JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Agustinus R Kambuaya, SIP, SH menegaskan, sejauh ini pemerintah pusat hanya memfasilitasi investasi dan korporasi besar untuk produksi memenuhi kebutuhan luar daerah.
Namun, saat ini yang diperlukan adalah pemberdayaan ekonomi warga masyarakat tanah Papua. Masyarakat, baik pendatang maupun orang asli Papua, malah mengalami kesulitan akses pasar. Sektor pertanian yang diusahakan pun tidak menjanjikan pendapatan bagi warga masyarakat dari aspek ekonomi.
Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya mengatakan, pemerintah akan memindahkan pelabuhan impor, entry point untuk sejumlah komoditas industri tertentu ke wilayah Indonesia timur.
Tiga titik yang ditetapkan untuk pelabuhan impor yakni Pelabuhan Sorong di Papua Barat Daya, Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara dan Pelabuhan Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal tersebut bertujuan melindungi industri manufaktur dalam negeri.
“Ini sesuai dengan usulan memindahkan pintu masuk barang impor dalam rangka pengamanan pasar domestik bagi produk dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas logistik di Indonesia,” ujar Agus dalam siaran pers di Jakarta, Senin (4/11).
Senator Agustinus mengapresiasi langkah Menteri Agus terkait pemindahan pelabuhan impor ke Indonesia timur melalui Sorong. Gebrakan Kabinet Merah Putih dengan berbagai kebijakan dan program merupakan terobosan yang perlu diapresiasi.
“Hemat saya hal penting yang harus dilakukan pemerintah pusat adalah membantu pemerintah daerah mendorong produksi pangan, hasil kerajinan, hasil bumi, hasil hutan, tambang, minyak terutama mendorong masyarakat asli daerah,” ujar Agustinus kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Rabu (5/11).
Sejauh ini, ujar Agustinus, anggota Komite II DPD RI yang membidangi urusan perdagangan dan perindustrian, pemerintah pusat hanya memfasilitasi investasi dan korporasi besar guna memenuhi kebutuhan luar daerah. Namun, yang diperlukan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
“Semangat bertani dan berkebun menjadi rendah karena akses terhadap pasar, harga yang layak tidak didapatkan oleh masyarakat, baik warga non Papua maupun orang asli Papua. Warga malah menghadapi kenyataan kesulitan atau ketiadaan akses pasar,” kata Agustinus.
Menurut Agustinus, ketimbang berbagai produk luar membanjiri daerah maka lebih baik pemerintah pusat membantu pemerintah daerah mendorong produksi pertanian, hasil laut, hasil kerajinan yang bisa diekspor keluar dari tanah Papua melalui entry point Sorong.
“Daerah harus jadi basis produksi, bukan merupakan pasar bagi produk asing yang murah atau warga hanya menjadi konsumen aktif produk luar. Jadi, bagaimana idealnya agar tol laut bisa menjawab perdagangan dan distribusi barang dari Papua ke luar ke daerah lain di Indonesia bahkan keluar negeri,” ujar Agustinus.
Agustinus malah mengeritik pemerintah pusat yang dinilai hanya sibuk memfasilitasi perusahaan skala besar dengan aktivitas besar. Sementara ekonomi mikro, UMKM tidak didorong secara serius untuk melakukan proses distribusi dan perdagangan yang menguntungkan masyarakat dan daerah.
“Saya mengajak Pak Menteri Perdagangan, ayo kita benahi fondasi ekonomi daerah agar mandiri. Sebab ekonomi daerah merupakan bagian dari ekonomi nasional. Hemat saya, lebih baik mendorong daerah agar mandiri ketimbang daerah menjadi penjual sumberdaya alam dan bukan sekadar jadi konsumen aktif,” kata Agustinus. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
