JATINANGOR, ODIYAIWUU.com — Bupati Willem Wandik, S.Sos mengatakan, pihaknya mengajukan 44 usulan Program Prioritas Kabupaten Tolikara kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk masuk Program Prioritas Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Menurut Willem Wandik, usulan itu dibawa langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Tolikara Dr Yosua Noak Douw, S.Sos, M.Si, MA dan Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Tolikara Ny Elisabet YF Wandik yang akan mengikuti retret yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mulai Minggu-Rabu (26-29/10) di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
“Dalam forum strategis tersebut, kami menajukan 44 usulan agenda prioritas Kabupaten Tolikara untuk masuk program prioritas APBN Tahun Anggaran 2026. Usulan ini dibawa langsung Pak Sekda dan Ibu Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Tolikara saat mengikuti retret,” ujar Bupati Willem Wandik di Karubaga, kota Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu (26/10).
Menurut Wandik, retret tersebut merupakan momenting sangat penting dan strategis untuk menyelaraskan visi dan program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam konteks pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan mantan anggota DPR RI asal Papua ini menambahkan, retret merupakan forum penting membuka ruang dialog langsung antara kepala daerah dan pejabat pusat agar kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan.
“Kami memandang usulan ini sangat urgen mendapat dukungan APBN 2026 karena keterbatasan fiskal daerah dan kondisi geografis ekstrem di wilayah pegunungan yang membutuhkan intervensi lintas kementerian dan lembaga terkait,” kata Willem, tokoh muda nasional dari timur Indonesia.
Willem menjelaskan, dari total 44 usulan program dan kegiatan perincian swasembada pangan dengan fokus pada peningkatan ketahanan pangan dan agrobisnis lokal. Misalnya, pencetakan sawah baru seluas 1.000 ha di Wari/Dow senilai Rp 85 miliar; pembangunan jaringan irigasi teknis Wari/Dow, Rp 80 miliar; pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor dan pompa air.
Sedangkan usulan pengembangan infrastruktur dan lapangan kerja meliputi 12 usulan lintas kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kemenaker, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Contoh kegiatan yaitu pembangunan jalan Karubaga–Wari sepanjang 70 km senilai Rp 210 miliar; pembangunan Bandar Udara Distrik Taiyeve/Wari, Rp 194,9 miliar; pembangunan 100 unit rumah layak huni, Rp 48,15 miliar; dan revitalisasi pasar di Kanggime, Kembu, dan Bokondini.
Sedangkan usulan pembangunan SDM dan teknologi meliputi pendidikan, kesehatan, dan digitalisasi pelayanan publik. Contoh kegiatan yaitu pembangunan Sekolah Tinggi Pertanian Tolikara, Rp 50 miliar; pembangunan 12 unit Puskesmas, Rp 303,27 miliar; pembangunan gedung rawat inap ibu dan anak (Rp 12 miliar; dan pengadaan perangkat internet untuk 591 kantor distrik dan desa senilai Rp 29,55 miliar.
Kemudian, usulan program kehidupan harmonis dengan alam dan budaya yang menekankan sektor pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Contoh kegiatan adalah pengelolaan Museum Kabupaten Tolikara senilai Rp 6 miliar; pembinaan kesenian masyarakat dan pengembangan kawasan wisata budaya; dan penataan ruang kawasan pertumbuhan baru. Berikut usulan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Wari/Douw kepada Kementerian ATR/BPN.
Sementara itu Sekda Tolikara Yosua Noak Douw menambahkan, retret yang diselenggarakan Kemendagri kali ini bukan sekadar acara seremonial, namun langkah diplomasi fiskal dan pembangunan daerah. Sejumlah usulan dari Tolikara dibawa langsung kepada Kementerian Dalam Negeri mengingat topografi daerah Tolikara sangat sulit.
“Kami datang membawa suara masyarakat gunungagar berbagai program prioritas Kabupaten Tolikara memperoleh dukungan kebijakan dan pendanaan nasional. Retret ini menjadi wadah strategis untuk memastikan Papua Pegunungan tidak tertinggal dalam agenda pembangunan Indonesia Emas 2045,” ujar Yosua Douw di Jatinagor, Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/10).
Retret Kemendagri tahun ini, lanjut Yosua, doktor lulusan Universitas Cenderawasih, Jayapura, diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas Kementerian dan lembaga (K/L) dengan pemerintah daerah dalam implementasi program strategis nasional dan prioritas daerah.
“Dalam forum tersebut, saya bersama Ibu Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Tolikara akan memaparkan kendala dan strategi percepatan pembangunan sesuai karakteristik wilayah masing-masing,” kata Yosua Douw lebih lanjut.
Sedangkan Elisabet YF Wandik mengatakan, retret kali ini memiliki makna strategis bagi Provinsi Papua Pegunungan khususnya Kabupaten Tolikara.
Kehadirannya bersama Sekda Tolikara dalam retret yang digelar Kemendagri, kata Elisabet, menunjukkan inisiatif proaktif pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi pembangunan lokal. Letak geografis Tolikara sangat menantang.
“Tantangan geografis Tolikara sangat berat, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses udara yang terbatas hingga biaya logistik tinggi. Kondisi ini memerlukan kebijakan afirmatif dan dukungan lintas kementerian agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Elisabet.
Yosua menambahkan, retret kali ini menjadi ruang penting bagi Pemkab Tolikara untuk menyampaikan kebutuhan nyata masyarakat kepada kementerian teknis. Kemudian, memastikan program pusat sejalan dengan konteks local dan menghindari tumpang tindih kebijakan antar-level pemerintahan serta meningkatkan efektivitas transfer fiskal dan dana dekonsentrasi.
“Dari retret ini kami akan bergerak menuju aksi nyata di daerah. Sebanyak 44 usulan konkret lintas sektor, Pak Bupati Bersama kami semua jajaran Pemerintah Kabupaten Tolikara menegaskan komitmen untuk berpikir strategis, bertindak kolaboratif, dan melangkah progresif,” ujar Yosua.
Menurut Yosua, langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pembangunan di wilayah pegunungan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan terhubung langsung dengan jalur kebijakan nasional. “Kami percaya, dari forum seperti inilah jembatan antara visi pusat dan realitas gunung dapat terbangun,” ujar Yosua Douw optimistis. (*)
