Oleh Ben Senang Galus
Esais dan dosen ; tinggal di Yogyakarta
ADA satu kesalahan besar dalam membicarakan masa depan ekonomi Papua: terlalu mudah percaya pada bahasa pembangunan. Ketika sebuah proyek disebut investasi, pembukaan hutan dikatakan sebagai pengembangan ekonomi, dan perkebunan kelapa sawit dipromosikan sebagai sumber pertumbuhan, kita cenderung menganggap semuanya sebagai tanda kemajuan.
Padahal, tidak setiap investasi menghasilkan kesejahteraan dan tidak setiap pertumbuhan ekonomi membawa kebaikan bagi masyarakat. Papua memiliki kekayaan hutan tropis yang luar biasa. Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan atau cadangan kayu yang dapat diperdagangkan.
Hutan adalah ruang hidup masyarakat adat, sumber pangan, sumber air, habitat keanekaragaman hayati, sekaligus penyangga keseimbangan ekologis. Bagi masyarakat adat Papua, hutan juga merupakan bagian dari identitas, sejarah, kebudayaan, dan keberlangsungan kehidupan antargenerasi.
Namun, kekayaan tersebut menghadapi tekanan akibat penebangan hutan, ekspansi perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan, dan berbagai kegiatan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam. Hutan yang selama ini menjadi penopang kehidupan perlahan berubah menjadi kawasan produksi komoditas.
Di sinilah kita perlu berbicara tentang apa yang saya sebut sebagai kapitalisme hitam, yakni praktik ekonomi yang menjadikan alam sebagai objek eksploitasi, masyarakat sebagai faktor produksi, dan kerusakan lingkungan sebagai biaya yang dialihkan kepada publik.
Bahayanya bukan hanya terletak pada penebangan pohon, melainkan pada logika ekonomi yang menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama, sementara keberlanjutan kehidupan masyarakat dan lingkungan menjadi urusan belakangan.
Menanggung Kerusakan
Pembangunan memang membutuhkan sumber daya alam (SDA). Negara membutuhkan penerimaan, masyarakat membutuhkan pekerjaan, dan daerah membutuhkan investasi. Namun, persoalan muncul ketika eksploitasi SDA dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kemajuan.
Penebangan hutan dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit sering dibenarkan atas nama pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang memperoleh keuntungan dan siapa yang menanggung kerugiannya?
Perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari kayu dan komoditas perkebunan. Sebaliknya, masyarakat adat berpotensi kehilangan tanah ulayat, sumber pangan, wilayah berburu, serta sumber air.
Hutan yang dahulu menyediakan berbagai kebutuhan hidup berubah menjadi kawasan perkebunan yang manfaat ekonominya belum tentu dinikmati secara adil oleh masyarakat setempat.
Joseph Stiglitz dan Jay K Rosengard dalam Economics of the Public Sector (2015) menjelaskan bahwa kegagalan pasar terjadi ketika biaya suatu kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya ditanggung oleh pelakunya.
Dalam konteks Papua, keuntungan ekonomi dapat dinikmati perusahaan, sementara masyarakat menanggung kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber penghidupan. Inilah ketidakadilan ekonomi yang sering tersembunyi di balik jargon pembangunan.
Perkebunan kelapa sawit memang memiliki nilai ekonomi dan dapat membuka lapangan kerja. Namun, persoalannya bukan semata-mata pada komoditas kelapa sawit, melainkan pada bagaimana perkebunan dikembangkan, dari mana lahannya diperoleh, dan siapa yang menikmati manfaatnya.
Ketika ekspansi perkebunan dilakukan dengan membuka hutan alam, dampaknya menjadi serius. Hutan dengan fungsi ekologis yang beragam digantikan oleh tanaman monokultur. Keadaan ini dapat mengurangi keanekaragaman hayati, mengganggu tata air, meningkatkan risiko erosi, dan menghilangkan habitat satwa.
Lebih jauh, pembukaan hutan dapat mengubah struktur sosial masyarakat adat. Tanah yang sebelumnya dikelola secara komunal dan diwariskan antargenerasi berpotensi berubah menjadi kawasan konsesi.
Masyarakat yang dahulu mandiri dengan memanfaatkan hasil hutan dapat terdorong menjadi buruh perkebunan atau bergantung pada sistem ekonomi perusahaan.
Naomi Klein dalam This Changes Everything: Capitalism vs the Climate (2014) mengkritik hubungan kapitalisme dengan krisis lingkungan. Sementara itu, Jason Hickel dalam Less is More: How Degrowth Will Save the World (2020) mempertanyakan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa batas dapat berlangsung di tengah keterbatasan sumber daya alam.
Pemikiran keduanya relevan bagi Papua. Jangan sampai hutan dikorbankan atas nama pertumbuhan ekonomi, sementara keuntungan terbesar justru mengalir kepada segelintir pemilik modal. Komoditas mungkin menghasilkan uang, tetapi kerusakan hutan dapat menghilangkan sumber kehidupan yang nilainya jauh lebih besar.
Tanah bagi masyarakat adat Papua bukan sekadar aset ekonomi yang dapat diperjualbelikan. Tanah merupakan identitas, sejarah, hubungan sosial, dan keberlangsungan hidup.
Karena itu, ketika hutan dibuka untuk kepentingan perusahaan, persoalannya bukan hanya perubahan fungsi lahan, melainkan juga hilangnya ruang hidup dan kemandirian masyarakat.
Masyarakat adat tidak boleh diposisikan sebagai penghambat investasi. Mereka harus menjadi subjek utama dalam menentukan masa depan wilayahnya. Persetujuan, keterbukaan informasi, perlindungan hak ulayat, dan pembagian manfaat ekonomi harus menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar.
Joseph E Stiglitz dalam People, Power, and Profits (2019) menunjukkan bahwa konsentrasi kekuatan ekonomi dapat melahirkan ketimpangan dan praktik rent-seeking. Kekayaan ekonomi bahkan dapat dikonversi menjadi kekuatan politik untuk membentuk kebijakan yang menguntungkan pemilik modal.
Karena itu, negara tidak boleh membiarkan kekuatan modal mengalahkan hak masyarakat adat dan kepentingan ekologis. Pemerintah harus hadir sebagai pelindung kepentingan publik, bukan sekadar pengundang investasi.
Komoditas Pasar Global
Kapitalisme hitam tidak selalu tampil melalui eksploitasi yang kasar. Ia dapat hadir dengan bahasa investasi, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan. Bahkan, istilah ramah lingkungan dapat digunakan untuk membangun citra positif, sementara praktik ekonominya tetap menimbulkan tekanan terhadap hutan dan masyarakat.
Inilah yang dikenal sebagai greenwashing, yaitu penggunaan citra lingkungan untuk menampilkan suatu kegiatan ekonomi seolah-olah berkelanjutan, padahal dampak ekologisnya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
Hutan Papua jangan sampai hanya dipandang sebagai komoditas dalam pasar global. Ketika kayu menjadi sumber keuntungan, pohon ditebang. Ketika perkebunan dianggap lebih menguntungkan, hutan dibuka. Ketika muncul komoditas baru, wilayah yang sama kembali menjadi sasaran investasi. Komoditasnya berubah, tetapi logika eksploitasinya tetap sama.
Pemerintah harus memastikan perlindungan hutan alam, memperkuat pengawasan perizinan, menghormati hak ulayat, dan mewajibkan perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan ekologis.
Keberhasilan pembangunan juga tidak boleh hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan jumlah investasi, tetapi harus mencakup kesejahteraan masyarakat adat, kualitas lingkungan, sumber pangan, dan kelestarian keanekaragaman hayati.
Bentuk Kemerdekaan
Ada satu hal yang sering dilupakan ketika berbicara tentang kemerdekaan: hubungan antara manusia, tanah, dan hutan. Kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan politik, pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi. Kemerdekaan juga berarti kemampuan masyarakat untuk menguasai, menjaga, dan menentukan masa depan ruang hidupnya sendiri.
Bagi masyarakat adat Papua, hutan adalah identitas, sumber pangan, sumber air, kebudayaan, dan tempat kehidupan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, kehilangan hutan bukan sekadar kehilangan pepohonan, melainkan kehilangan sebagian dari kehidupan dan kemerdekaan itu sendiri.
Memiliki hutan bukan berarti sekadar mempunyai aset atau kekayaan alam. Memiliki hutan berarti mempunyai hak untuk menentukan bagaimana hutan dikelola, siapa yang boleh memanfaatkannya, untuk kepentingan siapa sumber daya digunakan, dan bagaimana kelestariannya dijaga.
Sebaliknya, ketika hutan dikuasai kepentingan modal sementara masyarakat adat kehilangan kendali atas tanahnya sendiri, kemerdekaan menjadi sesuatu yang hanya dinikmati secara formal. Masyarakat mungkin hidup dalam sebuah negara yang merdeka, tetapi kehilangan kebebasan untuk menentukan masa depan ruang hidupnya.
Karena itu, mempertahankan hutan Papua bukan tindakan menolak pembangunan. Justru, menjaga hutan merupakan perjuangan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak merampas hak masyarakat atas kehidupannya sendiri.
Papua membutuhkan pembangunan yang membebaskan, bukan pembangunan yang membuat masyarakat semakin bergantung kepada perusahaan dan kepentingan modal.
Pada akhirnya, Papua tidak kekurangan kekayaan alam. Persoalan utamanya adalah bagaimana kekayaan tersebut dikelola dan untuk siapa manfaatnya diberikan. Pembangunan sejati bukanlah pembangunan yang mengubah hutan menjadi perkebunan dalam skala besar, melainkan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan tanpa menghancurkan ruang hidup dan keseimbangan ekologis.
Hutan Papua bukan sekadar komoditas. Tanah Papua bukan sekadar lahan investasi. Masyarakat adat bukan sekadar tenaga kerja. Dan pembangunan bukan alasan untuk menghancurkan kehidupan.
Kapitalisme hitam harus diwaspadai karena keuntungan segelintir pihak tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan dan hilangnya masa depan masyarakat luas. Papua membutuhkan investasi yang menghormati alam, kebijakan yang melindungi masyarakat adat, dan pembangunan yang menjamin keadilan antargenerasi.
Sebab, masyarakat yang kehilangan hutannya berisiko kehilangan sumber kehidupannya. Masyarakat yang kehilangan kendali atas sumber kehidupannya akan semakin sulit menentukan masa depannya sendiri.
Memiliki hutan, menjaga hutan, dan menentukan masa depan hutan adalah salah satu bentuk nyata kemerdekaan. Jangan sampai kapitalisme hitam datang membawa janji kesejahteraan, tetapi meninggalkan kerusakan ekologis, ketimpangan sosial, dan hilangnya kemerdekaan masyarakat Papua.
