengapa baru sekarang? Dugaan keterlibatan Riza dalam berbagai praktik kotor migas sudah lama beredar, tetapi baru di era Prabowo ia dijadikan tersangka. Banyak yang menilai, ini karena Prabowo ingin mengirim pesan bahwa ia berbeda dari pendahulunya. Ia tidak akan membiarkan oligarki lama terus menguasai negara. Sebagian lain menilai, ini karena pemerintah baru akhirnya memiliki keberanian politik untuk menindak mafia migas. Dua penjelasan ini sama-sama masuk akal, dan mungkin saling melengkapi. Yang pasti, penetapan tersangka terhadap Riza menandai runtuhnya mitos kebal hukum yang selama ini melekat pada dirinya.
Prabowo vs Oligarki: Negara Menggugat Uang
Pertarungan ini bisa dibaca sebagai benturan antara negara dan oligarki. Prabowo Subianto kini berdiri sebagai presiden dengan legitimasi konstitusional. Ia memiliki kendali atas Kejaksaan, Polri, TNI, dan birokrasi. Ia adalah simbol kekuatan formal negara. Sementara itu, Riza adalah simbol oligarki, seorang pengusaha dengan kekayaan luar biasa, jaringan bisnis internasional, dan reputasi sebagai bendahara politik lintas rezim. Selama puluhan tahun, oligarki seperti Riza terbukti tangguh, mampu bertahan melintasi rezim, beradaptasi dengan situasi, bahkan sering kali lebih kuat daripada negara. Dengan uang, mereka bisa membeli loyalitas, memengaruhi kebijakan, dan melindungi diri dari jeratan hukum.
Namun, langkah Prabowo menunjukkan bahwa kali ini negara ingin menggugat dominasi uang. Dengan menjerat Riza, Prabowo mengirim pesan bahwa era perlindungan sudah berakhir. Pertarungan ini bukan hanya soal pribadi, melainkan simbol pergeseran kekuasaan. Jika negara berhasil menundukkan oligarki, maka ini akan menjadi preseden baru dalam sejarah politik Indonesia. Tetapi jika oligarki kembali bangkit, maka negara akan terlihat lemah, dan Prabowo akan dicap gagal. Inilah yang membuat pertarungan ini begitu penting: bukan hanya menentukan nasib dua individu, tetapi juga arah relasi antara negara dan oligarki di masa depan.
Dampaknya terasa di berbagai level. Bagi politik, ini bisa memaksa partai mencari sumber dana baru, mungkin lebih transparan, mungkin justru memunculkan oligarki baru dengan wajah berbeda. Bagi ekonomi, ini bisa membersihkan sektor migas dari praktik kotor, membuat harga energi lebih efisien. Namun risikonya juga nyata: hancurnya jaringan lama bisa mengganggu pasokan energi, menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Bagi geopolitik, langkah ini bisa mengubah posisi Indonesia di peta energi global, membuatnya lebih mandiri atau justru menimbulkan gesekan dengan kekuatan luar yang berkepentingan. Dengan kata lain, pertarungan Prabowo versus Riza adalah pertarungan yang resonansinya jauh melampaui ruang politik domestik.
Siapa yang Akan Menang?
Pertanyaan akhirnya sederhana, tetapi jawabannya rumit: siapa yang akan menang? Pada satu sisi, Riza memang sedang terdesak. Statusnya sebagai buron, reputasi tercoreng, dan jaringannya mulai diusut. Momentum jelas berada di pihak Prabowo. Ia berhasil mengguncang mitos kebal hukum Riza. Jika ia konsisten membawa kasus ini ke pengadilan, memastikan aset negara kembali, dan memperlihatkan bahwa hukum benar-benar tegak, ia akan dikenang sebagai presiden yang berani menundukkan “bendahara penguasa”. Tetapi jika kasus ini berhenti di tengah jalan, publik akan kecewa. Mereka akan menilai bahwa ini hanyalah drama politik yang dimainkan untuk kepentingan sesaat.
Namun, sejarah Indonesia mengajarkan bahwa oligarki selalu punya daya hidup luar biasa. Mereka bisa berganti wajah, bersembunyi di balik perusahaan baru, atau membuat kompromi yang menguntungkan. Tidak ada jaminan bahwa runtuhnya Riza berarti runtuhnya oligarki. Bisa jadi, ini hanya pergantian aktor. Pertanyaannya adalah, apakah Prabowo cukup konsisten untuk memastikan bahwa pertarungan ini bukan hanya soal individu, melainkan soal menegakkan supremasi negara atas uang. Jika iya, maka ia akan mencatat sejarah baru. Jika tidak, maka oligarki akan kembali dengan wajah berbeda, dan rakyat sekali lagi menjadi penonton dari drama yang tak pernah usai.
Apapun hasil akhirnya, pertarungan Prabowo Subianto melawan Riza Chalid adalah bagian penting dalam sejarah politik Indonesia. Ia akan menentukan apakah negara akhirnya lebih kuat daripada oligarki, atau apakah uang tetap menjadi pengendali utama. Rakyat Indonesia menjadi saksi, dan sejarah akan mencatat jawabannya.
