WAMENA, ODIYAIWUU.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Pegunungan (DPRP) Jalur Otonomi Khusus Paskalis Kossay, S.Pd, MM mengatakan, Papua membutuhkan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis.
Paskalis Kossay menegaskan hal tersebut berlangsung acara Penguatan Kapasitas dan Kinerja Otonomi Khusus di Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan kelembagaan serta pemanfaatan dana otonomi khusus di Hotel Grand Baliem, Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (6/11).
“Sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan serta infrastruktur dasar adalah program prioritas amanat dari Otonomi Khusus Papua,” ujar Paskalis kepada wartawan di Hotel Grand Baliem, Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (6/11).
Paskalis juga meminta pemerintah fokus menangani dan membiayai program sesuai amanat otsus di mana alokasi pendidikan sebesar 30 persen, kesehatan 20 persen, serta ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.
Pertemuan yang diprakarsai Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.
Kegiatan koordinatif penguatan kelembagaan tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Kementerian dan lembaga terkait. Fokusnya pada sejumlah aspek penting.
Misalnya, pemanfaatan anggaran yang akuntabel baik dana otsus, dana bagi hasil (DBH) migas, dan DTI. Selain itu, rapat koordinasi terkait Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) tahun 2025-2029 serta pengelolaan anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 juncto PMK Nomor 33 Tahun 2024.
Berikut pelaksanaan kewenangan dan kelembagaan khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, penguatan sinkronisasi dan harmonisasi pemerintah daerah dengan Badan Pengarah Papua (BP3OKP/BPP) serta pengawasan tata kelola implementasi dana otonomi khusus Papua.
Para peserta yang hadir antara lain unsur pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Papua Pegunungan, pimpinan DPRP, MRP, dan anggota DPRP jalur Otsus Papua Pegunungan.
“Pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis bagi orang asli Papua sangat penting. Uang otsus diarahkan keempat bidang perioritas sesuai amanat otsus sehingga capaiannya lebih terukur. Kita tahu, tujuan otsus yaitu mensejahterakan masyarakat orang asli Papua, menimalisir kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kualitas SDM Papua,” kata Paskalis.
Paskalis menegaskan, pendidikan gratis bermaksud untuk membebaskan beban pungutan biaya pendidikan mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP hingga SMA di kampung-kampung di seluruh tanah Papua.
Demikian pula, di bidang pelayanan kesehatan seluruh biaya pelayanan bagi orang Psli papua harus dibebaskan mulai dari pelayanan di Puskesmas sampai dengan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Setiap orang asli Papua sejak lahir sampai dengan tua dijamin pelayanan kesehatan oleh BPJS.
Paskalis juga mengusulkan agar di sektor ekonomi kerakyatan harus ada proteksi bagi orang asli Papua dalam persaingan ekonomi pasar, termasuk kegiatan atau proyek yang didanai otonomi khusus wajib dikerjakan oleh pengusaha orang asli Papua.
“Saya juga meminta agar dana tambah infrastruktur, DTI untuk Papua Pegunungan perlu ditingkatkan penerimaannya mengingat topografi wilayah ini sangat sulit dan ekstrim serta berbiaya tinggi,” ujar Paskalis yang juga tokoh masyarakat Papua.
Menurutnya, permintaan tersebut semata untuk kepentingan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Jika papua maju dan sehahtera, yang dinilai berhasil adalah negara Indonesia. Karena itu kebijakannya fokus dan terarah pada amanat otsus.
“Jangan membuang-buang dana otsusnya besar tetapi hasilnya tidak sebanding lurus dengan dana otsus yang besar itu. Pemerintah dan DPR sudah saatnya harus evaluasi diri terhadap capaian dari penggunaan dana otsus sebesar itu,” kata Paskalis mengingatkan. (*)
