NABIRE, ODIYAIWUU.com — Tokoh muda tanah Papua Yakobus Dumupa, SIP, MIP mendesak Pemerintah Pusat segera mengakhiri segala bentuk tindakan kekerasan di tanah Papua. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak pernah menjadi solusi.
Kekerasan yang terjadi setiap saat di tengah masyarakat bumi Cenderawasih malah akan menyuburkan benih ketidakpercayaan rakyat karena setiap hari tanah Papua dilanda aneka kekerasan yang berujung jatuh banyak korban, baik dari aparat keamanan, pihak bersenjata, maupun rakyat sipil yang tidak berdosa. Kekerasan itu malah setia menemani keseharian masyarakat tanah Papua.
“Saatnya Pemerintah Pusat menghentikan kekerasan dan intimidasi di tengah masyarakat tanah Papua. Tindakan kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan Papua. Selama pendekatan represif terus dipertahankan, luka sejarah hanya akan semakin dalam dan ketidakpercayaan semakin kuat,” ujar Yakobus Dumupa di Nabire, kota Provinsi Papua Tengah, Kamis (28/8).
Yakobus, mantan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) juga menyerukan agar aparat negara menghentikan segala tindakan intimidasi, pelarangan, dan kriminalisasi terhadap rakyat Papua yang menyampaikan pendapat secara damai di muka umum. Pemerintah juga segera mengambil langkah strategis guna membebaskan para tahanan politik Papua.
“Saya meminta Presiden Republik Indonesia memberikan amnesti dan membebaskan para tahanan politik Papua yang dipenjara dengan tuduhan makar maupun kriminalisasi politik. Pemberian amnesti dan pembebasan para tahanan politik Papua merupakan langkah awal yang sangat strategis demi menumbuhkan atau membangun kepercayaan, trust menuju rekonsiliasi dan penyelesaian damai yang bermartabat,” kata Yakobus.
Menurut Yakobus, kandidat doktor antropologi Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura, Papua, segera pula dilaksanakan dialog yang setara dan netral antara Pemerintah Indonesia (Jakarta) dan rakyat Papua yang diwakili oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Dialog ini harus difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, dilaksanakan di tempat yang netral, dan berjalan dengan semangat keterbukaan tanpa paksaan dan menghormati martabat kedua pihak. Hanya dengan dialog seperti ini, peluang untuk menemukan solusi yang bermartabat dan adil bagi semua pihak dapat tercapai,” ujar Yakobus lebih lanjut.
Tokoh muda Katolik tanah Papua dan mantan Bupati Kabupaten Dogiyai ini juga menyerukan kepada para gubernur di tanah Papua untuk tidak menutup mata. Sebagai pemimpin, mereka berkewajiban menyampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat kondisi faktual tentang tindak kekerasan yang terus terjadi di tanah Papua.
“Suara para pemimpin daerah sangat penting sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan politik untuk melindungi rakyatnya. Saya juga menagih janji Presiden Prabowo Subianto yang dalam kampanye Pilpres telah berkomitmen untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua secara mendasar dan menyeluruh. Janji tersebut harus diwujudkan melalui langkah nyata, bukan hanya retorika,” ujar Yakobus.
Menurutnya, tanah Papua tidak akan pernah damai jika pendekatan kekerasan terus dipelihara. Sebaliknya, Papua akan menemukan jalan keluar yang bermartabat apabila pemerintah berani memilih jalan dialog, rekonsiliasi, dan keadilan.
“Pemerintah pusat harus menghentikan kekerasan, membebaskan tahanan politik, menghormati kebebasan berpendapat, dan membuka ruang dialog yang setara demi terwujudnya tanah Papua yang damai dan manusiawi,” ujar Yakobus, tokoh muda dan penulis belasan buku terkait Papua. (*)
