Sumule Sebut Pemprov Papua Tengah Optimalkan Pengendalian Inflasi Berbasis Data Pangan

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule. Sumber foto: papuatengah.antaranews.com, Sabtu, 11 Juli 2026

NABIRE, ODIYAIWUU.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengoptimalkan pengendalian inflasi melalui pemanfaatan data kebutuhan dan produksi pangan sebagai dasar penyusunan kebijakan intervensi guna menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak lokal.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus Sumule mengatakan, pengendalian inflasi tidak lagi dapat dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi harus mengacu pada data riil mengenai kebutuhan masyarakat dan kemampuan produksi setiap komoditas pangan.

“Kita harus mempunyai basis data kebutuhan riil komoditas kita per hari atau per bulan, dan berapa kemampuan produksi dari petani kita. Semua variabel ini sangat menentukan pergerakan harga di pasar,” ujar Silwanus Sumule mengutip papuatengah.antaranews.com di Nabire, Papua Tengah, Sabtu (11/7).

Sumule menjelaskan, Pemprov bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus menyinkronkan data produksi dan kebutuhan pangan agar intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai kondisi di lapangan.

Menurut Sumule, apabila produksi lokal telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah dapat mengurangi pasokan komoditas dari luar daerah sehingga hasil produksi petani dan peternak lokal lebih terserap pasar.

Sumule mencontohkan kebutuhan telur masyarakat di Kabupaten Nabire berdasarkan data BPS mencapai sekitar 1.062.000 butir atau setara 60 ton per bulan.

Data tersebut akan dibandingkan dengan kemampuan produksi peternak lokal sebelum pemerintah menentukan kebijakan pembatasan pasokan telur dari luar daerah.

Selain memperkuat basis data, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap rantai pasok komoditas penyumbang inflasi seperti cabai dan tomat, mulai dari tingkat produksi hingga distribusi, guna mengantisipasi gangguan pasokan akibat cuaca maupun serangan hama.

Ia mengatakan, Program Prioritas Gubernur Papua Tengah juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan melalui peningkatan produksi peternakan lokal, termasuk telur ayam dan daging babi, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat terus dikurangi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire Yasor Victor Sawo sebelumnya mengatakan, produksi telur lokal terus meningkat seiring bertambahnya jumlah peternak ayam petelur yang kini mencapai puluhan usaha di daerah tersebut. Salah satu peternak bahkan mampu memproduksi sekitar 12.600 butir telur per hari atau sekitar 22 ton per bulan.

Sementara itu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Mimika Emma Kornelia Korwa mengatakan, produksi telur di Kabupaten Mimika mencapai sekitar 15,82 ton per hari atau sekitar 474,5 ton per bulan dari populasi 440.280 ekor ayam petelur.

BPS mencatat inflasi tahunan Kabupaten Nabire pada Juni 2026 mencapai 4,44 persen atau tertinggi di Papua Tengah. Kenaikan harga terutama dipicu komoditas pangan seperti tomat, cabai rawit, daging babi, beras, dan bawang merah, serta meningkatnya biaya distribusi setelah kenaikan harga BBM non subsidi.

Salah seorang pedagang di Pasar Kalibobo Nabire, Restu saat ditemui Sabtu (11/7) mengatakan harga cabai rawit mulai turun menjadi sekitar Rp 70 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 90 ribu per kilogram.

Sementara harga tomat masih normal berkisar Rp 40 ribu-Rp 50 ribu per kilogram, begitu juga harga bawang putih yang masih normal Rp 50 ribu-Rp 60 ribu per kilogram. Namun bawang merah mengalami sedikit kenaikan dengan Rp 70 ribu-Rp 75 ribu per kilogram, normalnya Rp60 ribu per kilogram. (*)