Oleh: Yakobus Dumupa
(Orang asli Papua, tinggal di Nabire, Tanah Papua)
POLITIK Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga hari ini tidak bisa dipisahkan dari pengaruh budaya Jawa. Dengan jumlah penduduk terbesar dan dominasi elite politik yang sebagian besar berasal dari Jawa, cara berpikir dan cara bertindak orang Jawa sangat mewarnai dinamika politik nasional. Salah satu ciri khas budaya politik Jawa yang menonjol adalah sikap diam tapi berbahaya. Ungkapan ini sering dianggap sebagai kearifan, tetapi jika dilihat dari sisi negatifnya, sikap diam ini justru menghadirkan banyak bahaya bagi demokrasi, transparansi, dan masa depan bangsa.
Diam dalam politik Jawa bukan sekadar soal kesabaran atau ketenangan, melainkan strategi untuk menutupi ambisi, menyembunyikan intrik, dan menipu lawan maupun rakyat. Orang Jawa dalam politik terbiasa menahan diri di depan umum, tampil sederhana, bahkan seolah-olah tidak berambisi. Namun, di balik panggung, ada perhitungan dingin, lobi rahasia, dan langkah licik yang sering kali merugikan kepentingan publik. Diam menjadi selubung untuk menutupi bahaya yang sesungguhnya.
Salah satu bahaya terbesar dari politik Jawa yang diam adalah ketertutupan. Demokrasi membutuhkan keterbukaan, partisipasi, dan transparansi. Tetapi budaya Jawa yang dominan membuat keputusan politik justru diambil secara sembunyi-sembunyi. Pertemuan-pertemuan penting dilakukan di ruang tertutup, tanpa partisipasi publik, lalu hasilnya diumumkan seolah sudah final. Rakyat hanya menjadi penonton dari drama yang sebenarnya sudah lama ditentukan. Diam para elite menutupi proses pengambilan keputusan yang penuh intrik, dan pada akhirnya rakyat kehilangan hak untuk tahu.
Bahaya lainnya adalah manipulasi citra. Pemimpin Jawa sering tampil sederhana, merakyat, bahkan “biasa-biasa saja.” Namun, kesederhanaan itu sering kali hanya bungkus untuk menutupi ambisi kekuasaan yang besar. Rakyat terkecoh oleh penampilan luar yang tampak tenang, padahal di baliknya berlangsung perebutan kekuasaan yang keras dan penuh intrik. Kesederhanaan palsu ini berbahaya, karena membuat rakyat terlena dan tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Demokrasi yang sehat seharusnya menuntut kejujuran, bukan pencitraan yang menipu.
Budaya diam dalam politik Jawa juga melahirkan politik intrik dan pengkhianatan. Karena tidak terbiasa dengan konfrontasi terbuka, elite Jawa lebih memilih jalan senyap untuk menyingkirkan lawan. Mereka tidak menyerang langsung di depan umum, tetapi merancang strategi di belakang layar. Lawan yang merasa aman karena tidak melihat tanda-tanda bahaya, tiba-tiba disingkirkan tanpa sempat melawan. Politik seperti ini memang efektif untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi berbahaya bagi pembangunan demokrasi yang seharusnya jujur dan terbuka.
Dominasi politik Jawa juga memperkuat budaya feodalisme dan kepatuhan buta. Dalam tradisi Jawa, pemimpin diposisikan di atas, sementara rakyat atau bawahan harus manut tanpa banyak bicara. Sikap ini masuk ke dalam politik nasional. Keputusan pemimpin dianggap mutlak, sementara rakyat hanya bisa mengikuti. Demokrasi yang seharusnya horizontal dan partisipatif berubah menjadi vertikal dan elitis. Bahayanya, kritik dianggap ancaman, perbedaan pendapat dianggap pembangkangan, dan akhirnya politik kehilangan ruang kebebasan.
Diam juga berbahaya karena melahirkan politik basa-basi dan sandiwara. Di depan publik, para elite berbicara tentang harmoni, persatuan, dan musyawarah. Namun, di balik itu, mereka menyusun kesepakatan yang hanya menguntungkan kelompoknya. Basa-basi dipakai untuk menutupi kenyataan yang pahit: bahwa kepentingan rakyat sering dikorbankan demi kepentingan elite. Politik basa-basi membuat demokrasi kehilangan ketulusan. Yang tersisa hanyalah simbol dan kata-kata indah, sementara kebijakan nyata berjalan berlawanan.
Selain itu, budaya diam menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Karena elite politik tidak pernah bicara terang-terangan, rakyat sulit menebak arah politik bangsa. Semua digantungkan pada isyarat, tanda-tanda, dan rumor. Situasi ini membuat politik menjadi kabur dan penuh spekulasi. Ketidakpastian ini berbahaya, karena melemahkan kepercayaan rakyat terhadap institusi politik. Demokrasi tidak bisa dibangun di atas kabut ketidakjelasan. Demokrasi membutuhkan keterusterangan, bukan misteri.
Bahaya berikutnya adalah kelicinan politik. Dalam budaya Jawa, strategi diam sering dipuji sebagai bentuk kecerdikan. Namun, dalam praktik politik, kelicinan ini sering berubah menjadi manipulasi. Janji bisa diucapkan, tetapi tidak pernah ditepati. Kesepakatan bisa dibuat, tetapi mudah dikhianati. Diam memberi ruang bagi elite untuk bermain dua muka: satu wajah untuk rakyat, satu wajah untuk kepentingan pribadi. Bahaya dari kelicinan ini adalah rusaknya kepercayaan publik. Rakyat sulit membedakan mana janji yang sungguh-sungguh dan mana yang hanya sandiwara.
Dalam praktik sehari-hari, budaya diam ala Jawa juga membuat korupsi lebih mudah berlangsung. Karena banyak hal dilakukan secara senyap, praktik penyalahgunaan kekuasaan bisa ditutupi dengan rapi. Tidak ada transparansi, tidak ada keterbukaan, yang ada hanya intrik dan kompromi. Diam menjadi perisai untuk menutupi kejahatan. Korupsi yang seharusnya diperangi justru bisa berkembang subur di bawah selubung politik yang diam.
Kita juga harus melihat bahaya diam dalam konteks pembentukan dinasti politik. Pemimpin Jawa sering kali menampilkan diri sebagai orang sederhana dan tidak ambisius. Namun, diam-diam mereka merancang jalan bagi anak, menantu, atau kerabatnya untuk masuk ke politik. Rakyat yang terkecoh oleh kesederhanaan tidak menyadari bahwa kekuasaan sedang diwariskan secara sistematis. Bahaya dari praktik ini adalah demokrasi berubah menjadi arena keluarga, di mana kekuasaan hanya berpindah dari satu darah ke darah lain, bukan dari rakyat kepada wakil yang benar-benar dipilih.
Semua bahaya ini menunjukkan bahwa budaya diam dalam politik Jawa bukan sekadar strategi, tetapi sistem yang melemahkan demokrasi. Demokrasi membutuhkan keterbukaan, tetapi politik Jawa menghadirkan ketertutupan. Demokrasi membutuhkan partisipasi rakyat, tetapi politik Jawa memperkuat hierarki dan feodalisme. Demokrasi membutuhkan kejujuran, tetapi politik Jawa penuh dengan basa-basi dan manipulasi. Demokrasi membutuhkan kepastian, tetapi politik Jawa menebar kebingungan.
Selama dominasi budaya Jawa tetap kuat dalam politik Indonesia, selama itu pula bahaya ini akan terus menghantui. Rakyat akan selalu menjadi penonton, sementara elite bermain di balik layar. Kritik akan sulit berkembang, karena budaya manut lebih diutamakan. Transparansi akan sulit ditegakkan, karena diam dianggap lebih mulia daripada bicara. Demokrasi akan terus lemah, karena rakyat hanya diberi simbol, bukan kenyataan.
Bangsa ini membutuhkan politik yang lebih terbuka, jujur, dan berani. Tetapi dominasi budaya Jawa membuat semua itu sulit terwujud. Diam terus dipuja sebagai kebijaksanaan, padahal diam sering kali menjadi selubung bagi ambisi, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kita harus berani mengatakan bahwa budaya diam dalam politik Jawa adalah bahaya nyata bagi demokrasi Indonesia.
Pada akhirnya, ungkapan diam tapi berbahaya harus dibaca dengan penuh kewaspadaan. Diam bukan berarti sabar. Diam bukan berarti bijak. Diam bisa berarti menipu, memanipulasi, dan menyembunyikan keserakahan. Diam bisa berarti mengkhianati rakyat. Diam bisa berarti membungkus kekuasaan agar tampak sederhana padahal penuh ambisi. Itulah wajah gelap dari budaya Jawa dalam politik Indonesia. Selama politik Indonesia masih dikuasai oleh budaya ini, rakyat harus selalu waspada: diam bukan sekadar diam, diam bisa menjadi bahaya.
