Oleh Dr Felix Baghi, SVD
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, Flores
PENANDATANGANAN kerja sama tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) antara Pemerintah Kabupaten Ngada dan PT Daya Mas Nage berlangsung di aula bupati.
Perusahaan berjanji memperbaiki puluhan titik jalan. Bupati mengucapkan terima kasih. Suasana tampak harmonis. Pembangunan, kata mereka, adalah tanggung jawab bersama.
Tapi ada yang hilang di dalam ruangan itu: orang-orang yang tanah, mata air, dan kampungnya berada di atas wilayah kerja panas bumi. Mereka tidak hadir. Mereka tidak dimintai persetujuan.
Mereka hanya akan muncul nanti, ketika proyek sudah berjalan, sebagai “penerima manfaat” atau “warga yang disosialisasi”. Inilah wajah kolonialisme hari ini di Flores. Bukan lagi tentara dan bendera, melainkan dokumen, lelang, dan program CSR.
Tiga Topeng yang Saling Menutupi
Kolonialisme dalam proyek panas bumi di Nage (dan hampir pasti juga di tempat lain di Flores-Lembata) bekerja lewat tiga lapisan yang saling mengunci. Pertama, kolonialisme pengetahuan. Bumi yang dihuni, dihormati, dan diwariskan turun-temurun tiba-tiba berubah nama.
Tanah menjadi “wilayah kerja”. Mata air panas menjadi “manifestasi”. Cadangan panas di bawah kampung menjadi “cadangan terduga 46 MWe”. Bahasa teknis ini bukan sekadar istilah. Ia mengubah cara kita melihat.
Apa yang dulu tempat tinggal dan ruang sakral, kini hanya sumber daya yang menunggu diekstrak. Pengalaman warga Mataloko yang mendengar gemuruh di malam hari, yang melihat rumah retak dan lahan berubah, hanya dicatat sebagai “keluhan” yang harus diverifikasi data perusahaan. Kata warga selalu diragukan. Data perusahaan sejak awal dianggap fakta.
Kedua, kolonialisme keputusan. Urutan peristiwa di Nage sangat jelas. Pemerintah melakukan pengeboran awal. Blok dilelang. Perusahaan menang. Kerja sama CSR ditandatangani dengan pemerintah daerah.
Baru setelah semua itu, warga mungkin akan “disosialisasi”. Persetujuan komunitas diganti dengan transaksi antara pemerintah dan korporasi. FPIC (Free, Prior and Informed Consent) yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat berubah menjadi formalitas belaka. Yang menandatangani adalah bupati dan direktur perusahaan. Yang menanggung risiko adalah orang kampung.
Ketiga, kolonialisme ruang hidup. Listrik dari Mataloko dan Nage akan mengalir ke Labuan Bajo, Maumere, dan pusat-pusat pariwisata. Sementara gemuruh, lumpur panas, retakan tanah, dan ketakutan tinggal di kampung.
Manfaat ditarik keluar. Risiko ditinggalkan di tempat. Flores diperlakukan sebagai “Pulau Panas Bumi” —sebuah label yang indah di peta investasi, tetapi kosong bagi orang yang sehari-hari hidup di atasnya.
Mataloko Belum Selesai, Nage Sudah Dimulai
Kita tidak bisa berbicara tentang Nage tanpa mengingat Mataloko. Lebih dari empat puluh tahun proyek berjalan, 1.579 rumah dilaporkan rusak, 11 desa terdampak. Dana CSR Rp5 miliar tahun 2018 masih dipersoalkan keterbukaannya di DPR. Warga masih mengeluh. Sementara itu, PLN sudah menyatakan infrastruktur pengeboran baru siap 100 persen.
Proyek lama belum selesai dipertanggungjawabkan. Proyek baru sudah diluncurkan. Pola ini berulang. Apa yang sebenarnya dituntut? Bukan menolak energi. Bukan menolak jalan. Yang ditolak adalah cara.
Persetujuan yang sejati harus memenuhi paling tidak lima syarat sederhana. Pertama, yang memberi persetujuan adalah komunitas adat dan warga terdampak sendiri, bukan pemerintah kabupaten yang mengaku mewakili mereka.
Kedua, persetujuan harus diberikan sebelum wilayah kerja ditetapkan, sebelum dilelang, sebelum dibor. Bukan sesudah modal sudah ditanam. Ketiga, informasi harus diberikan dalam bahasa yang dipahami warga, termasuk data kerusakan di Mataloko, dan warga berhak memilih ahli independen.
Keempat, CSR tidak boleh dijadikan imbalan atau alat tukar persetujuan. Kelima, pengetahuan lisan tentang tanah, air, tempat keramat, dan asal-usul kampung harus diterima sebagai bukti yang sah, bukan sekadar “kearifan lokal” yang dilampirkan di belakang dokumen.Tanpa lima hal ini, setiap upacara penandatanganan hanyalah topeng.
Pertanyaan yang Harus Dijawab
Transisi energi adalah kebutuhan. Jalan yang rusak adalah penderitaan nyata. Tapi pertanyaan dasarnya tetap sama: siapa yang berhak menentukan harga dan syaratnya?
Apakah orang-orang di kampung-kampung Nage, di sekitar Mataloko, di Poco Leok, dan di wilayah-wilayah lain di Flores-Lembata masih punya hak untuk berkata “tidak” dan didengar? Ataukah mereka hanya diperbolehkan berkata “terima kasih” setelah tanah mereka sudah dijadikan cadangan?
Pembangunan yang tidak memberi ruang bagi orang untuk menolak bukanlah pembangunan. Itu penaklukan dengan bahasa baru. Dan penaklukan, dengan topeng apa pun, tetap penaklukan.
