Oleh Laurens Ikinia
Peneliti Institute of Pacific Studies; Dosen Hubungan Internasional UKI, Jakarta
SETIAP tanggal 1 Mei, Indonesia memperingati Hari Integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun di balik seremoni itu, tersimpan narasi sejarah yang jauh lebih kompleks dan sarat konflik —sebuah kisah tentang intrik global, perebutan kekayaan alam, dan dua sudut pandang yang hingga kini sulit dipertemukan.
Dalam Bayang-bayang Intervensi (2017) Greg Poulgrain membuka tabir kelam tersebut dengan mengupas konflik strategi antara Presiden John F. Kennedy dan Direktur CIA Allen Dulles terhadap Indonesia di era 1950-an hingga awal 1960-an. Buku ini menyajikan tesis utama bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidaklah monolitik.
Di satu sisi, Kennedy ingin merangkul Indonesia melalui bantuan ekonomi dan pembangunan demi menjauhkannya dari pengaruh komunis, serta mendukung Presiden Sukarno sebagai mitra strategis.
Di sisi lain, Allen Dulles memiliki “strategi Indonesia” jangka panjang yang lebih tersembunyi dan destruktif: menggulingkan Sukarno, menciptakan komando militer terpusat, dan yang terpenting, mengamankan akses eksklusif bagi kepentingan bisnis Amerika —terutama keluarga Rockefeller melalui Freeport— terhadap kekayaan alam Papua, yakni tambang emas dan tembaga Ertsberg dan Grasberg yang ditemukan pada 1936.
Melalui wawancara mendalam dan dokumen rahasia, Poulgrain mengungkap bagaimana Dulles merekayasa Pemberontakan PRRI/Permesta (1957-1958) bukan untuk memisahkan diri, melainkan justru untuk memaksa Tentara Nasional Indonesia bersatu di bawah komando terpusat yang lebih mudah dikendalikan.
Setelah itu, Dulles juga berperan dalam memicu Konfrontasi dengan Malaysia untuk menguras ekonomi Indonesia dan melemahkan Sukarno. Puncaknya, buku itu menyiratkan bahwa rencana Kennedy untuk berkunjung ke Jakarta pada awal 1964 guna mengakhiri Konfrontasi dan mengukuhkan posisi Sukarno —yang akan menggagalkan seluruh strategi Dulles— menjadi salah satu motif kuat di balik pembunuhan Kennedy di Dallas.
Integrasi atau Aneksasi?
Momen 1 Mei 1963, ketika Indonesia secara resmi mengambil alih kendali Irian Barat dari Belanda, bukanlah sekadar babak akhir perjuangan antikolonial. Ia adalah pintu gerbang geopolitik yang sarat dengan kepentingan tersembunyi. Analisis dari dua sudut pandang yang saling bertentangan —negara Indonesia dan orang Papua— memperlihatkan kompleksitas luka sejarah yang masih berbekas hingga kini.
Dari perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 Mei adalah hari kemenangan yang sakral. Narasi resmi yang dibangun selama puluhan tahun menyebut integrasi Papua sebagai penuntasan dekolonisasi. Belanda yang enggan melepas “jajahannya yang terakhir” dituding menggunakan tipu daya “negara boneka” Papua untuk mempertahankan kepentingan kolonial.
Buku Poulgrain memperkuat narasi ini dari sisi yang tak terduga: ia menunjukkan bahwa Amerika Serikat di bawah Kennedy pada akhirnya memilih mendukung Indonesia karena pertimbangan Perang Dingin.
Keputusan itu menjadi pengakuan de facto bahwa tuntutan Indonesia atas wilayah bekas Hindia Belanda —termasuk Papua— memiliki landasan hukum dan moral yang kuat dalam kerangka antikolonialisme pasca-Perang Dunia II.
Bagi Sukarno, Papua adalah “duri dalam daging” yang harus dicabut untuk menyelesaikan revolusi. Integrasi Papua menjadi instrumen pemersatu bangsa di tengah ancaman disintegrasi dari gerakan separatis di daerah lain. Lebih jauh, dari sudut pandang negara, integrasi ini membuka jalan bagi pembangunan nasional.
Sumber daya alam Papua, seperti tersirat dalam buku Bayang-bayang Intervensi, meskipun menjadi incaran kapital asing, pada prinsipnya adalah hak Indonesia untuk dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Namun, ironi besar yang diungkap Poulgrain adalah bahwa keberhasilan diplomasi dan tekanan militer (Trikora) untuk “membebaskan” Papua justru terjadi dalam pusaran strategi terselubung Allen Dulles yang ingin menggulingkan Sukarno.
Dengan kata lain, kemenangan kemerdekaan nasional ini berada di atas papan catur yang juga sedang dimainkan untuk menjatuhkan pemimpin yang membawa kemenangan itu sendiri.
Berbeda dengan narasi heroik dari pusat, bagi sebagian besar orang Papua—khususnya kaum nasionalis Papua—1 Mei 1963 bukanlah “integrasi” atau “pembebasan”, melainkan “aneksasi”: perpindahan tangan dari satu kekuasaan kolonial (Belanda) ke kekuasaan kolonial baru (Indonesia), tanpa pernah memperoleh kedaulatan untuk diri sendiri. Buku Poulgrain secara implisit memberi amunisi bagi sudut pandang ini dengan mengungkap adanya “jalan ketiga” yang sengaja dicegah.
Penemuan paling mengerikan dalam buku itu adalah rencana Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjöld untuk memberikan Papua kepada rakyat Papua melalui program OPEX, yang digagalkan oleh kematian misterius Hammarskjöld—di mana keterlibatan Allen Dulles yang sangat kuat diduga.
Rencana itu menghadirkan prospek Papua yang merdeka atau memiliki hak penentuan nasib sendiri yang sesungguhnya, bukan sekadar “Pepera” (Penentuan Pendapat Rakyat) yang kelak sarat dengan intimidasi dan rekayasa politik.
Dari lensa orang Papua, apa yang terjadi pada 1 Mei adalah pengkhianatan terhadap prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri. Mereka tidak pernah diajak setara dalam perundingan New York. Perjanjian itu adalah transaksi antara Belanda yang kalah, Indonesia yang didukung AS, dan Washington yang bertindak sebagai wasit yang terkesan tidak netral. Rakyat Papua hanya menjadi objek.
Integrasi paksa itu kemudian diikuti oleh kebijakan sentralistik, mobilisasi militer yang berlebihan, pembangunan yang timpang, dan eksploitasi sumber daya alam —terutama tambang Freeport— yang tak pernah membawa kemakmuran bagi penduduk asli.
Bagi mereka, kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan Sukarno adalah kemerdekaan untuk Jawa dan Sumatera, bukan untuk Papua. Maka 1 Mei diperingati oleh sebagian kalangan sebagai hari berkabung, hari ketika “kemerdekaan” yang lain sirna.
Tiga Pelajaran Berharga
Buku Bayang-bayang Intervensi memberikan setidaknya tiga pelajaran berharga bagi pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, yang diusung dengan visi “Indonesia Emas” dan ketahanan nasional.
Pertama, kewaspadaan tinggi terhadap intervensi terselubung dalam bentuk proxy war dan economic warfare. Kisah manipulasi Dulles menunjukkan bahwa perang tak selalu berbentuk invasi militer. Operasi intelijen, rekayasa pemberontakan seperti PRRI, dan sabotase ekonomi melalui Konfrontasi adalah alat ampuh untuk melemahkan suatu negara. Administrasi Prabowo-Gibran harus membangun sistem intelijen yang tidak hanya kuat, tetapi juga cerdas dan berorientasi pada counter-intelligence.
Revolusi digital dan kerentanan ekonomi saat ini membuat Indonesia lebih terpapar intervensi asing—melalui serangan siber, manipulasi media sosial untuk memicu polarisasi, atau tekanan ekonomi lewat instrumen keuangan global. Pelajarannya: kedaulatan tidak hanya soal teritorial, tetapi juga kedaulatan informasi, ekonomi digital, dan ketahanan pangan-energi.
Kedua, urgensi pengelolaan sumber daya alam yang berdaulat dan transparan. Tragedi Papua yang dipaparkan Poulgrain adalah contoh klasik bagaimana kekayaan alam yang melimpah bisa menjadi kutukan (resource curse), menjadikan suatu wilayah sebagai objek rebutan asing dan memicu konflik internal.
Presiden Prabowo harus menjamin bahwa pengelolaan tambang, hutan, dan laut Indonesia, terutama di Tanah Papua, benar-benar berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya segelintir oligarki atau korporasi asing. Kontrak karya generasi masa lalu, bila memungkinkan, perlu diaudit secara cermat.
Lebih dari itu, pembangunan Tanah Papua harus menyentuh akar masalah, sebagaimana telah dirumuskan dalam buku Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2009) yang disusun oleh tim peneliti LIPI (kini BRIN): marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua; kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi; kontradiksi sejarah dan identitas politik antara Papua dan pusat; serta ketidakadilan hukum atas pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Ketiga, memperkuat demokrasi dan mencegah “penjinakan” militer. Ironi besar dalam buku ini adalah bahwa upaya Dulles untuk menciptakan komando militer terpusat—yang awalnya ia rekayasa untuk menggulingkan Sukarno—akhirnya justru berhasil di bawah Orde Baru. TNI menjadi alat kekuasaan yang kemudian merangkul kepentingan asing seperti Freeport.
Pelajaran bagi Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer sangat penting: jaga agar TNI tetap menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan tunduk pada supremasi sipil sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, bukan menjadi aktor politik dominan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan asing.
Demokrasi yang sehat dengan checks and balances adalah tameng terbaik terhadap kudeta merangkak atau pengambilalihan terselubung seperti yang diimpikan Dulles.
Relevansi 1 Mei bagi Dinamika Papua Hari Ini
Secara ringkas, 1 Mei adalah titik balik historis yang memuat dua narasi berbeda. Bagi pemerintah Indonesia, itu adalah hari integrasi—penanda kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI setelah bertahun-tahun berjuang melalui jalur diplomasi dan militer. Upacara dan tabur bunga digelar setiap tahun untuk memperingatinya, sekaligus mempererat persatuan generasi muda.
Namun, bagi kelompok pro-kemerdekaan Papua, 1 Mei dipandang sebagai hari aneksasi ilegal—awal dari pendudukan politik yang mengabaikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Perbedaan pandangan inilah yang menjadi salah satu akar permasalahan politik yang memicu konflik berkelanjutan di Tanah Papua.
Bayang-bayang Intervensi mengingatkan bahwa geopolitik adalah permainan yang kejam. Momen 1 Mei 1963 merupakan kemenangan diplomatik sekaligus duri sejarah bagi Indonesia.
Pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut untuk membaca peta kepentingan global secara tajam, memastikan bahwa sumber daya alam membawa berkah, bukan petaka, serta mendamaikan sejarah dengan keadilan—terutama bagi masyarakat Papua. Tanpa itu, Indonesia akan terus dihantui oleh intervensi asing yang mengancam kedaulatannya.
