Oleh Paskalis Kosay
Mantan Anggota DPR RI
APA yang kita baca dinamika politik nasional saat ini ? Tidak lain adalah pertarungan gagasan dan perdebatan opini tentang eksistensi figur yang berpeluang menjadi bakal calon presiden pada Pemilu 2024.
Polarisasi kekuatan politik pendukung masing-masing figur bakal calon presiden sudah mulai terlihat. Mulai digiring persepsi politik rakyat untuk berpihak pada bakal calon presiden tertentu. Sejumlah partai pun mulai mengencangkan propaganda politik tentang jati diri figur sebagai jualan politik untuk empati rakyat.
Dari dinamika dan opini politik yang sudah terbentuk dalam masyarakat, sudah mulai mengerucut nama sejumlah tokoh nasional yang berpeluang menjadi calon Presiden Indonesia pada Pemilu 2024.
Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, politisi PDI Perjuangan yang saat ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Demkrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Dominan
Dari sekian tokoh tersebut, nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, paling dominan menominasi percaturan opini politik masyarakat saat ini. Masing-masing figur ini mendapat respon luas oleh rakyat Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh hasil-hasil survey oleh sejumlah lembaga riset, ketiga figur tersebut selalu menominasi pada level tertinggi dari figur-figur lain.
Dengan demikian bisa dipastikan, untuk calon presiden Indonesia pada Pemilu 2024 mulai kelihatan mengerucut pada tiga nama yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Untuk pasangan posisi wakil presiden, tergantung pada pilihan partai politik masing-masing. Di sini sangat dinamis dan berpulang pada kesamaan kepentingan politik. Belum tentu oleh kesamaan ideologis . Itulah karakteristik politik Indonesia yang cendrung pragmatis dan transaksional.
Dari ketiga nama yang menguat sebagai calon presiden ini, nama Anies Baswedan sudah jelas didukung Partai NasDem, partainya besutan Surya Dharma Paloh. Prabowo Subianto masih mencari dukungan partai lain untuk berkoalisi dengan partai Gerindra. Sedangkan Ganjar Pranowo masih diperdebatkan internal PDIP mengingat ia ‘serumah politik’ Puan Maharani yang didorong oleh Megawati sebagai ketua umum.
Buntut nama figur Ganjar Pranowo masuk dalam bursa calon presiden dari PDIP, kemungkinan pecah kongsi politik antara Mega dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganga lebar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pilihan bakal calon presiden antara Mega dan Jokowi. Jokowi lebih cendrung mempersiapkan Ganjar Pranowo. Sementara Mega sudah lama mempersiapkan Puan, sang putri.
Urusan internal partai PDIP ini akan berdampak pada perubahan konstelasi politik nasional. Terbaca peluang Jokowi menggandeng Partai Golkar, PAN, dan PPP melalui Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) membuka karpet merah mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden 2024.
Hal ini mungkin saja akan terjadi sebab Jokowi ingin rejim kepemimpinannya harus dilanjutkan seorang presiden yang sepaham. Karena itu Jokowi lebih mempersiapkan Ganjar dibanding figur lain.
Pilihan penguasa vs rakyat
Tetapi figur pilihan Jokowi ini pun belum tentu diterima rakyat. Pasti ada penolakan. Pilihan politik rakyat belum tentu sejalan dengan pilihan penguasa, apalagi pilihan politik seorang Jokowi. Pilihan politik rakyat bisa seirama dengan penguasa jika kinerja penguasa akhir tahun kepemimpinannya dinilai memuaskan.
Namun demikian, kinerja akhir kepemimpinan Jokowi kebanyakan rakyat Indonesia menilai tidak memuaskan dan kepemimpinannya lebih cendrung diuntungkan kelompok oligarki. Karena itu terbentuk opini buruk terhadap kepemimpinan Jokowi dan kemudian rakyat lebih memilih figur alternatif lain di luar figur yang dijagokan Jokowi.
Figur Anies Baswedan akan muncul sebagai figur calon presiden alternatif yang bebas aroma politik oligarki rejim Jokowi. Maka peluang menang Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 terbuka lebar. Bayangan peluang ini dibaca baik penguasa, maka mulai diganggu dengan berbagai cara menghambat pencalonan Anies Baswedan menuju kursi RI 1. Meski demikian, agak sulit dihambat mengingat dukungan Anies bergerak dari basis masyarakat akar rumput, bukan dari elit.
Jika pemerintahan Jokowi memaksakan diri atau menghalang-halangi pencalonan Anies Baswedan, akan berbenturan dengan politik kekuatan rakyat (people power) dan bisa berujung pada instabilitas konstelasi politik nasional.
Karena itu sebaiknya Jokowi mengambil posisi tengah (netral), tidak memihak pada figur calon tertentu. Presiden fokus mengurus negara dan nasib ratusan juta rakyat sampai akhiri masa masa kepemimpinannya dengan tertib dan aman.
Biarkan rakyat menentukan pilihan politiknya sesuai suara hati, bebas, dan demokratis. Pemerintah dan partai sebagai infra dan suprastruktur politik berkewajiban memberikan edukasi politik yang baik dan benar pada rakyat agar rakyat memahami hak dan kewajibannya selaku warga negara.
