JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Penyebaran penyakit human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome atau HIV/AIDS di Provinsi Papua kian mengkhawatirkan. Penyebaran pemyakit berbahaya itu bukan hanya dialami warga masyarakat Papua, namun juga warga negara asing dan puluhan lain tak diketahui kewarganegaraannya.
Data Unit Pelaksana Teknis AIDS Tuberkulosis Malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang diperoleh media ini menyebutkan, jumlah penyebaran HIV/AIDS di bumi Cendrawasih pada Tri Wulan III 30 September 2022 mencapai angka 50.011 kasus. Kasus ini bukan hanya terjadi pada warga masyarakat Papua tetapi juga warga negara asing bahkan tak diketahui kewarganegarannya.
Penyebaran dalam beberapa kategori kasus seperti kategori usia, jenis kelamin, kabupaten/kota, kebangsaan, dan lain-lain. Bila dilihat dari kategori usia memperlihatkan, pada usia di bawah 2 tahun jumlahnya 104 kasus, sementara usia 1-14 tahun sebanyak 1.144, usia 15-19 mencapai 5.774, usia 20-24 sebesar 11.882, usia 25-49 sebesar 28.812, usia di atas 50 tahun sebesar 562, dan usia tidak diketahui sebesar 526 kasus kasus.
Sementara jumlah penyebaran penyakit HIV/AIDS menurut jenis kelamin menunjukkan, laki-laki sebanyak 23.350 kasus, perempuan sebesar 26.572 kasus, dan tak diketahui identitasnya sebesar 90 kasus. Kemudian dari aspek kebangsaan terlihat, penyebaran HIV/AIDS di kalangan WNI sebanyak 49.899 kasus, WNA sebesar 92 kasus, dan tak diketahui identitas sebesar 20 kasus.
Berdasarkan wilayah menunjukkan, lima besar kabupaten dan kota dengan jumlah tertinggi yaitu pertama Kabupaten Nabire sebesar 9.1189 kasus, kedua, Kota Jayapura, 7.761, ketiga, Jayawijaya, 6.867, keempat, Mimika, 6.824, dan kelima, Kabupaten Jayapura, 4.347, dan kabupaten-kabupaten lainnya dengan jumlah kasus bervariasi.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Robby Kayame meminta para pasien orang dengan HIV/AIDS (odha) tidak putus meminum obat antiretroviral (ARV) yang disiapkan pemerintah secara gratis serta beristirahat yang cukup. Dengan demikian, harapan hidup bertambah mereka produktif bekerja.
“Dari jumlah odha itu, yang minum ARV sesuai data kami hanya sekitar 8 ribu. Sedangkan yang lain putus berobat. Padahal obat yang kami datangkan dari Kementerian Kesehatan lalu bagi ke kabupaten/kota ini gratis,” ujar Kayame saat dihubungi di Jayapura, Kamis (1/12).
Pihaknya berharap agar dinas kesehatan di kabupaten maupun kota menyiapkan tim HIV/AIDS mengatur, mengendalikan dan mengobati pasien odha. Selama ini terkendala biaya operasional di Puskesmas sehingga ia berharap kabupaten atau kota bisa menyiapkannya ke depan.
Kayame menambahkan, akhir-akhir ini stigma terhadap pasien odha di Papua mulai berkurang. Mereka diterima secara baik oleh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, ia meminta pasien odha tidak perlu malu atau minder untuk datang mengambil obat ARV di fasilitas kesehatan terdekat.
Aktivis perempuan dari Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Yapkema) Papua Ance Boma mengemukakan, jumlah penyebaran penyakit HIV/AIDS di Papua, terutama di wilayah Meepago seperti Kabupaten Nabire, Puncak Jaya, Paniai, Mimika, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, dan Deiyai tergolong dengan kasus sangat tinggi. Sumber penyebaran virus HIV/AIDS lebih banyak bersumber kebiasaan gonta ganti pasangan dalam hubungan seksual.
“Penyebaran HIV/AIDS dengan jumlah kasus tertinggi terdapat di wilayah Meepago. Tentu data lebih akurat itu dimiliki Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Namun, tingginya jumlah kasus HIV/AIDS nampak dari banyaknya pasien odha dari wilayah ini yang di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire,” kata Ance kepada Odiyaiwuu.com dari Nabire, kota Provinsi Papua Tengah, Rabu (1/12).
Menurut Ance, saat ini virus HIV/AIDS sudah berada di depan mata dan terbukti sudah menjangkit banyak orang sehingga bukan saatnya saling menyalahkan satu sama lain atau antar pemangku kepentingan, stakeholder di atas tanah Papua.
“Menurut saya, hal utama dan mendesak adalah langkah cepat pemerintah dan berbagai elemen yaitu menjangkau warga masyarakat di pelosok-pelosok ti tingkat akar rumput, grass root termasuk para odha untuk diberikan pengetahuan, dan pemahaman tentang virus itu dan bagaimana langkah pencegahan dan penanggulangannya,” lanjut Ance
Selain itu, kata Ance, yang mendesak adalah bagaimana pemerintah menyediakan pos layanan kesehatan sekaligus pendampingan dan obat ARV yang cukup bagi masyarakat atau odha sehingga mereka juga sungguh menyadari bahwa tidak boleh menularkan virus itu kepada orang lain. Kalau tidak ada pendamping saat mereka datang di bagian pelayanan, virus itu berpeluang menyebar ke orang lain.
“Pemerintah perlu memikirkan untuk menyediakan rumah singgah dan pendampingan di tiap kabupaten. Rumah singgah sekaligus pendampingan menjadi penting bagi masyarakat maupun odha karena di situ jadi sumber informasi atau pengetahuan bagaimana mereka minum obat ARV secara rutin sehingga mereka sadar dan setia kepada pasangannya. Saya pikir dengan begitu, jumlah kasus HIV/AIDS di tanah Papua, temasuk wilayah Meepago perlahan menurun dari waktu ke waktu,” ujar Ance. (Ansel Deri, Gusty Masan Raya/Odiyaiwuu.com)
