Oleh Marco Kasipdana
Mahasiswa Magister Studi Pembangunan UKSW, Salatiga
INDONESIA Emas 2045 merupakan visi besar negara. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan visi tersebut yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Muaranya tentu tak lain memperkuat kualitas hidup masyarakat Indonesia menjadi negara yang berdaya saing secara ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya dan layanan public di tengah persaingan global.
Peluang Indonesia menjadi negara besar terbuka lebar. Namun, perlu disadari mengurus negara sebesar Indonesia bukan perkara mudah. Indonesia memiliki 17 ribu pulau, 718 bahasa daerah, 1.300 suku, 279 juta penduduk, dan aneka flora, fauna, biota laut, dan ekosistem serta sumber daya alam yang kaya raya membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote.
Sebagai negara yang besar pemreintah dan berbagai komponen bangsa tetap optimis dengan visi Indonesia Emas 2045. Berbagai kebijakan pemerintah telah diambil didukung sumber daya yang tersedia tentu membersitkan optimisme besar meraih visi tersebut.
Saat ini, Indonesia memiliki 84,4 juta anak di bawah usia 18 tahun. Kelompok ini menjadi aktor penentu generasi Indonesia Emas 2045. Pemenuhan hak-hak anak yang masih menyisakan kesenjangan. Kenyataan ini perlu diseriusi oleh pemerintah khususnya kementerian lembaga terkait.
Urusan anak-anak di bawah usia 18 tahun bukan lagi sekadar urusan negara namun melibatkan orangtua, masyarakat, dan elemen-elemen lain yang concern dengan persoalan ini. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan menuju Indonesia Emas 2045.
Amanat konstitusi
Perlindungan anak merupakan amanat negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.
Tujuannya, menyelenggarakan perlindungan anak secara khusus. Di sisi lain, peran orang tua sangat penting dalam membimbing dan menjadi panutan bagi anak-anak sehingga mereka (anak-anak) tidak terjerumus pada hal-hal negatif yang merugikan masa depannya.
Indeks perlindungan anak merupakan patokan dari capaian perlindungan anak di Indonesia. Indeks capaian tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 66,89 dibandingkan tahun 2018 sebesar 62,72.
Oleh karena itu, pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai perwujudan kesejahteraan anak merupakan indikator penting bagi investasi masa depan negara karena di tahun 2045 ke sana ada di pundak anak-anak hari ini.
Konteks Papua
Negara telah melakukan berbagai terobosan dan kebijakan demi meningkatkan kualitas hidup ekonomi, politik, pemerintah maupun layanan sosial budaya dengan anggaran yang begitu besar. Namun, terkesan masih jauh dari harapan pemerintah pusat dan masyarakat sejak Papua bergabung menjadi bagian NKRI tahun 1963.
Hingga 2024 posisi Indeks Pengembangan Manusia (IPM) di seluruh wilayah Papua tetap menjadi posisi terendah dari 37 provinsi di Indonesia. Tadinya di tanah Papua hanya memiliki dua provinsi: Papua dan Papua Barat, kini memiliki enam provinsi yaitu Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat Daya dan memiliki 40 kabupaten dua kota dengan total penduduk 4,30 juta jiwa di Papua (termasuk non-OAP).
Pertanyaan penting yang perlu direnungkan dan dijawab adalah siapa yang mengelola sumber daya finansial baik bersumber APBN, APBD, DAU, dan, Otsus semua anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat selama setengah abad dan apakah mundur atau tetap jalan di tempat seperti kondisi saat ini khususnya sumber daya manusia di bidang pengembangan pendidikan dasar baik TK, PAUD, SD, SMP hingga SMA.
Siapa yang bertanggung jawab jika dari Aceh sampai Maluku mengalami Indonesia emas 2045 dan seluruh tanah Papua masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal, di posisi yang terendah dan tetap menjadi daerah tertinggi tingkat angka kematian, daerah dengan tinggi tingkat angka kriminal, kemiskinan, keterbelakangan secara sistematis, terstruktur dan masif seperti kondisi saat ini?
Kondisi Papua saat ini telah tergambar dengan jelas menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Papua selama setengah abad tetaplah menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin di negeri ini. Mengapa? Papua dipandang sebagai perut negara. Tanpa Papua, Indonesia ibarat rumah tanpa dapur.
Pertanyaannya, jika rumah itu dibangun dengan kokoh dan terisi semua perabotan rumah, di mana tempat masak dan makan? Apakah makan di dapur orang? Jika makan di dapur orang tentu kurang elok. Oleh karena itu, upaya mendorong pengembangan SDM tanah Papua di bidang pendidikan dasar merupakan pekerjaan berat.
Selama ini masih banyak daerah di tanah Papua belum memiliki fasilitas pendidikan dasar memadai seperti gedung sekolah, ruang dan fasilitas belajar-mengajar seperti meja, kursi, laboratorium, perpustakaan, media belajar hingga tenaga pengajar, dan lain-lain.
Langkah strategis
Hemat penulis, ada beberapa langkah strategis yang urgen ditempuh. Pertama, membangun pendidikan berpola asrama di seluruh kota provinsi, kabupaten hingga distrik di seluruh tanah Papua yang terintegrasi.
Sejauh ini, pendidikan dan metode pengajaran yang berjalan di tanah Papua masih memprihatinkan, terutama di wilayah pedalaman seperti distrik maupun kampung. Banyak anak sekolah usia 8-18 tahun sudah terjerumus dalam perilaku tak produktif seperti judi, minuman keras, ganja, seks bebas, dan lain-lain.
Kedua, kesiapan sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek terpenting. Melalui proses pendidikan yang terintegrasi akan meningkatkan kualitas pendidikan dasar di tanah Papua menuju Papua Emas 2045.
Sumber daya manusia adalah jiwa dan roh pembangunan hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam konteks tanah Papua, bila pemerintah bersama semua pemangku kepentingan (stakeholder) peduli pendidikan berpola asrama dapat dipastikan ada asa, harapan untuk tanah Papua tahun 2045.
Melalui pendidikan negara ini melahirkan SDM yang inovatif dan kreatif agar menjadi agen perubahan (agent of change), termasuk tanah Papua, benua besar di timur Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
