Oleh: Yakobus Dumupa
(Pendiri dan pembina portal berita Odiyaiwuu.com)
PADA 20 Februari 2025, pelantikan para kepala daerah di Tanah Papua akan dilaksanakan secara serentak di Jakarta bersama kepala daerah lainnya di Indonesia. Momentum ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Tanah Papua untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dengan kepemimpinan yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Tanah Papua memiliki potensi luar biasa, baik dari segi sumber daya alam maupun kekayaan budaya, yang harus dikelola secara bijak demi terciptanya Tanah Papua yang humanis, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Papua yang Humanis
Penghormatan dan perlindungan hak asasi Orang Asli Papua harus menjadi prioritas dalam kebijakan afirmasi yang dijalankan di bawah Otonomi Khusus Papua. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas tanah, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi, dijamin dan dilindungi.
Tanah Papua yang humanis juga berarti Tanah Papua yang ramah dan inklusif bagi semua golongan. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang suku dan agama, harus merasa aman dan dihormati di Tanah Papua. Pemerintah daerah perlu menciptakan kebijakan yang mendorong keterbukaan dan toleransi serta memastikan bahwa layanan publik dapat diakses secara adil dan setara oleh seluruh masyarakat.
Lebih jauh, pembangunan Tanah Papua yang humanis harus didukung oleh sistem sosial dan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat lokal. Pemerintah daerah harus memberdayakan komunitas melalui pelatihan keterampilan, pemberian akses permodalan, serta pengembangan usaha berbasis kearifan lokal. Dengan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, Tanah Papua dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati.
Papua yang Bersatu
Persatuan di Tanah Papua harus dibangun melalui kebersamaan dan kerja sama antar komunitas. Program sosial yang melibatkan berbagai kelompok perlu diperkuat agar masyarakat dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam berbagai bidang.
Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam membangun harmoni sosial, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, serta mencegah konflik horizontal yang berpotensi merusak persatuan di Tanah Papua. Melalui dialog dan musyawarah yang inklusif, segala perbedaan dapat dijembatani demi Tanah Papua yang lebih damai dan harmonis.
Pendidikan tentang nilai-nilai kebangsaan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya juga harus ditanamkan sejak dini agar generasi mendatang tumbuh dengan sikap saling menghargai. Keberagaman di Tanah Papua adalah kekayaan yang harus dirawat dengan semangat persatuan. Tidak boleh ada diskriminasi atau ketimpangan sosial yang memperlemah solidaritas antarmasyarakat.
Papua yang Berdaulat
Tanah Papua yang berdaulat berarti Tanah Papua yang mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya. Kepala daerah yang baru harus memiliki komitmen kuat untuk memastikan bahwa kekayaan alam Tanah Papua tidak hanya menjadi keuntungan bagi pihak luar, tetapi benar-benar dinikmati oleh masyarakat setempat. Dengan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, Tanah Papua bisa menjadi daerah yang mandiri secara ekonomi, memiliki ketahanan pangan, serta mampu menentukan arah pembangunannya sendiri tanpa ketergantungan yang merugikan.
Pendekatan berbasis komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi solusi untuk memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Tanah Papua. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan serta melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan tetap terjaga.
Kepemimpinan yang berorientasi pada kedaulatan harus didukung oleh kebijakan yang memperkuat ekonomi rakyat. Dengan memberdayakan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan industri berbasis lokal, Tanah Papua dapat mengurangi ketergantungan pada pihak luar serta menciptakan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakatnya. Investasi yang adil dan berkelanjutan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan, sehingga Tanah Papua benar-benar dapat berdaulat secara ekonomi dan sosial.
Papua yang Adil
Keadilan adalah fondasi utama dalam membangun Tanah Papua yang lebih baik. Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas agar tidak ada daerah yang tertinggal. Infrastruktur yang layak, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta peluang ekonomi yang setara harus diwujudkan.
Pemerintah daerah harus berani menindak tegas segala bentuk ketidakadilan, termasuk korupsi, eksploitasi sumber daya yang tidak berpihak pada rakyat, serta diskriminasi terhadap masyarakat adat. Selain itu, pemerintah daerah harus aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Papua yang Makmur
Potensi alam yang kaya harus dikelola dengan bijak, dengan mengedepankan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus mendorong pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal, memberdayakan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya, serta membuka peluang kerja yang lebih luas bagi pemuda Papua. Dengan demikian, kemakmuran yang dicita-citakan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kepala daerah harus mendorong investasi yang berpihak pada rakyat serta menciptakan ekosistem usaha yang memberdayakan masyarakat lokal. Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi juga menjadi kunci untuk mencapai kemakmuran yang merata.
Harapan kepada Kepala Daerah yang Baru
Masyarakat Tanah Papua berharap bahwa kepala daerah yang baru mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Mereka harus menjadi pemimpin yang hadir di tengah rakyat, mendengar aspirasi, serta bertindak nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kepemimpinan yang kuat, jujur, dan berpihak kepada rakyat, Tanah Papua dapat berkembang menjadi tanah yang lebih humanis, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Pelantikan para kepala daerah Tanah Papua pada 20 Februari 2025 bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan tonggak baru dalam perjalanan panjang Tanah Papua menuju masa depan yang lebih baik. Dengan kerja keras, kebijakan yang tepat, serta komitmen yang tinggi, Tanah Papua dapat menjadi daerah yang menjadi teladan bagi seluruh Indonesia. Saatnya Papua Tanah bangkit dan maju bersama!
