Dr Don Bosco Doho
Dosen dan Pengamat Etika Publik
KETIKA rudal membelah langit Timur Tengah dan ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mengancam stabilitas tatanan dunia, seorang Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka (selanjutnya, Gibran) memilih hadir di Papua Tengah.
Saat berada di Timika, kota Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (20/4) Gibran membawa buku, alat tulis, dan sebuah pesan yang perlu dibaca lebih dalam dari sekadar nilai nominalnya.
Kunjungan Gibran ke empat panti asuhan di Papua Tengah didampingi Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa dan Bupati Mimika John Rettob adalah sebuah momen yang bisa dibaca dari dua sudut pandang sekaligus.
Di satu sisi ia dapat dibaca sebagai gestur kemanusiaan yang tulus. Di sisi lain, ia juga dibaca sebagai pertanyaan besar yang belum terjawab tentang seberapa serius negara hadir untuk Papua. Mari kita baca bersama jernih, berimbang, dan kritis.
Simbolisme yang Tidak Boleh Diremehkan
Dalam ilmu komunikasi politik, kunjungan pemimpin ke lapangan bukan sekadar agenda seremonial. Ia adalah pernyataan keberpihakan yang dikomunikasikan melalui kehadiran fisik.
Ketika Gibran memilih Papua Tengah bukan Jakarta, bukan Bali, bukan kota-kota besar yang lebih nyaman dan lebih banyak kamera ia sedang mengirimkan sinyal: Papua ada dalam radar perhatian kepemimpinan nasional.
Buku dan alat tulis yang diberikan kepada 60 anak yatim di panti asuhan mungkin terasa kecil secara material. Namun simbolisme pendidikan yang dibawa seorang Gibran memiliki bobot yang melampaui nilai rupiahnya.
Ia menegaskan bahwa investasi terbesar sebuah bangsa adalah pada anak-anaknya dan anak-anak Papua berhak mendapatkan perhatian itu sama seperti anak-anak di Jawa atau Sumatera.
Nelson Mandela pernah mengatakan, “education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Gibran —sadar atau tidak— sedang mengirimkan pesan yang selaras: bahwa pensil di tangan anak Papua adalah senjata paling ampuh untuk mengubah nasib mereka dan tanah mereka.
Rumah Susun ASN dan Logika Pemerataan
Selain mengunjungi panti asuhan, Gibran juga meninjau pembangunan rumah susun aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, sebuah program yang oleh Gibran disebut sebagai bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan. Ini adalah titik yang perlu dibaca dengan lebih cermat.
Menyediakan hunian layak bagi aparatur sipil negara di Papua Tengah bukan sekadar soal kenyamanan birokrasi. Ia adalah investasi dalam retensi sumber daya manusia (SDM) memastikan bahwa tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan pelayan publik bersedia dan mampu bertahan bertugas di Papua Tengah dalam jangka panjang.
Salah satu masalah kronis layanan publik di Papua adalah tingginya tingkat absensi dan rotasi tenaga profesional dokter, guru, dan ASN yang merasa tidak nyaman dengan kondisi infrastruktur dan tempat tinggal sering memilih untuk tidak bertahan.
Rumah susun yang layak adalah bagian dari solusi struktural itu. Dalam kerangka ini, kunjungan Gibran membawa pesan kebijakan yang lebih dalam: kesejahteraan ASN adalah prasyarat kesejahteraan masyarakat.
Pertanyaan Kritis yang Tidak Boleh Diabaikan
Namun bagi siapapun yang mencintai tanah Papua dan masa depannya, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh kita simpan sendiri. Pertama, apakah 60 anak yatim yang menerima buku dan alat tulis hari ini mewakili komitmen sistemik, ataukah ia adalah foto yang indah namun tidak berlanjut?
Papua Tengah memiliki ribuan anak yang putus sekolah, ratusan sekolah tanpa guru tetap, dan puluhan puskesmas tanpa tenaga medis. Buku untuk 60 anak adalah awal yang baik tetapi tidak boleh berhenti di sana.
Kedua, kunjungan pemimpin tanpa tindak lanjut kebijakan yang terukur adalah wisata simpati, bukan keberpihakan. Masyarakat Papua sudah terlalu sering menyaksikan kunjungan pejabat tinggi yang meninggalkan janji namun tidak meninggalkan perubahan. Pertanyaannya bukan hanya apakah Gibran datang, tetapi apa yang berubah setelah ia pergi.
Ketiga, prioritas Gibran pada pendidikan dan kesehatan untuk mengakhiri ketimpangan layanan di Papua Tengah adalah agenda yang tepat secara filosofis. Namun ketimpangan di Papua bukan hanya soal layanan.
Ia juga soal keadilan historis, pengakuan hak, dan partisipasi rakyat Papua dalam menentukan arah pembangunan tanah mereka sendiri. Pendekatan yang hanya berfokus pada infrastruktur dan layanan tanpa menyentuh dimensi keadilan yang lebih dalam akan selalu terasa setengah hati.
Membaca Kunjungan Ini di Tengah Konteks Global
Di tengah dunia yang sedang bergolak perang di Timur Tengah, ketegangan geopolitik global, krisis ekonomi yang mengancam negara-negara berkembang pilihan seorang pemimpin untuk hadir di daerah terpinggirkan memiliki makna yang melampaui batas geografis Papua.
Ia adalah pernyataan tentang prioritas. Bahwa di saat dunia sibuk dengan perang dan kekuasaan, Indonesia memilih untuk berbicara tentang anak yatim, buku pelajaran, dan hunian layak. Ini adalah narasi kebangsaan yang, jika konsisten dijalankan, bisa menjadi identitas kepemimpinan yang kuat dan bermartabat.
Namun konsistensi itulah yang akan ditagih oleh sejarah. Bukan pada hari kunjungan tetapi pada hari-hari setelahnya, ketika kamera sudah pergi dan Papua kembali sunyi dalam layar radar nasional.
Apa yang Diharapkan Anak-Anak Papua Tengah?
Anak-anak yang menerima buku dari tangan Gibran hari ini tidak hanya butuh alat tulis. Mereka butuh guru yang hadir setiap hari. Mereka butuh sekolah yang tidak bocor atapnya.
Mereka butuh orang tua yang sehat karena puskesmas berfungsi. Mereka butuh masa depan yang tidak ditentukan oleh tempat kelahiran mereka. Buku adalah simbol. Tetapi simbol hanya bermakna jika ia ditopang oleh sistem yang bekerja, kebijakan yang berpihak, dan anggaran yang sampai ke tangan yang benar.
Kunjungan Gibran ke Papua Tengah adalah langkah yang patut diapresiasi; kehadiran pemimpin muda nasional di tanah yang sering merasa dilupakan adalah pesan penting. Namun apresiasi tidak boleh menutup mata kita pada pekerjaan rumah yang masih menggunung.
Masyarakat Papua Tengah tidak butuh simpati yang episodik. Mereka butuh kehadiran negara yang konsisten, adil, dan bermartabat setiap hari, bukan hanya ketika ada kamera dan agenda kunjungan resmi.
Buku dan pensil yang diberikan Gibran hari ini akan bermakna abadi hanya jika ia menjadi pembuka babak baru keberpihakan bukan penutup dari sebuah kunjungan yang indah namun sementara.
Papua menunggu. Anak-anaknya menunggu. Dan sejarah akan mencatat: apakah pensil itu benar-benar mengubah sesuatu, ataukah ia hanya berhenti sebagai gambar yang bagus di media sosial.
