WAMENA, ODIYAIWUU.com — Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem, Kamis (23/10) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto pasca tewasnya 12 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
“Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB agar segera membentuk tim investigasi melalui prosedur khusus PBB dalam rangka mengidentifikasi akar persoalan di tanah Papua,” ujar Theo Hesegem dalam surat yang salinannya diterima dari Wamena, kota Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (23/10). Berikut isi lengkap surat terbuka tersebut.
Kepada Yth
Prabowo Subianto
Presiden Republik Indonesia
di
Jakarta
Dengan hormat.
Bapak Presiden yang terkasih, kirannya bapak selalu diberi kesehatan oleh-Nya. Dan terimalah salam kami dari tanah Papua, Tanah yang dipenuhi oleh tangisan, darah dan air mata walau memiliki kekayaan alam yang melimpah.
Kami tahu bahwa Bapak Presiden telah lama mengetahui kondisi politik Papua. Tentu anda telah dan sedang merencanakan sesuatu yang mungkin belum kami ketahui, namun kami menyampaikan tentang apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan bapak sebagai panglima tertinggi di Indonesia.
Kekerasan yang terjadi di tanah Papua adalah kekerasan negara secara sistematis, terstruktur dan masif. Semua itu terjadi secara terang-terangan. Tidak ada yang tersembunyi, karena semua mata menyaksikan itu. Dan yang paling sulit bagi orang Papua adalah untuk mendapatkan keadilan di mata Hukum Indonesia. Banyak sekali penemuan yang menunjukkan pada akhirnya korban hanya dibayar tunai sementara pelaku naik pangkat. Yang paling menyakitkan adalah koban hanya menerima kata permintaan maaf tanpa efek jerah atau kepastian hukum bagi pelaku.
Bapak Presiden yang terkasih, kami yakini bahwa jika tidak ada upaya perdamaian untuk Papua melalui dialog atau penentuan nasib sendiri sesuai mekanisme internasional, maka pemberontakan terhadap negara menggunakan senjata, pemberontakan di kalangan sipil dan di forum-forum intelektual hingga di Perserikatan Bangsa Bangsa akan terus terjadi. Kami mengerti bahwa bapak Presiden telah mengetahui kajian penelitian dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia LIPI (sekarang BRIN) telah menemukan 4 akar masalah dan deberikan kepada negara untuk menindaklanjuti hal itu, namun hingga kini Negara tidak pernah menanggapi hal itu. Dan kini, situasi di tanah Papua semakin parah dan tidak normal.
Setelah operasi militer dilancarkan di tanah Papua sejak tahun 2018 di Gunung Kabo, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, yang berlanjut pada penyanderaan Pilot Susi Air Capt Philip Marthen hingga meluas secara cepat di wilayah pegunungan lainnya seperti di Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Maybrat, Intan Jaya, Yahukimo, Yalimo dan beberapa tempat Lainnya di tanah Papua.
Bapak Presiden yang terkasih, baru-baru ini kami telah memiliki laporan di Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga tentang kematian seorang pria atas nama Abral Wandikbo yang menggenaskan. Ia diculik, disiksa, dimutilasi dan jasadnya dibuang di area perkebunan warga. Kami juga mendapat laporan di distrik yang sama seorang anak yang bernama Eral Gwijangge ditembak di pergelangan kaki yang menimbulkan kakinya patah, sehingga ia harus menderita berminggu-minggu dalam perjalanan (jalan kaki) ke Kwiyawagi hingga RSUD Wamena. Sampai di rumah sakit pasien masih diintimidasi dan diteror oleh anggota TNI.
Di Tanggma, Kabupaten Yahukimo salah seorang lansia ditembak mati saat terjadi kontak senjata antara TPNPB-OPM dan TNI. Di Melagi, Lanny Jaya salah seorang warga sipil atas nama Yoban Wenda hilang saat terjadi serangan dilakukan oleh pasukan Satgas TNI Habema.
Di Kampuang Soanggama, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, 12 orang warga sipil ditembak mati dalam operasi militer. Ribuan orang masih mengungsi tanpa pertolongan medis, pendidikan, bantuan makan dan minum dan lainnya.
Pada 12 Oktober di Kampung Soanggama, Intan Jaya, Papua Tengah, Satgas Rajawali I, II dan Satgas 0712 pagi subuh datang ke rumah-rumah warga dan menyuruh warga yang sedang tidur untuk keluar ke halaman rumah. Aparat TNI meminta KTP warga, setelah itu mereka lebih mencari marga Kogoya, nama yang sama dengan anggota TPNPB yang selama ini mereka (TNI) dengar, pakaian seperti yang digunakan TPNPB dan rambut panjang atau gimbal dibunuh saat itu juga di depan masyarakat.
Dalam insiden tersebut TNI menembak 10 orang. Berdasarkan kesaksian warga, 5 orang adalah murni waga sipil dan 5 lainnya diduga simpatisan TPNPB-OPM. Namun saat itu mereka sedang tanpa senjata. Salah satu ibu hamil terjatuh dari jembatan dan hanyut saat melarikan diri dalam pengungsian. Kemudian menurut anggota TNI, ada 5 orang yang diduga anggota TPNPB telah dibunuh, namun 4 lainnya tidak diketahui keberadaannya, termasuk identitasnya hingga kini dan 1 telah diketahui identitasnya dan jasadnya belum ditemukan.
Jasad 11 korban telah dikuburkan oleh masyarakat di hadapan TNI. 8 orang di satu tempat, 2 rang terpisah dan 1 ibu hamil di Dusun Wisiga. Saat kejadian itu tidak ada perlawanan. Mereka ditembak secara membabibuta. Walau telah menunjukkan KTP, mereka tetap dibunuh di depan kepala desa atau kepala kampung.
Bapak Presiden yang terkasih, kami juga menyadari bahwa tidak sedikit anggota TNI yang gugur. Termasuk warga sipil orang non-Papua atau orang pendatang. ini merupakan kerugian negara yang tak tergantikan oleh material apapun.
Atas nama kemanusiaan dan perdamaian, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua menyeruhkan agar konflik yang berkepanjangan ini dapat dihentikan menggunakan format perdamaian yang efektif demi menjaga keutuhan ciptaan mahakarya Sang Pencipta.
Dengan segala situasi dan kondisi yang dialami oleh manusia Papua yang akhir-akhir ini semakin parah, maka Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua merekomedasikan beberapa hal:
- Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Mendesak Kepada Negara Republik Indonesia agar segera membuka akses wartawan dan jurnalis asing untuk masuk ke tanah Papua dalam rangka meliput sutuasi hak asasi manusia secara utuh.
- Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa agar segera membentuk tim investigasi melalui prosedur khusus PBB dalam rangka mengidentifikasi akar persoalan di tanah Papua.
- Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) mendesak Indonesia segera membuka diri terhadap kunjungan dewan hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa untuk mengunjugi Papua yang menjadi korban kekerasan pelanggaran HAM yang berkepanjangan.
- Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) mendesak kepada Negara Republik Indonesia untuk segera membuka ruang dialog damai antara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai payung politik kelompok pro Papua merdeka bersama negara Republik Indonesia.
Wamena, 23 Oktober 2025
Theo Hesegem
Direktur Eksekutif & Pembela HAM Papua
