Aksi Massa Desak Presiden Tarik Pasukan Militer Non Organik dari Perkampungan di Tanah Papua

Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Sumber foto: voaindonesia.com, 7 November 2024

Loading

WAMENA, ODIYAIWUU.com — Ratusan massa dari berbagai elemen pemuda gereja, organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), dan masyarakat sipil di Kabupaten Lanny Jaya, Rabu (20/8) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Lanny Jaya, Provinsi Papua Peguungan.

Massa demonstran mendesak Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto melalui pemerintah daerah segera menarik pasukan militer non organik dari wilayah pedesaan yang dinilai mengganggu ketentraman warga dan aktivitas gereja.

Perwakilan pemuda gereja, Maikel Wanimbo, dalam orasinya menegaskan, penempatan militer non organik di sejumlah distrik di Lanny Jaya seperti Melagi, Kuyawagi, Wano Barat, dan Balingga telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Selain itu, kehadiran militer nonorganic tersebut malah membuat warga kesulitan berkebun dan beraktivitas seperti biasa karena kehadiran aparat bersenjata. “Kami tidak butuh keamanan dari TNI-Polri. Justru mereka yang meresahkan. Kehadiran mereka membuat masyarakat takut dan aktivitas terganggu,” ujar Maikel Wanimbo melalui keterangan yang diperoleh dari Wamena, kota Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (20/8).

Maikel juga menyoroti peran gereja yang harus hadir dalam realitas sosial, bukan hanya berkhotbah di mimbar. Menurutnya, gereja harus aktif melindungi jemaat dari ancaman nyata.

Ketua Aksi Damai Demis Tabuni dalam aksi tersebut membacakan tuntutan resmi kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. Tuntutan massa demonstran sebagai berikut.

Pertama, Presiden RI Prabowo Subianto diminta segera menarik militer non organik dari seluruh wilayah Lanny Jaya dan Papua.

Kedua, pemerintah daerah diminta menginstruksikan kepala distrik dan kampung untuk melindungi masyarakat dari intimidasi militer.

Ketiga, DPRD Kabypaten Lanny Jaya diminta membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti aspirasi ini hingga ke tingkat provinsi dan nasional.

Keempat, jika tuntutan tidak direspons hingga 1 September 2025, masyarakat akan menggelar aksi lanjutan dan menghentikan seluruh aktivitas pemerintahan di Lanny Jaya.

“Kami sampaikan ini atas nama Tuhan Yang Maha Esa, tulang belulang leluhur kami, dan alam semesta Lanny Jaya. Jangan ganggu kami dengan moncong senjata,” ujar Tabuni.

Menurut Tabuni, aksi unjuk rasa damai elemen masyarakat tersebut menjadi simbol perlawanan sipil terhadap pendekatan keamanan yang dianggap represif. Massa juga menyerukan agar pemerintah lebih mendengar suara rakyat Papua dari akar rumput. (*)