Oleh Paskalis Kossay
Tokoh Politik Papua
INDONESIA tergolong negara berpotensi rawan konflik baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Pasalnya, Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, bahasa, etnis, ras, agama dan daerah. Kondisi keragaman ini sangat rawan memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kesatuan dan persatuan kepentingan nasional.
Konflik seringkali muncul karena perbedaan kepentingan politik, ekonomi dan sosial budaya. Perbedaan kepentingan tersebut berkembang menjadi kekuatan dominan yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat di daerah dan pada gilirannya mengganggu keamanan nasional di daerah.
Daerah-daerah di mana potensi konflik sosial dan politiknya tinggi seperti Papua, misalnya, sangat mudah dimanfaatkan sebagai alat kolaborasi antara satu dengan yang lain. Ujungnya, berpotensi bahkan terbuka lebar mengganggu sistem ketahanan dan keamanan nasional di daerah.
Apalagi daerah-daerah dengan eskalasi konflik tinggi, senantiasa dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik, ekonomi maupun sosial. Mengganggu stabilitas keamanan di daerah merupakan capaian dari tujuan dari pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin merusak keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah.
Konsep berpikir semacam ini datang dari kalangan yang tersisih atau kecewa berat dari persaingan politik atau ekonomi. Kelompok tersebut memanfaatkan potensi konflik dengan target mengganggu stabilitas politik dan keamanan daerah.
Kalangan tertentu ini seringkali menghadirkan benturan kepentingan antar kelompok masyarakat di daerah sehingga menimbulkan konflik sosial bahkan horizontal antar sesama masyarakat dan konflik vertikal berlawanan dengan negara.
Konflik yang berlawanan dengan negara (konflik vertikal) sering dikategorikan sebagai tindakan separatisme yang merongrong keutuhan wilayah serta semangat kesatuan dan persatuan bangsa. Sementara konflik sosial yang terjadi antara sesama anggota masyarakat atau sering disebut konflik horizontal, kadang dapat mempengaruhi keretakan relasi sosial dan kegaduhan keamanan serta ketertiban kehidupan masyarakat di daerah.
Semua potensi konflik ini entah konflik vertikal atau horizontal kadang terpelihara oleh kepentingan politik dan ekonomi dari kalangan orang kuat tertentu di daerah atau dari kalangan pusat kekuasaan. Dampak dari itu masyarakat kecil di daerah menjadi korban. Di atas pengorbanan masyarakat kecil, pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaatnya baik secara ekonomi maupun politik.
Belakangan ini banyak terjadi konflik di berbagai daerah di Indonesia. Munculnya konflik tersebut bisa karena diciptakan atau direkayasa. Bisa juga muncul secara spontan karena benturan masalah sosial, ekonomi dan politik. Konsekuensinya, sistem keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terganggu.
Sebenarnya terganggunya sistem keamanan di daerah berpengaruh kuat pada gangguan pada kepemimpinan akselerasi pembangunan daerah. Aktivitas pembangunan stagnan dan terganggu seluruh proses perencanaan dan pelaksanaannya. Kondisi seperti inilah yang dikehendaki pihak lain yang berseberangan kepentingan.
Indonesia dengan berpenduduk majemuk dan heterogen ini senantiasa dijadikan komoditas politik, hukum, dan ekonomi bagi mereka yang kepentingan politik dan ekonominya terganggu. Mengganggu keamanan dan menciptakan konflik menjadi pilihan melanggengkan kekuasaan merebut posisi strategis dalam struktur kekuasaan daerah maupun negara.
Hal ini sudah merupakan permainan lama yang terus berulang dan mudah terbaca siapa aktor intelektualnya. Ternyata kelompok orang yang gagal dalam persaingan politik maupun ekonomi mencoba mendalangi konflik baru untuk mengganggu keamanan daerah.
Sebenarnya pihak yang sengaja mengganggu keamanan daerah sama dengan merongrong integritas keutuhan wilayah negara. Maka jika diketahui oknum yang mencoba menciptakan gangguan keamanan daerah sepantasnya harus mendapat ganjaran sesuai hukum yang berlaku dalam negara ini.
Jangan dibiarkan mereka bebas melalang buana menciptakan konflik dengan tujuan mengganggu keamanan wilayah, menciptakan kerawanan sosial, ketakutan massal serta mengganggu stabilitas politik dan keamanan daerah.