Oleh Kasdin Sihotang
Dosen Filsafat Moral di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta ; Sekretaris Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia
SITTLICHKEIT adalah istilah yang digunakan GWF Hegel, seorang filsuf besar dari Jerman. Istilah ini diperlihatkan dalam pandangannya tentang Rechtsphilosophie (Filsafat Hukumnya).
Melalui terminologi ini Hegel menawarkan kondisi ideal dalam hidup bersama yang sesuai dengan harkat kemanusiaan, yang disebutnya masyarakat warga. Dalam term ini ia secara dialektis mensintesakan pemikiran filosofis berbagai filsuf tenar seperti Thomas Hobbes, John Locke, JJ Rousseau hingga Immanuel Kant.
Sittlichkeit bagi Hegel dalam konteks hidup bersama memuat aspek yang luas, baik kualitas subjek maupun prinsip yang mendasarinya. Tujuan Sittlichkeit adalah terbentuknya masyarakat warga, yang berbeda dari keluarga dan negara.
Masyarakat warga adalah momen hidup bersama yang ditandai dengan roh objektif dalam perealisasian diri yang berbasis pada tatanan sosial etis. Tatanan sosial itu disertai dengan kebebasan yang menjadi kondisi dasar bagi perealisasian diri setiap orang dalam masyarakat warga.
Dengan kata lain, identitas yang paling menonjol masyarakat warga adalah bahwa di sana ada ruang kebebasan. Kebebasan tidak hanya tertulis rapi dalam rumusan-rumusan baku dan bagus, tetapi lebih-lebih dihidupi sebagai sesuatu yang nyata oleh masyarakat warga.
Dalam hidup bersama itu setiap individu tidak mengalami ketakutan dan pengekangan, melainkan mendapatkan dukungan dan ruang yang luas untuk berekspressi dan berkarya dengan nyaman dan aman.
Jadi, penanda masyarakat warga, yang dalam masa kemudian dikenal dengan terminologi civil society, ada pada menghidupi kebebasan secara rasional dan penuh tanggung jawab.
Hukum dan Kebebasan
Dalam konteks itu, Hegel melihat bahwa hukum terkait dengan kebebasan dalam masyarakat warga. Menurutnya, hukum dan kebebasan bukan dua hal yang terpisah dan dipertentangkan. Hukum bukan pula dilihat sebagai pembatas bagi kebebasan, sebaliknya ia menjadi institusi yang menjamin dan memungkinkan hadirnya kebebasan.
Artinya, hukum dan kebebasan itu saling mengandaikan. Bahkan menurut Hegel, ketika segala hal dilakukan oleh manusia berdasarkan kehendak bebasnya, itu tercakup dalam hukum.
Jadi, sittlichkeit bermaknakan sintesis kehendak subjektif dengan kehendak langsung hukum, yang buahnya adalah moralitas atau praktik hidup baik dalam tatanan sosial. Ia terbentuk dan tersedimentasi dalam perjalanan sejarah kehidupan bersama. Konsep ini hidup dalam terminologi yang disebutnya masyarakat warga itu.
Identitas utama masyarakat warga adalah menghidupi nilai-nilai kebaikan dan moral yang tidak pernah berdiri sendiri secara independen, melainkan tumbuh dan berkembang dalam kebersamaan.
Nilai-nilai itu justru dihayati berdasarkan kesadaran sosial setiap anggota komunitas tanpa rasa takut dan sungkan, namun sekaligus tanpa abai sisi negatif atau dampaknya. Alam masyarakat warga justru dilihat sebagai alam yang berbeda dengan keluarga dan negara.
Artinya, penciri masyarakat warga adalah kehidupan yang penuh dengan kesadaran, bahwa setiap orang harus memiliki kebebasan yang maksimal untuk mewujudkan hakikat kemanusiaannya. Di sana ada regulasi, fungsinya untuk mewujudkan kebebasan itu dan rasionalitas tujuan. Di sana selimut primordial individu-individu ditanggalkan.
Orang memandang dirinya bukan sebagai komunitas tertentu, dengan dasar dan latarbelakang label, tetapi secara sadar bahwa dirinya adalah manusia nyata. Fundasinya adalah hakikat kemanusiaan dan moralitasnya.
Di sana hadir pengakuan atas hak-hak subjektif individual untuk mengejar dan meralisasikan diri dalam balutan nilai-nilai atau kepercayaan dan kebebasan yang bertanggung jawab.
Di sana minus ketakutan akan kekuasaan, melainkan orang merasa kebutuhan subjektifnya terpuaskan melalui kerja dan usaha tanpa merusak kerja dan usaha pihak lain.
Sittlichkeit, dengan demikian, merupakan kondisi hidup komunitas yang penuh kesadaran, tidak saja terhadap kebutuhan subjek konkret dalam pengertian untuk diri sendiri, tetapi juga kesadaran untuk memenuhi kebutuhan orang lain.
Bahkan dalam masyarakat warga, setiap orang sadar akan dirinya sebagai bagian dari orang lain, tepatnya kebutuhannya merupakan bagian dari kebutuhan orang lain, dan kebutuhan orang lain adalah bagian dari kebutuhannya.
Dengan demikian kekayaan bukan hanya milik kelompok tertentu, melainkan milik bersama. Itulah yang disebut dengan kekayaan umum.
Aktualitas Gagasan
Di mana letak urgensi pemikiran Hegel dalam situasi Indonesia dewasa ini? Ada beberapa poin penting yang bisa ditarik. Pertama, dalam sittlichkeit, eksistensi masyarakat warga menjadi poin penting.
Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bagi Hegel masyarakat warga ditandai dengan ruang kebebasan dan hidupnya tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Dua hal ini adalah kekuatan besar dalam menghidupkan masyarakat warga.
Artinya, memberdayakan masyarakat adalah hal penting dalam sebuah negara. Bahkan itulah tugas negara. Hal ini nampaknya perlu diberi porsi lagi, karena civil society semakin tersingkir, yang dalam telos reformasi 98 justru menjadi sasaran penting.
Kedua, dalam konteks butir pertama, fungsi etis negara harus semakin menonjol. Hegel melihat bahwa kehadiran negara sesungguhnya merupakan realitas tertinggi dalam masyarakat warga.
Mengapa? Karena negara bertugas untuk menjamin adanya ruang kebebasan bagi masyarakat. Karena itu menurut Hegel, tugas utama negara justru menjamin adanya kebebasan warga itu.
Tidak dimaksudkan Hegel bahwa negara membiarkan warga masyarakat bertindak sebebas mungkin, melainkan negara harus memberi ruang bagi warga untuk bertindak “sebebas yang mungkin” dalam kerangka sebuah tatanan sosial etis. Tugas ini mengalami pergeseran dan terdegradasi.
Ketiga, terkait dengan butir kedua, dalam konsep masyarakat warga, negara menjalankan fungsi sebagai koinonia politike, yakni bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat sipil.
Di sana negara hadir untuk mengelola kehendak umum (volente generale) secara baik dan memberikan fundasi bagi masyarakat untuk menghidupi kebebasan dan kesetaraan serta persaudaraan dalam komunitas secara rasional dan berkeadaban.
Keempat, dalam masyarakat warga, tanggung jawab setiap individu hadir karena orang tidak melihat dirinya sebagai pusat, melainkan menempatkan dirinya sebagai bagian dari yang lain.
Artinya, kehendak umum adalah prinsip yang dijadikan pijakan dalam kehidupan bersama. Karena itu pula, dalam bertindak, setiap subjek selalu melihat dalam bingkai kepentingan yang lebih luas. Jadi, di sana ada pengakuan dan ini bahkan ditempatkan sebagai aspek penting dalam kehidupan bersama.
Jadi, bagi bangsa Indonesia yang usia kemerdekaannya sudah melebihi angka 80, gagasan pokok sittlichkeit merupakan sebuah peringatan untuk mengembalikan posisi masyarakat warga dalam kehidupan bersama, terlebih-lebih memasuki usia emasnya.
Jangan sampai usia kemerdekaan republik ini sudah satu abad, namun mentalitas dan situasi yang dihidupi oleh masyarakat warga justru masih pada situasi prakonvensional alias kekanak-kanakan, meminjam terminologi Lawrence Kohblerg.
Usia kemerdekaan Indonesia delapan dekade lebih seyogianya sudah mencerminkan karakter level postkonvensional, di mana kedewasaan berpikir dan hidupnya rasionalitas menjadi penanda.
Di sana seyogianya hidup kebebasan eksistensial, sejalan dengan kebangkitan rasa tanggung jawab moral warga. Meminjam Hegel, kehidupan roh subjektif itu ditandai dengan tatanan sosial etis.
Inilah nilai dasar sittlichkeit yang perlu dirawat. Sayangnya, kondisi ini tergerus oleh apatisme kekuasaan dan bangkitnya antitesis perjuangan reformasi 98.
