JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan atas nama TNI menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua menyusul peristiwa penganiayaan yang dialami Definus Kogoya, seorang warga Papua oleh sejumlah oknum prajurit TNI lalu viral di media sosial (medsos).
“Saya sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih atas nama TNI-AD mengakui bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan, melanggar hukum, dan mencoreng nama baik TNI. Perbuatan ini mencoreng upaya-upaya penanganan konflik di Papua. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua,” ujar Pangdam Cenderawasih Izak Pangemanan di Jakarta, Senin (25/3).
Konferensi pers bersama yang digelar di Subden Denma Mabes TNI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, dihadiri pula Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar dan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos, M.Si.Han.
Nugraha Gumilar di awal pengantarnya menjelaskan, konferensi pers digelar untuk menjelaskan video kekerasan yang viral di tengah masyarakat. Penjelasan ini penting sebagai bukti komitmen TNI terkait video kasus kekerasan yang dialami warga Papua tersebut.
“TNI serius menangani kasus ini. Untuk itu hadir juga Bapak Pangdam Cenderawasih yang akan menjelaskannya. Tentu juga akan ditambahkan Pak Kadispenad dengan harapan konferensi pers ini mendapat keterangan yang jelas dan ke depan situasi kembali seperti sediakala,” kata Nugraha Gumilar.
Pangdam Pangemanan menegaskan, TNI akan menginvestigasi prajurit yang terlibat dalam penyiksaan warga di dalam tong, yang videonya viral di media sosial. Para prajurit yang terlibat akan ditindak tegas karena mencoreng upaya penanganan konflik di Papua.
“Kami terus menyelesaikan permasalahan Papua dengan cara-cara yang benar, dengan pendekatan yang benar. Ada prajurit yang melakukan ini, sangat disayangkan dan ini melanggar hukum,” ujar Pangemanan.
Sejauh ini, lanjut Pangemanan, prajurit militer yang beroperasi di Papua menerapkan prosedur pelaksanaan tugas untuk menciptakan hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat guna membangun kepercayaan publik di wilayah tersebut, termasuk, melibatkan masyarakat dalam pembangunan di pedalaman.
Selain itu, pos-pos militer di wilayahnya juga kerap menjadi pasar bagi masyarakat yang berladang. Prajurit-prajurit penjaga pos pun selalu membeli hasil dari masyarakat tersebut.
“Nah ini sudah terjalin dengan baik, sehingga dengan adanya prajurit yang melakukan pelanggaran ini, menjadi sangat menyayangkan ini terjadi,” kata Pangemanan, mantan Komandan Grup 3/Sandhi Yudha Kopassus.
Menurut Pangemanan. pihak TNI bakal melakukan langkah-langkah sesuai dengan kearifan lokal di Papua. Pihaknya akan mengevaluasi demi memastikan bahwa kejadian yang mencoreng nama baik TNI itu tidak akan terulang kembali.
“Sekali lagi, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kejadian ini dan saya berjanji ke depan akan meningkatkan pengawasan,” ujar Pangemanan, Komandan Korem 172/Praja Wira Yakthi Kodam XVII/Cenderawasih tahun 2020-2022.
TNI sebelumnya telah menyelidiki isi video berisi rekaman penganiayaan terhadap seorang pria yang diduga dilakukan oleh prajurit TNI di Papua. Tayangan itu menampilkan aksi sejumlah pria, salah satunya diduga prajurit, bergantian memukuli dan menganiaya seorang pria yang dalam keadaan terikat dan luka-luka berdiri di dalam drum.
Dalam tayangan itu, salah satu pelaku diduga prajurit TNI karena dia mengenakan kaus yang kemungkinan merujuk pada nama satuan, yaitu Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 300/Brajawijaya. Tulisan “300” yang berwarna kuning keemasan tercetak cukup jelas di bagian dada kaus berwarna hijau khas Angkatan Darat.
Belakangan diketahui bahwa aksi tersebut diduga terjadi pada 3 Februari 2024, tetapi baru muncul ke publik pada 21 Maret 2024. Dari aksi itu, TNI AD menyatakan ada 13 oknum prajurit yang diduga terlibat.
Pasca video penganiayaan viral di medsos, kecaman datang dari berbagai elemen masyarakat, terutama di tanah Papua seperti Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (Paham) Papua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan lain-lain.
“Video penyiksaan terhadap warga sipil di Papua oleh sejumlah orang yang diduga aparat sangat menyayat hati publik, terutama masyarakat tanah Papua. Video itu sekaligus menggambarkan kinerja aparat keamanan di bumi Cenderawasih semakin buruk,” ujar Ketua DPC PMKRI Cabang Timika Santa Theresia Mersi Sundung kepada Odiyaiwuu.com dari Timika, kota Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu (22/3).
Mersi juga menyebut, penyiksaan sejumlah oknum aparat TNI terhadap warga sipil menunjukkan intensitas kunjungan Presiden Jokowi, Wakil Presiden KH Ma’ruf dan jajaran kementerian serta lembaga di tanah Papua yang berniat memajukan masyarakat dan tanah Papua malah ternodai. Masyarakat, ujar Mersi, malah sanksi apakah kehadiran Presiden beserta jajaran pemerintah pusat membawa keamanan atau malah sebaliknya.
“Kami menuntut agar Panglima TNI dan Pangdam Cenderawasih segera menyelidiki kepastian video penyiksaan warga sipil di Papua. Kemudian siapa pelaku dan motif di balik tindakan itu harus diungkap demi menjaga martabat manusia Papua sekaligus menegakkan hukum bagi siapa saja yang melanggar hukum,” ujar Mersi.
Sedangkan Ketua DPC PMKRI Cabang Jayapura Santo Efrem Yasman Yaleget mengatakan, video penyiksaan sejumlah orang yang diduga anggota TNI sungguh sangat sadis bagi siapapun yang menonton video tersebut. Tindakan tersebut sungguh merendahkan martabat warga Papua sebagai manusia ciptaan Tuhan.
“Tindakan penyiksaan terhadap warga asli Papua yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI itu sangat sadis. Kami mendesak Panglima TNI agar memperhatikan serius para prajurit yang bertugas di seluruh tanah Papua agar menunaikan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh memperlakukan rakyat tanah Papua seperti hewan buruan di hutan yang harus diperlakukan tidak manusiawi,” ujar Yasman.
Yasman juga mendesak Panglima TNI dan Pangdam Cenderawasih segera menyelidiki kasus penyiksaan dan mengungkap siapa-siapa pelaku hingga memberikan hukuman setimpal perbuatannya. Pihaknya meminta berbagai pihak di tanah Papua memberikan informasi bila mengetahui di mana kasus itu terjadi.
“Kami minta Panglima TNI dan Pangdam Cenderawasih segera mengungkap siapa pelaku di balik kekerasan sebagaimana video yang viral di tengah masyarakat. Kami juga ingatkan agar aparat keamanan yang bertugas di tanah Papua tidak boleh sewenang-wenang terhadap warga sipil. Apalagi melakukan penyiksaan secara keji sebagaimana yang beredar di video dan dialami warga sipil Papua,” kata Yasman. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
