WAMENA, ODIYAIWUU.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memperkuat kapasitas dan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) melalui mekanisme pengangkatan untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan dan pengawasan pembangunan daerah.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kapasitas dan Kinerja Anggota DPRK Mekanisme Pengangkatan se-Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung di Hotel Grand Baliem, Wamena, Jayawijaya, Kamis (5/11).
Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Elai Giban, SE, MM mewakili Gubernur Dr John Tabo, SE, MBA membuka secara resmi rakor. Saat membuka acara tersebut, Elai Giban didampingi Asisten I Setda Wasuok Demianus Siep. Rakor diinisiasi Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Elai dalam arahannya menegaskan, penguatan anggota DPRK melalui mekanisme pengangkatan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Kebijakan ini bertujuan menjamin keterwakilan orang asli Papua, OAP, memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mengawal kebijakan pembangunan agar tepat sasaran,” ujar Elai di Hotel Grand Baliem, Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis (5/11).
Elai berharap agar anggota DPRK dapat mengoptimalkan kewenangan kelembagaan, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan dana otsus.
“Pemanfaatan dana otonomi khusus harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Keberhasilan otsus tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat, khususnya orang asli Papua,” kata Elai, mantan Penjabat Bupati Nduga.
Dalam kesempatan tersebut, Elai juga menyampaikan sejumlah kendala teknis yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyerap dan memanfaatkan dana otsus.
Elai menyoroti regulasi teknis yang dinilai membatasi ruang gerak pemerintah daerah ketika menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RAP), khususnya untuk program prioritas masyarakat.
“Kami mengalami kesulitan saat menyusun program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat. Beberapa kegiatan tidak terakomodir di sub-kegiatan pusat karena batasan aturan. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 146 membatasi daerah untuk melaksanakan program Otsus yang menyentuh masyarakat,” kata Elai.
Menurut Elai, keterbatasan tersebut turut memengaruhi pelaksanaan program otsus. Sejauh ini pemerintah daerah lebih banyak mengandalkan bantuan hibah gereja dan aktivitas umum agar manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat.
“Oleh karena itu, kami mendorong melalui momentum ini agar adanya koordinasi dan peninjauan kembali atas regulasi pendukung agar hierarki Undang-Undang Otsus memberikan kewenangan yang tepat bagi kebutuhan riil masyarakat,” ujar Elai.
Pihaknya berharap agar rakor tersebut menghasilkan pemahaman dan langkah konkret bagi jajaran pemerintahan serta legislatif kabupaten dalam menjalankan kewenangan masing-masing.
Dengan demikian, diakuinya, penguatan kapasitas anggota DPRK tidak berhenti pada pemahaman teoritis tetapi dapat diterapkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kemendagri beserta jajaran narasumber dari kementerian dan lembaga terkait.
Hadir pula Anggota Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, para wakil ketua dan anggota Kelompok Khusus DPRK Mekanisme Pengangkatan dari kabupaten se-Papua Pegunungan.
Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menghadiri pembukaan kegiatan tersebut. (*)
